Berita Indonesia hari ini menyorot kesiapan pemerintah meluncurkan portal digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital pada 10 November 2026. Portal itu akan menjadi pintu tunggal pengelolaan bantuan sosial, mulai dari pendataan warga sampai penyaluran dana ke penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan langsung sistem tersebut.
Rencana ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa 20 Oktober 2026. Menurut Luhut, sistem baru itu membuat keputusan pemberian bantuan berpijak pada data dan kajian, bukan lagi asumsi desil yang jarang diperbarui. Pemerintah menargetkan perbaikan ketepatan sasaran berjalan bertahap, bukan sekaligus.
Perubahan paling terasa bukan pada tampilan aplikasi, melainkan pada cara uang bergerak. Pemerintah berencana mengalihkan sebagian subsidi berbasis produk menjadi bantuan langsung berbentuk transfer tunai. Konsekuensinya, harga barang tidak lagi ditekan lewat penugasan pasokan, melainkan daya beli warga yang ditambah.
Berita Indonesia: Apa Itu Perlinsos Digital
Perlinsos Digital adalah sistem portal terpadu yang menyatukan data penerima, riwayat bantuan, dan proses verifikasi dalam satu basis. Seluruh pengajuan dan pembaruan data dilakukan lewat portal yang sama, termasuk pengajuan baru dari warga yang belum pernah terdaftar. Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menyebut digitalisasi ini membuat proses bansos lebih transparan dan lebih tepat sasaran.
Uji coba sudah menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga tercatat di dalam sistem, sementara sekitar 775 ribu agen Perlinsos membantu warga mendaftar. Dari data harian, sekitar 600 ribu pendaftar masuk ke portal setiap hari.
Firman menambahkan, kesalahan eksklusi atau warga berhak yang tidak tercatat turun 24,1 persen pada studi uji coba di Bali. Kesalahan inklusi atau warga tidak berhak yang justru masuk data tercatat 4,1 persen. Kedua angka itu menjadi dasar klaim pemerintah bahwa sistem baru lebih rapi daripada daftar lama.
Hasil Uji Coba dan Angka Kesalahan Data
Perbaikan angka kesalahan data menjelaskan mengapa pemerintah menyebut ini persoalan teknis, bukan sekadar persoalan politik anggaran. Selama bertahun-tahun, kritik terhadap bansos berpusat pada dua hal, yaitu warga miskin yang terlewat dan warga mampu yang tetap menerima. Keduanya berakar pada data yang jarang diperbarui.
Luhut pernah menyampaikan gambaran lebih keras pada September 2026. Saat itu ia menyebut hasil piloting di Banyuwangi menunjukkan 77,6 persen bansos tidak tepat sasaran, dan berharap angka itu bisa ditekan menjadi di bawah 10 persen lewat pemutakhiran desil. Perbandingan angka lama dan baru itu kini menjadi tolok ukur publik menilai keberhasilan sistem.
Perlu dicatat, penurunan kesalahan pada studi Bali belum tentu terjadi merata di semua daerah. Karakter data di kota besar, kabupaten kepulauan, dan daerah dengan akses internet terbatas berbeda. Karena itu pemerintah memakai agen lapangan sebagai jalur pendamping, bukan mengandalkan pendaftaran mandiri sepenuhnya.
Dari Subsidi Produk ke Transfer Tunai
Luhut menyatakan, mekanisme penyaluran subsidi akan bergeser dari dukungan berbasis produk menjadi bantuan langsung berupa transfer tunai. Dengan pola ini, pemerintah berhenti memberi subsidi pada barang tertentu dan menyerahkan pilihan belanja kepada rumah tangga penerima. Perubahan ini menyentuh cara anggaran bekerja, termasuk pola penugasan pasokan kepada badan usaha.
Pendekatan transfer tunai memiliki keunggulan pada fleksibilitas. Rumah tangga dapat membeli sesuai kebutuhan mendesak, misalnya beras atau jasa transportasi, tanpa terpaku pada jenis barang yang disubsidi. Namun pendekatan ini juga menuntut jaringan distribusi yang stabil agar uang yang diterima tidak langsung tergerus kenaikan harga setempat.
Sampai saat ini belum ada daftar resmi jenis subsidi yang dialihkan dan jadwalnya. Pemerintah hanya menyebut arah kebijakan secara umum, sementara pembahasan lintas kementerian masih berjalan. Warga sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum bersandar pada skenario tertentu.
Apa yang Diketahui
Peluncuran resmi dijadwalkan 10 November 2026 dan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Uji coba sudah dilakukan di 514 kabupaten dan kota dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar. Sekitar 775 ribu agen Perlinsos berperan membantu pendaftaran warga di lapangan.
Pemerintah menyebut arah penyaluran bergeser ke transfer tunai. Mulai 2027, calon penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai diarahkan melakukan registrasi ulang melalui Perlinsos Digital. Artinya, data lama tidak otomatis berlaku tanpa pembaruan.
Angka perbaikan kesalahan data berasal dari studi uji coba, bukan audit independen menyeluruh. Publik masih menunggu rincian teknis mengenai kriteria penilaian dan mekanisme banding bagi warga yang keberatan dengan status datanya.
