Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: Kasus Pemerasan SYL Mandek Tiga Tahun

16 November 2026 • zul • 47 kali dibaca
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
Panoramio via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
ASM Group
Iklan

Laporan Lain: TPPU dan Pasal UU KPK

Selain perkara pemerasan, tersangka juga dilaporkan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan itu sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidik menilai ada aliran dana yang perlu ditelusuri dari perkara pokok.

Ada pula laporan terkait Pasal 36 junto Pasal 65 Undang-Undang KPK. Pasal itu mengatur larangan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Laporan tersebut menambah beban pemeriksaan karena melibatkan saksi dari lingkungan lembaga antirasuah.

Ketiga perkara itu berjalan di kepolisian, bukan di KPK. Pembagian kewenangan ini sempat menjadi perdebatan publik. Sebagian pihak menilai penanganan akan lebih cepat jika dilimpahkan ke lembaga antirasuah.

Isu penegakan hukum di tubuh Polri juga menjadi perhatian tersendiri. Kasus lain yang menyangkut dugaan penyadapan pernah dibahas dalam artikel korban sadap eks Kapolri bertambah. Sementara perkara kepala daerah, seperti yang dirangkum dalam artikel Bupati Kupang dilaporkan ke Polda NTT, menunjukkan pola penanganan yang berbeda antarkasus.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Tiga Praperadilan dan Status Tersangka

Tersangka diketahui telah tiga kali mengajukan praperadilan. Upaya itu dipakai untuk menguji keabsahan status tersangka dan proses penyidikan. Gugatan terbaru dicabut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025.

Pencabutan itu membuat status tersangka tidak lagi diuji di pengadilan. Penyidik melanjutkan proses sesuai berkas yang ada. Sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan status tersebut sah atau tidak.

Menurut aturan acara pidana, tersangka wajib memenuhi panggilan penyidik. Jika tidak hadir, penyidik dapat melayangkan panggilan ulang dengan bantuan pejabat berwenang. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang KUHAP yang baru.

Namun kewajiban hadir tidak sama dengan kewajiban menahan. Penahanan hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat objektif dan subjektif. Karena itu, perkara bisa berjalan lama tanpa ada pihak yang berada di tahanan.

Asas Praduga Tak Bersalah

Artikel ini tidak menuliskan nama tersangka sesuai kebijakan redaksi. Penyebutan inisial mengikuti kepolisian dalam keterangan resmi. Status hukum yang bersangkutan masih tersangka dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Pihak tersangka maupun kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan baru atas perkembangan terakhir. Tanggapan sebelumnya berisi bantahan atas dugaan yang disangkakan. Hak jawab tetap terbuka jika ada pernyataan resmi yang perlu dimuat.

Publik perlu membedakan antara status tersangka dan terbukti bersalah. Status tersangka adalah tahap penyidikan, bukan vonis. Pemberitaan soal perkara ini sebaiknya dibaca dengan kesadaran bahwa proses hukum belum selesai.

Kepolisian menegaskan penanganan dilakukan sesuai prosedur. Namun transparansi soal jadwal dan perkembangan berkas masih terbatas pada pernyataan lisan pejabat. Praktik itu menyulitkan publik memantau kemajuan perkara.

Apa yang Diketahui

Status tersangka ditetapkan pada 22 November 2023 dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian. Berkas perkara dua kali dikirim ke Kejati DKI Jakarta dan dua kali dikembalikan. SPDP juga dikembalikan pada 7 Agustus 2025.

Tersangka tidak hadir dalam dua panggilan pemeriksaan terakhir pada November 2026. Penyidik mendatangi lokasi keberadaannya dan menyatakan tidak melakukan penangkapan. Pemeriksaan ulang belum dijadwalkan resmi.

Ada dua laporan lain yang menyertai perkara pokok, yaitu dugaan TPPU dan pelanggaran Pasal 36 junto Pasal 65 UU KPK. Keduanya masih berjalan di kepolisian.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Tanggal pemeriksaan lanjutan belum diumumkan. Penyidik menyebut masih menunggu konfirmasi pengacara, tetapi tidak memberi tenggat. Belum ada surat panggilan baru yang dipublikasikan.

Alasan ketidakhadiran pada dua panggilan sebelumnya juga belum dijelaskan. Pihak tersangka belum memberi keterangan resmi soal itu. Kepolisian hanya menyebut yang bersangkutan berjanji hadir pada pemeriksaan berikutnya.

Hasil penelusuran TPPU dan status berkas dua laporan lainnya belum disampaikan. Begitu pula kemungkinan penahanan jika pemeriksaan kembali tidak dihadiri.

FAQ Kasus Pemerasan SYL

Sejak kapan status tersangka berlaku?

Status tersangka ditetapkan pada 22 November 2023, sehingga sudah berjalan hampir tiga tahun tanpa persidangan.

Mengapa kasus belum dilimpahkan ke pengadilan?

Kepolisian menyebut berkas belum lengkap karena keterangan tersangka dibutuhkan. Berkas sudah dua kali dikembalikan kejaksaan dengan catatan petunjuk yang belum dipenuhi.

Apakah tersangka ditahan?

Tidak. Hingga kini yang bersangkutan belum ditahan, dan kepolisian membantah bahwa kedatangan penyidik di sebuah GOR merupakan penangkapan.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga