Dua Korporasi Ikut Ditetapkan
Perkara ini tidak hanya menyasar individu. KPK telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, yaitu PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen. Penetapan korporasi menandakan penyidik menelusuri aliran manfaat ke badan hukum, bukan hanya ke orang.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Salah satunya anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Sebagian perkara sudah diputus pengadilan dengan vonis bersalah.
Jumlah tersangka yang besar membuat perkara ini menjadi salah satu yang paling luas di sektor perkeretaapian. Penyidikan berjalan bertahap per klaster wilayah agar berkas tidak menumpuk dalam satu dakwaan. Pola itu juga memudahkan penelusuran aliran uang di tiap proyek.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Jejak OTT April 2023
Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. OTT itu menjaring sejumlah pihak dalam pengadaan jalur kereta. Sejak itu, penyidikan berkembang ke beberapa wilayah dan klaster.
Perkembangan terbaru menunjukkan penyidikan belum selesai meski sebagian tersangka sudah divonis. KPK masih membuka peluang menetapkan pihak lain berdasarkan keterangan saksi. Pemeriksaan vendor dan pejabat balai teknis menjadi bagian dari upaya itu.
Di sisi lain, publik menanti apakah penelusuran akan sampai pada perbaikan sistem pengadaan. Selama pola kontrak dan pengawasan tidak berubah, kasus serupa berpotensi terulang. KPK menyebut penataan sistem sebagai bagian dari rekomendasi pencegahan.
Apa yang Diketahui
KPK mendalami kontrak pengadaan bantalan rel kereta api di BTP Sumbagsel atau BTP Palembang. Dua direktur perusahaan penyedia diperiksa sebagai saksi pada 27 Oktober 2026. Klaster Jabar juga berjalan dengan pemeriksaan Kepala BTP Bandung dan seorang ASN BPK berstatus tersangka.
Perkara bermula dari OTT April 2023. Hingga 20 Januari 2026, 22 orang telah ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka, ditambah dua korporasi. Sebagian perkara sudah diputus di pengadilan.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
KPK belum mengumumkan nilai kerugian negara dalam klaster Sumsel maupun Jabar. Belum ada penetapan tersangka baru dari pemeriksaan 26 sampai 28 Oktober 2026. Belum ada pula penjelasan resmi soal peran spesifik oknum BPK dalam konstruksi perkara.
Apakah penyidikan akan berlanjut ke pihak lain di luar 22 tersangka yang sudah ada juga belum dipastikan. KPK menyebut semua bergantung pada hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan. Sampai saat itu, status para saksi tetap saksi.
FAQ Seputar Kasus DJKA
Apa yang didalami KPK di Sumatera Selatan? Penyidik menelusuri proses kontrak pengadaan bantalan rel kereta api di BTP Palembang, termasuk proyek yang dikerjakan dua perusahaan penyedia yang direkturnya diperiksa sebagai saksi.
Mengapa perkara ini disebut klaster? Penyidikan dibagi menurut wilayah kerja balai teknis perkeretaapian, seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Medan, agar penanganan tiap berkas lebih terarah.
Apakah sudah ada tersangka baru? Belum. Penetapan tersangka terakhir yang diumumkan KPK tercatat hingga 20 Januari 2026 dengan total 22 orang, ditambah dua korporasi.
Kasus ini juga menambah panjang daftar perkara yang ditangani KPK di sektor infrastruktur. SuaraLutim sebelumnya mencatat surat KPK soal BNPB yang ditindaklanjuti TNI dan OTT BNPB dengan uang Rp1,5 miliar. Pola pengadaan yang rawan menjadi benang merah dari perkara-perkara tersebut.
Baca juga
- Berita Viral: Serbuk Emas 1,1 Kg di Dalam Tubuh Penumpang
- Tambang Nasional: PLTU Captive akan Keluar dari DMO
- Viral Hari Ini: 520 Rumah Bandung Barat Rusak oleh Angin
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
