Tanggung Jawab Komando dan Desakan Komnas HAM
Komnas HAM menyambut putusan dan mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kendali efektif atas pasukan. Menurut lembaga itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu terdakwa. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul putusan kasasi yang dibacakan pekan lalu.
Komnas HAM juga menyoroti pemenuhan hak korban. Lembaga itu meminta LPSK bersama kementerian dan lembaga terkait memastikan kompensasi diberikan secara efektif dan tepat waktu. Pemulihan korban dinilai tidak boleh dipahami sebatas pembayaran sejumlah uang.
Dalam pernyataannya, Komnas HAM menegaskan negara wajib menjamin hak atas keadilan, kebenaran, rehabilitasi, restitusi bila relevan, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Rumusan itu mengikuti kerangka pemulihan menyeluruh yang biasa dipakai lembaga HAM internasional.
Koalisi Pemantau Paniai menyampaikan sikap serupa lewat siaran pers yang dirilis Amnesty International Indonesia. Koalisi menilai satu vonis tidak cukup dan meminta seluruh rantai komando diusut. Mereka juga mencatat Komnas HAM sudah mengelompokkan pelaku ke dalam komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, dan pelaku pembiaran.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Respons Keluarga Korban dan Pendamping Hukum
Pendamping hukum saksi korban, Gustaf R. Kawer, menyebut keluarga korban mengapresiasi putusan meski menilai hasilnya masih jauh dari rasa keadilan. Ia menilai vonis lima tahun terlalu rendah dibandingkan dampak yang dialami korban dan keluarganya. Penilaian itu disampaikan kepada BBC News Indonesia.
Menurut dia, kompensasi yang ditetapkan juga belum sepadan dengan penderitaan yang berlangsung bertahun-tahun. Keluarga berharap perkara dibuka kembali untuk mengadili pihak lain yang terlibat. Harapan itu muncul karena putusan kasasi baru menyentuh satu orang yang sudah pensiun dan berpangkat menengah.
Di tingkat lokal, sejumlah tokoh masyarakat meminta negara menjamin keamanan warga setelah putusan. Mereka menilai pemulihan tidak cukup berupa uang, tetapi juga harus mencakup rasa aman untuk hidup di kampung sendiri. Permintaan itu muncul dalam pernyataan terpisah yang dikutip media daerah.
Apa yang Diketahui
MA mengabulkan kasasi jaksa dalam perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 yang diputus 10 November 2026. Vonis bebas Pengadilan Negeri Makassar dari 8 Desember 2022 dibatalkan. Terdakwa tunggal dijatuhi pidana lima tahun penjara.
MA juga menetapkan kompensasi Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk luka berat, Rp115 juta untuk luka sedang, dan Rp75 juta untuk luka ringan. Totalnya Rp2,3 miliar menurut BBC News Indonesia.
Peristiwa yang menjadi dasar perkara terjadi 7 sampai 8 Desember 2014 di depan Koramil 1705-02/Enarotali, Kabupaten Paniai. Empat orang meninggal dan sepuluh orang luka. Jaksa sebelumnya menuntut pidana sepuluh tahun.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum ada keterangan resmi soal kapan kompensasi akan dibayarkan dan melalui mekanisme anggaran mana. Putusan menyebut kewajiban pembayaran, tetapi pelaksanaannya bergantung pada koordinasi kementerian, LPSK, dan pemerintah daerah.
Belum diketahui apakah Kejaksaan Agung akan membuka penyelidikan baru terhadap pihak lain yang disebut memiliki tanggung jawab komando. Desakan Komnas HAM sudah disampaikan, tetapi belum ada tanggapan tertulis yang dipublikasikan.
Belum ada pernyataan dari pihak terdakwa atau kuasa hukumnya soal sikap terhadap putusan, termasuk kemungkinan upaya hukum lanjutan. Redaksi juga tidak menampilkan nama terdakwa sesuai kebijakan pemberitaan untuk perkara yang masih menyisakan proses lanjutan.
FAQ Seputar Putusan Kasasi Paniai
Apa isi putusan MA soal Paniai? MA membatalkan vonis bebas pengadilan tingkat pertama dan menjatuhkan pidana lima tahun kepada terdakwa tunggal, disertai kewajiban kompensasi bagi para korban.
Berapa total kompensasi yang ditetapkan? Rp2,3 miliar, terdiri dari Rp250 juta per korban meninggal, Rp210 juta untuk luka berat, Rp115 juta untuk luka sedang, dan Rp75 juta untuk luka ringan.
Apakah semua pelaku akan diadili? Belum. Putusan baru menyentuh satu terdakwa, sementara Komnas HAM mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti pihak yang punya kendali efektif atas pasukan.
Yang Perlu Dipantau
Yang paling menentukan dalam beberapa bulan ke depan adalah pelaksanaan kompensasi. Tanpa pembayaran yang benar-benar sampai ke keluarga korban, putusan hanya berhenti sebagai dokumen hukum. Pengawasan LPSK dan pemerintah daerah akan menjadi ujian pertama.
Isu tanggung jawab komando juga masih terbuka. Bila kejaksaan membuka penyelidikan baru, perkara ini bisa menjadi preseden tentang bagaimana Indonesia menangani pelanggaran HAM berat yang melibatkan struktur militer. Bila tidak, putusan ini akan dikenang sebagai penyelesaian setengah jalan.
Konteks keamanan di Papua bisa ditelusuri dalam artikel Berita Politik: Enam Batalyon TNI di Papua Alih Komando. Pembahasan soal pemulihan aset dan keadilan bagi korban juga muncul dalam Politik Nasional: RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Kunci.
Baca juga
- Berita Indonesia: BI Rate Naik Jadi 6 Persen November
- Politik Nasional: RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Kunci
- Tambang Nasional: 74 Lubang Emas Ilegal Ditutup di TNGHS
Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.
Indeks berita Luwu Timur terbaru dari seluruh kecamatan ada di kanal berita Lutim.


