Politik nasional hari ini bergerak cepat di Senayan. Panitia Kerja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Perampasan Aset pada Rabu 18 November 2026, lalu menjadwalkan rapat pleno pengesahan tingkat satu pada pukul 13.00 WIB. Delapan fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum keputusan tingkat pertama diambil dalam rapat kerja.
Yang disepakati bukan hanya jadwal, tetapi juga nama. Nomenklatur rancangan berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan itu dilaporkan Wakil Ketua Panja Komisi III Soedeson Tandra dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pengesahan tingkat satu bukan akhir proses. Setelah rapat kerja memutuskan, RUU masih harus dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan jadwal yang tersisa tahun ini, keputusan tingkat satu hari ini menjadi penentu apakah pembahasan tuntas di periode sidang sekarang atau molor ke tahun berikutnya.
Politik Nasional: Nama Baru dan Jadwal Baru
Perubahan nomenklatur terlihat teknis, tetapi punya arti politik. Dengan menambahkan frasa tindak pidana lainnya, ruang lingkup RUU diperluas dari korupsi ke jenis kejahatan lain yang menghasilkan aset besar. Frasa itu juga menjawab kritik bahwa perampasan aset hanya menyasar satu jenis perkara.
Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut pleno akan digelar pukul 13.00 WIB, dilanjutkan rapat kerja untuk pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan. Dalam rapat sebelumnya, ia meminta persetujuan anggota panja atas laporan timus dan timsin, dan anggota rapat menyetujui tanpa perdebatan panjang.
Soedeson menjelaskan bahwa timus dan timsin melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan. Keduanya memperbaiki redaksi, tanda baca, konsistensi penomoran, serta menyisir sinkronisasi antar pasal dan bagian penjelasan. Tujuannya menghindari pertentangan tafsir di kemudian hari.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Isi yang Sudah Disepakati di Panja
Pembahasan RUU ini sudah berjalan sejak lama. DPR menetapkan rancangan tersebut sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026, dan pembahasan bersama pemerintah berlanjut setelahnya. Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada 29 Oktober 2026 merangkum sejumlah materi penting yang kini masuk tahap akhir.
Menurut rangkuman itu, bagian pertimbangan RUU menyebut masih banyak kendala dalam pemulihan kerugian akibat tindak pidana terorganisasi dan bermotif ekonomi. Pengaturan yang ada dinilai belum menyeluruh, sehingga penyusun mengusulkan penyempurnaan pada aset yang dapat dirampas, tata cara perampasan, dan pengelolaannya.
Yang paling banyak dibahas publik adalah mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Mekanisme ini memungkinkan negara mengambil alih aset meski pelakunya tidak bisa diadili, misalnya karena meninggal, melarikan diri, atau menderita sakit permanen. Bagi penyidik, jalur ini menutup celah yang sering dipakai untuk menyelamatkan hasil kejahatan.
Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Pasal 3 RUU mengatur dua jalur perampasan. Pertama, perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku atau conviction-based forfeiture. Kedua, perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture. Dua jalur itu berdiri berdampingan, bukan saling menggantikan.
Jalur kedua hanya bisa dipakai bila perkara pidana tidak dapat disidangkan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, menderita sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui. Syarat itu penting untuk mencegah penyalahgunaan, karena perampasan tanpa pemidanaan selalu rawan disalahgunakan sebagai alat tekan.
Dalam praktik internasional, mekanisme ini dikenal sebagai perampasan in rem, yaitu tindakan terhadap asetnya, bukan terhadap orangnya. Negara harus membuktikan bahwa aset terkait tindak pidana, dan pemilik aset diberi kesempatan membantah. Karena itu, kualitas hukum acaranya menentukan apakah mekanisme ini adil atau justru merugikan pemilik yang tidak terlibat.
Ambang Rp1 Miliar dan Peran Jaksa Pengacara Negara
RUU menetapkan ambang nilai aset yang bisa dirampas tanpa putusan pidana, yaitu paling sedikit Rp1 miliar. Ambang itu membatasi perkara pada aset bernilai besar, sekaligus mengurangi beban pengadilan. Untuk aset di bawah ambang, jalur perampasan biasa tetap berlaku.
Permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Prosesnya mengikuti hukum acara perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, sampai putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Penelusuran aset menjadi tahap paling menentukan karena di situlah bukti kaitan antara aset dan tindak pidana dibangun.


