Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Kunci

18 November 2026 • zul • 31 kali dibaca
Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, tempat pembahasan RUU Perampasan Aset.
Public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Badan Pengelola Aset dan Penilaian

RUU juga mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan atau pelelangan, pemanfaatan, serta pengembalian aset. Badan ini menjadi ujung pelaksanaan setelah pengadilan menyatakan aset dirampas.

Persoalan klasik dalam pengelolaan aset rampasan adalah penurunan nilai. Kendaraan menurun harga setiap bulan, properti butuh perawatan, dan barang elektronik cepat usang. Karena itu, Pasal 53 ayat 2 mengatur penilaian aset dengan memperhatikan kondisi saat diperoleh, disita, atau dinyatakan dirampas, dan membuka kerja sama dengan lembaga berwenang.

RUU juga mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Asas itu bukan sekadar pembuka, tetapi akan diuji ketika pemilik aset berdalih bahwa hartanya diperoleh secara sah. Tanpa mekanisme bantahan yang jelas, asas perlindungan HAM hanya jadi kalimat di halaman awal.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Pihak Ketiga dan Kritik yang Menyertai

Isu pihak ketiga menjadi salah satu titik paling sensitif. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni pernah menegaskan bahwa pihak ketiga yang menguasai aset terkait korupsi harus diikutsertakan dalam proses peradilan. Menurut dia, tidak ada alasan melindungi aset seseorang tanpa melalui proses hukum yang akuntabel.

Pandangan itu berseberangan dengan kekhawatiran para praktisi. Perampasan tanpa pemidanaan bisa mengenai keluarga, rekan bisnis, atau pembeli yang beriktikad baik. Karena itu, mekanisme perlawanan pihak ketiga, tenggat pengumuman aset, dan hak atas pembuktian menjadi bagian yang harus diatur rinci, bukan diserahkan pada penafsiran.

Apa yang Diketahui

Panja Komisi III menyetujui laporan timus dan timsin pada 18 November 2026. Pleno pengesahan tingkat satu dijadwalkan pukul 13.00 WIB, dengan delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Setelah itu, rapat kerja mengambil keputusan tingkat pertama sebelum RUU dibawa ke paripurna.

Nomenklatur resmi berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU mengenal dua jalur perampasan, yaitu berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana, dengan ambang minimal Rp1 miliar untuk jalur kedua. Permohonan diajukan Jaksa Pengacara Negara.

RUU juga mengatur badan pengelola aset yang dibentuk Presiden serta penilaian aset pada saat diperoleh, disita, dan dinyatakan dirampas. DPR menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Hasil rapat pleno dan rapat kerja siang ini belum diketahui saat artikel ini disusun. Belum ada kepastian apakah kedelapan fraksi menyetujui tanpa catatan, atau ada fraksi yang menyampaikan pendapat berbeda. Sikap akhir pemerintah juga belum diumumkan secara rinci.

Jadwal paripurna belum ditetapkan. Tanpa paripurna, RUU belum menjadi undang-undang dan tidak bisa diterapkan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan tahap ini bisa cepat, tetapi juga bisa tertunda karena agenda legislasi lain.

Rincian pasal yang mengatur perlawanan pihak ketiga, tenggat pengumuman, dan pembagian kewenangan antara kejaksaan dan badan pengelola belum dipublikasikan secara utuh. Artikel ini tidak mengutip pasal yang belum terverifikasi, dan akan diperbarui bila teks final tersedia.

FAQ Seputar RUU Perampasan Aset

Apakah RUU ini sudah menjadi undang-undang? Belum. Hari ini baru pengesahan tingkat satu di Komisi III, yang masih harus dilanjutkan ke rapat paripurna DPR.

Apa yang dimaksud perampasan tanpa pemidanaan? Negara dapat merampas aset tanpa menunggu putusan pidana, tetapi hanya bila perkara tidak bisa disidangkan karena pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Berapa nilai aset minimal yang bisa dirampas lewat jalur itu? RUU menetapkan ambang paling sedikit Rp1 miliar, dan permohonannya diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Pembahasan RUU ini sudah beberapa kali masuk rubrik. Tahap pembentukan panja kami ulas di artikel tentang Panja RUU Perampasan Aset, sementara dinamika politik luar negeri pekan ini dibahas di ulasan pertemuan Trump dan Prabowo di Manila.

Kronologi hari ini bisa dibaca di CNN Indonesia dan detikNews. Latar pengaturan dan irisan kelembagaan dijelaskan di artikel DJKN Kementerian Keuangan, sedangkan catatan rapat Komisi III tersedia di situs DPR RI.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga