Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: MUI Haramkan Vape dari Produksi sampai Jual

9 November 2026 • zul • 39 kali dibaca
Ilustrasi uap dari rokok elektrik atau vape
Lindsay Fox, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Apa Dampaknya bagi Industri dan Penjual Vape

Dampak paling langsung bersifat sosial, bukan pidana. Fatwa bukan produk hukum negara, sehingga tidak menciptakan sanksi penjara atau denda. Namun bagi pelaku usaha Muslim, fatwa menjadi rujukan moral kuat dan berpotensi mengubah perilaku pasar, terutama di segmen ritel.

Dari sisi penerimaan negara, cukai vape adalah pos yang tumbuh cepat. Republika mencatat penerimaan cukai rokok elektrik pada 2024 mencapai Rp2,65 triliun, naik 43,7 persen dibanding 2023 yang sebesar Rp1,84 triliun. Angka itu menjelaskan mengapa rekomendasi kepada Kementerian Keuangan menyebut evaluasi fiskal, bukan penghapusan cukai secara langsung.

Bagi konsumen, fatwa menempatkan vape setara rokok dari sisi hukum Islam. Tidak ada klaim bahwa vape lebih aman yang diakui dalam diktum. MUI justru menyoroti nikotin sebagai zat adiktif, sehingga alasan beralih dari rokok konvensional tidak menghilangkan keharaman.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Fatwa Bukan Undang-Undang, Ini Batas Daya Ikatnya

Pemerintah belum mengumumkan langkah lanjutan setelah fatwa terbit. Belum ada rancangan undang-undang baru yang khusus mengatur pelarangan vape, dan belum ada revisi aturan cukai yang disampaikan ke publik. Status hukum vape dalam hukum positif Indonesia belum berubah pada Senin malam.

Fatwa memiliki fungsi berbeda dari undang-undang. Ia mengikat umat Muslim secara keagamaan, sementara penegakan di lapangan bergantung pada peraturan perundang-undangan. MUI sendiri menempatkan rekomendasi kepada Presiden dan DPR sebagai bagian dari fatwa, tanda bahwa lembaga itu menyadari batas kewenangannya.

Yang Perlu Diketahui Konsumen dan Orang Tua

Fatwa menempatkan vape sebagai objek yang haram digunakan, sehingga konsumen Muslim yang selama ini memakainya perlu mempertimbangkan ulang kebiasaan tersebut. Bagi orang tua, pesan paling operasional ada pada rekomendasi ke-11: melindungi anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.

Sekolah dan pesantren disebut khusus dalam rekomendasi ke-10. Mereka diminta meningkatkan edukasi tentang keharaman vape dan bahaya penyalahgunaannya. Ini penting karena pengawasan di lingkungan pendidikan sering luput, sementara produk vape dirancang mudah dibawa dan tidak mengeluarkan bau menyengat.

Apa yang Diketahui dan Apa yang Belum Terkonfirmasi

Yang diketahui, fatwa bernomor 131 Tahun 2026 telah ditandatangani dan disosialisasikan. Isinya mencakup tiga ketentuan hukum dan 12 rekomendasi. Yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI, dan dokumen diketahui Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal MUI, seperti dilaporkan Media Indonesia.

Yang belum terkonfirmasi, tanggal pasti penandatanganan menurut satu versi resmi tunggal. CNN Indonesia, Antara, dan Media Indonesia menyebut dokumen diketahui pada 6 November 2026, sedangkan detikcom menulis penandatanganan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Selisih ini kemungkinan menyangkut tanggal sidang pleno dan tanggal pengumuman, tetapi belum ada klarifikasi resmi.

Belum terkonfirmasi pula rencana pemerintah menindaklanjuti rekomendasi undang-undang, termasuk apakah akan masuk Program Legislasi Nasional 2027. Tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian Keuangan mengenai langkah konkret setelah fatwa. Semua pihak baru merespons pada tataran prinsip.

FAQ Seputar Fatwa Haram Vape

Apakah fatwa ini langsung melarang penjualan vape?

Secara keagamaan, memproduksi dan memperjualbelikan vape dinyatakan haram. Secara hukum positif, belum ada larangan baru yang berlaku pada 9 November 2026, karena fatwa bukan undang-undang dan membutuhkan regulasi turunan agar punya daya paksa.

Siapa yang menandatangani Fatwa Nomor 131 Tahun 2026?

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Dokumen diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

Apa alasan utama MUI mengharamkan vape?

MUI menyebut tiga alasan: membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan mencegah agar vape tidak menjadi sarana peredaran narkotika serta zat adiktif lain. Alasan ketiga diperkuat temuan BNN dan BPOM atas sejumlah produk yang mengandung zat terlarang.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga