Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: MUI Haramkan Vape dari Produksi sampai Jual

9 November 2026 • zul • 39 kali dibaca
Ilustrasi uap dari rokok elektrik atau vape
Lindsay Fox, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita viral hari ini datang dari Majelis Ulama Indonesia yang resmi mengharamkan rokok elektrik atau vape, bukan hanya bagi pengguna tetapi juga bagi produsen dan pedagang. Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Keputusan disampaikan ke publik pada Senin, 9 November 2026, setelah Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno beberapa hari sebelumnya.

Fatwa ini menutup pembahasan yang berjalan cepat. Dalam sepekan terakhir, MUI berdiskusi dengan BNN, BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian Kesehatan. Isu yang mengemuka bukan hanya nikotin, tetapi juga penyalahgunaan vape sebagai wadah zat terlarang.

Berita Viral Hari Ini: Tiga Poin Ketentuan Hukum Fatwa Vape

Ada tiga poin ketentuan hukum yang menjadi inti fatwa. Poin pertama menyatakan bahwa menggunakan rokok elektrik atau vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan mencegah perangkat itu dipakai sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lain. Kalimat itu dikutip CNN Indonesia dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

Poin kedua memperluas larangan ke ranah penyalahgunaan. Memakai vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lain dinyatakan haram, bukan hanya karena zatnya terlarang, tetapi juga karena perangkatnya memudahkan penyamaran. Poin ketiga menyasar sisi bisnis: memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.

Tata Atur
Iklan

Dengan rumusan itu, fatwa tidak lagi hanya berbicara soal perilaku pribadi. Peritel yang menjual perangkat dan cairan vape masuk cakupan diktum ketiga, begitu pula pabrikan yang merakit cartridge. MUI memilih bahasa tegas tanpa pengecualian untuk produk berpita cukai resmi, seperti dikutip lengkap dalam pemberitaan detikcom.

Penandatanganan melibatkan jajaran pimpinan Komisi Fatwa. Asrorun Niam Sholeh menandatangani bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Dokumen diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Alasan MUI Mengharamkan Vape dari Hulu ke Hilir

MUI menyoroti tiga alasan utama: kesehatan, lingkungan, dan pencegahan jalan menuju kemudaratan yang lebih besar. Rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap. Kandungan nikotin dinilai adiktif dan berpotensi mengganggu sistem saraf.

Alasan lingkungan relatif baru dalam fatwa tentang rokok. Limbah cartridge, baterai, dan cairan sisa dipandang menambah beban sampah rumah tangga. MUI tidak merinci angka timbulan limbah, tetapi menempatkan kerusakan lingkungan sebagai illat hukum setara bahaya kesehatan.

Alasan ketiga adalah sadd al dzariah, menutup jalan menuju kemudaratan. Dalam forum awal November, BNN memaparkan bahwa hampir semua jenis narkotika, dari THC hingga ekstasi, bisa disusupkan ke cartridge vape. BPOM juga mengungkap temuan etomidat dan ketamin pada sejumlah produk yang diuji.

Dua Belas Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR

Fatwa tidak berhenti pada status hukum. MUI menyusun 12 rekomendasi yang menyebar ke hampir semua kementerian dan lembaga, sebagaimana dirangkum Antara. Rekomendasi pertama meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya.

Rekomendasi lain menyasar kerja lintas lembaga. Pemerintah diminta mengoordinasikan kebijakan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan berbasis perlindungan kesehatan, sementara BPOM diminta memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.

Di sisi industri, MUI meminta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi perizinan yang berjalan. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan. Polri dan BNN diminta menutup celah peredaran narkoba melalui vape.

Sisanya menyentuh masyarakat sipil. Ormas Islam, pesantren, lembaga pendidikan, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi. Masyarakat diimbau menghindari vape dan melindungi anak serta remaja dari paparan nikotin.

Jejak Kebijakan sebelum Fatwa Terbit

Tekanan ke arah pelarangan menumpuk dalam sebulan terakhir. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh personel memakai vape sejak 30 Oktober 2026. Kebijakan internal itu kemudian menjadi rujukan publik ketika desakan fatwa menguat, seperti dibahas dalam artikel Kapolri minta MUI haramkan rokok elektrik.

Dewan Perwakilan Rakyat ikut mendorong. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai larangan di lingkungan Polri layak diikuti institusi lain dan berharap MUI segera mengeluarkan fatwa. Pernyataan itu muncul ketika isu etomidat dalam liquid vape menjadi perbincangan luas.

Sebelum fatwa keluar, MUI menggelar sidang pleno pada 6 November 2026. Halaman resmi MUI mencatat bahwa pembahasan hukum vape dinilai tidak bisa ditunda. Dalam diskusi itu MUI mengundang regulator dan pelaku usaha, termasuk Bea Cukai yang memastikan produk legal steril dari kandungan narkotika.

Jalur opini publik terbentuk lebih dulu. Sejumlah media memberitakan mengerasnya dorongan fatwa sejak pertengahan Oktober, seperti terlihat pada artikel dorongan fatwa haram vape yang mengeras. Setelah fatwa resmi terbit, perdebatan bergeser dari perlu atau tidak perlu menjadi bagaimana aturan itu dijalankan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga