Politik nasional kembali diwarnai sorotan atas belanja komunikasi publik. Indonesia Corruption Watch mencatat delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar yang dikontrak dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan itu dibangun dari penelusuran data realisasi pengadaan pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ICW menilai belanja tersebut janggal karena berlangsung saat pemerintah menyerukan efisiensi anggaran.
Rincian delapan paket pengadaan
Menurut keterangan tertulis ICW yang dikutip Kompas.com, Kemendikbudristek mengontrak lima paket sepanjang tahun anggaran 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah tiga paket pada 2025 dan 2026. Keduanya memakai perusahaan yang sama sebagai penyedia jasa pemengaruh.
Paket Kemendikbudristek mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902. Ada pula penayangan Reels Instagram akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300 dan penayangan TikTok akun yang sama sebesar Rp144.423.600. Paket terbesar di kementerian itu adalah kehadiran Raffi Ahmad pada sejumlah acara atau event attendance dengan nilai Rp2.521.329.200.
Satu paket lain mencuri perhatian karena nilainya jauh di atas penayangan konten biasa. Penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 digenapi Rp575.655.000. Angka itu menjadi salah satu titik kritik ICW karena bentuk kontennya singkat dan durasinya terbatas.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Paket KKP dan total nilai kontrak
Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ICW mencatat tiga paket yang nilainya hampir seragam. Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengontrak jasa influencer engagement pada 2025 senilai Rp3.596.955.000. Setditjen Perikanan Budidaya memakai paket serupa untuk pembangunan BINS senilai Rp3.600.000.000.
Pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap menambah paket jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna. Nilainya Rp3.600.000.000. Dengan demikian total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar dalam dua tahun anggaran.
Jika kelima paket Kemendikbudristek dijumlahkan, hasilnya sekitar Rp3,9 miliar. Gabungan seluruh paket di dua kementerian itulah yang menghasilkan angka Rp14.696.955.002 sebagaimana dirinci dalam laporan Warta Ekonomi. Angka ini merujuk pada nilai kontrak, bukan realisasi pembayaran.
Kaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia
ICW juga menelusuri dokumen korporasi untuk menjelaskan hubungan perusahaan penyedia dengan Raffi Ahmad. Sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia tercatat dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Raffi juga memegang 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia. Di perusahaan itu ia tercatat menjabat sebagai komisaris. Struktur kepemilikan itu menjadi dasar ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia sebagai perusahaan terafiliasi, bukan sekadar vendor biasa.
Dalam pemberitaan Kompas.com, Raffi disebut sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Status itu menambah lapisan perhatian publik, karena belanja kementerian mengalir ke perusahaan yang terhubung dengan pejabat negara.
PT Rans Animasi Indonesia bergerak di bidang produksi animasi dan konten digital. Perusahaan induknya dikenal sebagai rumah produksi yang menaungi sejumlah kanal hiburan dan bisnis kreator. Karena itu, transaksi dengan kementerian tidak berlangsung di ruang kosong, melainkan di dalam ekosistem usaha yang sudah mapan dan punya jangkauan audiens besar.
Politik nasional di tengah seruan efisiensi anggaran
Isu ini masuk ranah politik nasional karena bersinggungan langsung dengan kebijakan penghematan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meminta kementerian dan lembaga memangkas belanja yang dianggap tidak mendesak. Di tengah instruksi itu, dua kementerian justru mengalokasikan dana untuk jasa pemengaruh.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menyebut pengadaan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan. Ia mempertanyakan kebutuhan menyewa jasa influencer ketika setiap kementerian memiliki biro hubungan masyarakat dengan anggaran komunikasi publik sendiri.
Kritik serupa muncul di sejumlah pemberitaan lain, termasuk laporan NU Online yang menyoroti belanja tersebut di tengah seruan efisiensi. Perdebatan bergeser dari sekadar nilai kontrak menjadi pertanyaan tentang fungsi kehumasan pemerintah dan batas antara kampanye publik dan belanja pencitraan.


