Soal persaingan penyedia jasa
ICW tidak berhenti pada nilai anggaran. Mereka menyoroti cara paket pengadaan disusun, terutama pencantuman nama akun dan kanal tertentu dalam spesifikasi pekerjaan. Menurut ICW, pola itu berpotensi membatasi persaingan bagi penyedia jasa sejenis.
Jika spesifikasi menyebut akun @raffinagita1717 atau kanal RANS Entertainment secara eksplisit, penyedia lain sulit menawarkan alternatif yang setara. Praktik semacam itu perlu diuji terhadap prinsip pengadaan yang terbuka dan kompetitif. ICW menilai dokumen pengadaan semestinya menjelaskan kebutuhan komunikasi, bukan mengunci nama penyedia.
Pemerintah sendiri memiliki aturan yang menuntut transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Karena itu, publik berhak mengetahui dasar penetapan harga dan alasan pemilihan penyedia. Tanpa dokumen itu, nilai kontrak sulit dinilai wajar atau tidak.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang diminta ICW
ICW mendesak dua kementerian membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen yang diminta meliputi kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Keterbukaan itu dinilai penting untuk menguji kewajaran biaya.
Permintaan lain berkaitan dengan evaluasi kebijakan. ICW mendorong pemerintah meninjau ulang penggunaan jasa influencer oleh kementerian dan lembaga. Jika kebutuhan komunikasi publik tetap ada, mekanismenya harus dibuat lebih terbuka dan tidak bergantung pada satu nama besar.
Desakan itu bersinggungan dengan agenda pengawasan yang sedang berjalan di lembaga lain. Pekan ini, perhatian publik juga tercurah pada langkah DPR yang meneken usul hak menyatakan pendapat, seperti tercatat dalam artikel Politik Nasional: Puluhan Anggota DPR Teken Usul HMP. Pengawasan belanja negara menjadi tema yang menguat bersamaan dengan isu politik lain.
Jalur pengawasan lain yang relevan adalah penanganan dugaan korupsi di sektor perizinan. Artikel Politik Nasional: KPK Panggil 9 Kakantah Jatim soal HGB memperlihatkan bagaimana lembaga antirasuah menelusuri dokumen dan alur kewenangan. Pola serupa, yakni penelusuran dokumen pengadaan, juga dibutuhkan untuk menguji belanja jasa pemengaruh.
Tanpa dokumen yang terbuka, publik hanya bisa menilai dari angka total. Padahal yang menentukan kewajaran belanja adalah rincian pekerjaan, volume penayangan, tingkat jangkauan, dan dasar harga. Ketiga hal itu belum tersaji dalam laporan ICW maupun pemberitaan yang ada.
Apa yang diketahui
Sejauh ini yang terverifikasi adalah angka pengadaan dan struktur kepemilikan perusahaan penyedia. Total delapan paket mencapai Rp14.696.955.002 menurut penelusuran ICW atas data inaproc. Lima paket berada di Kemendikbudristek dan tiga paket di KKP.
Yang juga diketahui, Raffi Ahmad menjabat komisaris dan memegang 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan induknya, PT Rans Entertainment Indonesia, menguasai 99,1 persen saham. Belanja itu berlangsung pada 2024 sampai 2026, periode ketika pemerintah gencar menyerukan efisiensi.
Kementerian yang disebut belum merilis penjelasan resmi dalam pemberitaan yang dihimpun Kompas.com dan Warta Ekonomi. Kedua laporan itu juga belum memuat tanggapan dari PT Rans Animasi Indonesia maupun Raffi Ahmad. Hak jawab tetap terbuka bila ada klarifikasi.
Apa yang belum terkonfirmasi
Beberapa hal masih terbuka untuk diuji. Publik belum melihat dokumen kontrak dan laporan hasil pekerjaan, sehingga efektivitas belanja belum bisa dinilai. Belum ada pula audit resmi yang menyatakan ada pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut.
Status hukum persoalan ini juga belum ditentukan. ICW menyampaikan temuan dan kritik kebijakan, bukan tuduhan pidana. Penyebutan dugaan dalam laporan ini merujuk pada penilaian ICW atas praktik pengadaan, bukan putusan lembaga penegak hukum.
Perlu dicatat, nilai kontrak tidak otomatis sama dengan uang yang sudah dibayarkan. Rincian pembayaran per paket belum dipublikasikan. Begitu pula dasar penetapan harga per jenis layanan, misalnya untuk satu kali penayangan Instagram Story.
FAQ seputar anggaran influencer
Berapa total anggaran yang disorot ICW? Nilainya Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar untuk delapan paket pengadaan di dua kementerian sepanjang 2024 sampai 2026.
Siapa penyedia jasanya? PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang 99,1 persen sahamnya dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia dan 0,9 persen dipegang langsung oleh Raffi Ahmad.
Apa tindak lanjut yang diminta? ICW meminta dokumen kerangka acuan, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan dibuka untuk publik, sekaligus mengevaluasi kebijakan belanja jasa influencer di kementerian.
Baca juga
- Viral Nusantara: Kirab 2.026 Potret Pahlawan Pecah Rekor
- Viral Hari Ini: 105 Kartu One Piece Rp5,6 M Disita
- Berita Indonesia: Bupati Cilacap Nonaktif Divonis 5 Tahun
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


