Politik nasional kembali disorot setelah sejumlah analis menilai DPR RI kehilangan daya kritisnya. Mereka menyebut dominasi koalisi pemerintah membuat parlemen cenderung menjadi stempel bagi kebijakan eksekutif. Penilaian itu muncul dalam pemberitaan The Jakarta Post dan The Star, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut para analis, hampir semua partai di Senayan kini berada di dalam pemerintahan. Kondisi itu membuat pembahasan undang-undang berjalan cepat, sementara ruang perdebatan kritis menyempit. Fungsi pengawasan dinilai berubah menjadi rutinitas administratif.
Kritik ini bukan soal siapa yang menang atau kalah politik. Persoalannya menyangkut keseimbangan kekuasaan: siapa yang mengawasi ketika hampir semua kekuatan politik berada di sisi yang sama.
Politik Nasional: Analis Nilai DPR Jadi Stempel
Analis politik Ari Nurcahyo menyatakan DPR saat ini efektif menjadi stempel bagi pemerintah. Pendapat itu disampaikannya kepada The Jakarta Post dan dikutip ulang sejumlah media regional.
Ia menilai fungsi pengawasan kini sebagian besar bersifat administratif dan seremonial. Sebagian anggota mungkin menyuarakan kritik, tetapi ruang mereka terbatas oleh komitmen partai terhadap koalisi.
Analis Agung Baskoro menyoroti hal serupa dari sisi proses. Menurutnya, konsolidasi kekuasaan membuat keputusan legislatif makin bergantung pada arah Presiden dan partai pengusung utama.
Akibatnya, perubahan aturan bisa dipercepat tanpa melewati tahapan yang biasanya dilewati. Partisipasi publik pun dinilai tidak lagi menjadi bagian wajib dalam proses pembentukan undang-undang.
Pandangan itu dikuatkan analisis Kompas.com dalam tulisan bertajuk dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran. Tulisan tersebut mencatat konsolidasi politik yang kuat di parlemen dan menyebut pengawasan harus tetap sekuat dukungan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Tujuh dari Delapan Partai di Belakang Pemerintah
Data yang paling sering dikutip adalah komposisi politik di Senayan. Tujuh dari delapan partai di DPR mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Hanya satu partai yang berada di luar koalisi. Dengan komposisi seperti itu, oposisi nyaris tidak memiliki bobot untuk mengubah arah kebijakan atau menggagalkan kesepakatan.
Konsolidasi ini memang memberi keuntungan. Program pemerintah berjalan tanpa hambatan legislatif, dan ketidakpastian politik jangka pendek berkurang.
Namun, para analis mengingatkan bahwa stabilitas tidak otomatis berarti pengawasan yang baik. Dalam sistem presidensial, parlemen menjalankan dua peran sekaligus: mitra pemerintah dan pengawas kekuasaan.
Contoh Undang-Undang yang Cepat Disahkan
Salah satu contoh yang disebut adalah undang-undang pelindungan ketenagakerjaan. Aturan itu disahkan sekitar sebulan setelah Presiden menugaskan perwakilan pemerintah membahasnya bersama DPR.
DPR menyebut beleid tersebut sebagai hadiah bagi pekerja. Namun proses pembahasannya dinilai tidak memberi ruang cukup bagi serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil.
Contoh lain adalah persetujuan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. The Jakarta Post menyebut proses konfirmasinya berlangsung singkat dan tanpa sesi tanya jawab dengan anggota dewan.
Dua contoh itu menunjukkan pola yang sama: agenda pemerintah bergerak cepat, sementara pembahasan mendalam dianggap memperlambat tujuan politik.
Pola ini juga memunculkan risiko lain. Undang-undang yang lahir tanpa partisipasi luas lebih rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi saat mulai berlaku.
