Politik nasional hari ini diwarnai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli. Klaim itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026. Prabowo mengutip daftar terbaru Dana Moneter Internasional sebagai dasar pernyataannya. Namun dalam napas yang sama ia mengingatkan bahwa peringkat tinggi belum otomatis berarti rakyat sejahtera.
Politik Nasional: Peringkat Tujuh versi IMF
Laporan World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan nilai ekonomi Indonesia berdasarkan paritas daya beli sekitar 5,48 triliun dolar internasional. Angka itu menempatkan Indonesia di urutan ketujuh dunia, di bawah enam ekonomi yang ukurannya lebih besar. Paritas daya beli menghitung produk domestik bruto dengan menyesuaikan perbedaan tingkat harga antarnegara. Karena itu angka tersebut menggambarkan ukuran relatif ekonomi, bukan pendapatan rata-rata penduduk.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut posisi itu sebagai modal untuk memperkuat kepercayaan diri bangsa. Menurut dia, capaian tersebut membuktikan besarnya potensi ekonomi dan inovasi pelaku usaha akar rumput di dalam negeri. Ia bahkan menyinggung produk olahan sederhana seperti telur kering dan kopi petani sebagai contoh kekuatan ekonomi rakyat. Pidato itu disampaikan di hadapan gubernur, bupati, dan pelaku pembiayaan daerah.
Pernyataan serupa dikutip sejumlah media nasional pada hari yang sama. CNN Indonesia mencatat Prabowo memakai frasa “kita kuat” dan “kita kaya” saat membahas peringkat tersebut. Antara menulis bahwa Presiden menyoroti belum meratanya manfaat kekayaan ekonomi Indonesia. Dua pemberitaan itu menempatkan isu pemerataan sebagai inti pesan, bukan sekadar angka peringkat.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang Disampaikan di Rakornas TPAKD
Forum TPAKD merupakan agenda tahunan Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tahun ini Rakornas digelar di JIExpo Kemayoran dan dihadiri pimpinan daerah dari berbagai wilayah. Prabowo hadir untuk membuka acara sekaligus menyapa kepala daerah yang hadir. Dalam sambutannya ia juga mengabsen sejumlah gubernur yang tidak tampak di ruangan.
Presiden mengapresiasi pembentukan TPAKD yang menurut laporannya sudah merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Ia menilai perluasan akses keuangan daerah sebagai capaian yang layak dihargai. Menurutnya, keuangan inklusif menjadi salah satu jalur untuk mengangkat kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan formal.
Angka 5,48 Triliun Dolar Itu Apa Artinya
Paritas daya beli adalah metode pembanding yang populer di kalangan ekonom internasional. Metodenya menyesuaikan nilai produk dengan harga barang dan jasa di masing-masing negara. Dengan cara itu, biaya hidup murah di suatu negara ikut diperhitungkan dalam perbandingan. Hasilnya sering berbeda dari peringkat berdasarkan kurs pasar.
Karena sifatnya relatif, peringkat paritas daya beli tidak menunjukkan kesejahteraan rumah tangga. Negara dengan populasi besar cenderung menempati posisi tinggi meski pendapatan per orangnya masih moderat. Sebaliknya, negara kecil dengan pendapatan per kapita tinggi bisa berada di bawahnya. Pembacaan yang tepat perlu memakai indikator pendamping seperti pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan.
Mengapa Peringkat Tidak Sama dengan Kesejahteraan
Prabowo sendiri menyatakan bahwa masalah utama bukan pada ukuran ekonomi, melainkan pada cara mengelola kekayaan negara. Ia menyebut manfaat pertumbuhan selama ini terkonsentrasi pada kelompok kecil di lapisan atas. Menurutnya, masih ada puluhan juta penduduk yang membutuhkan peningkatan taraf hidup. Pernyataan itu menjadi pengakuan bahwa capaian agregat belum tentu dirasakan merata.
Presiden juga menyinggung kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama puluhan tahun. Ia menilai elite kurang waspada terhadap praktik yang menggerus penerimaan negara. Karena itu ia mendorong koreksi arah kebijakan agar pengelolaan sumber daya lebih berpihak pada rakyat. Narasi ini mirip dengan pesan yang ia sampaikan pada beberapa forum ekonomi sebelumnya.
Isu pemerataan bukan perkara retorika semata. Data kelas menengah yang terhimpit dan pelemahan daya beli menjadi perhatian pelaku usaha sepanjang tahun ini. Kadin pernah menyoroti besarnya kelompok rentan yang belum terjangkau bantuan. Pembahasan semacam itu menunjukkan bahwa agenda pemerataan punya dasar empiris, bukan hanya pesan politik.
