Politik nasional kembali memanas di Yogyakarta. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Rabu 4 November 2026. Foto itu dipasang kembali setelah audiensi selesai.
Aksi berlangsung saat forum menggelar audiensi dengan perwakilan anggota dewan. Massa membentangkan spanduk, menurunkan foto, lalu membacakan pernyataan sikap. Setelah itu mereka berdialog dengan jajaran DPRD DIY.
Peristiwa ini memantik polemik karena menyangkut simbol kenegaraan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai tindakan itu tidak pantas selama wakil presiden masih menjabat. DPRD DIY membantah aksi tersebut merupakan inisiatif anggotanya.
Politik Nasional: Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY
Menurut laporan CNN Indonesia, foto diturunkan sesaat setelah massa memasuki ruang banggar. Mereka kemudian membacakan pernyataan sikap dan beraudiensi dengan jajaran DPRD DIY. Setelah acara berakhir, foto wapres kembali dipasang di tempatnya.
Forum Kebangsaan DIY terdiri dari aktivis dan tokoh masyarakat. Beberapa nama yang disebut dalam pemberitaan antara lain mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta sebagai pelindung forum dan seorang pembina forum. Mereka datang dengan agenda menyampaikan aspirasi.
Audiensi berlangsung di Ruang Banggar, ruang rapat yang biasa dipakai membahas anggaran. Ruangan itu dihiasi foto presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan. Karena itu, tindakan menurunkan foto menjadi perhatian tersendiri.
Rekaman aksi menyebar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan. Sejumlah pengguna menyoroti simbolisasi politik dari tindakan tersebut. Yang lain mempertanyakan etika menurunkan foto pejabat yang masih menjabat.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kronologi Aksi di Ruang Banggar
Forum awalnya dijadwalkan menggelar audiensi dengan perwakilan anggota DPRD DIY. Agenda itu berlangsung pada siang hari. Massa masuk ke ruang banggar sesuai jadwal yang disusun.
Begitu berada di dalam ruangan, peserta membentangkan spanduk dan menyampaikan tuntutan. Sebagian peserta kemudian mendekati foto wakil presiden dan menurunkannya. Menurut detikcom, foto itu dipasang lagi setelah acara selesai.
Wakil Ketua DPRD DIY yang berada di ruangan menyampaikan kronologi berbeda dari dugaan sebagian pihak. Ia menyebut ada peserta yang berteriak meminta foto diturunkan. Permintaan itu lalu direspons orang orang di dekatnya secara spontan.
Anggota Komisi A DPRD DIY juga mengaku merespons keinginan massa. Ia menyatakan mempersilakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung terkait ijazah. Pernyataan itu dicatat Republika dalam laporan kronologinya.
Dua Tuntutan Forum Kebangsaan DIY
Dalam audiensi, forum menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Presiden ke-7 Joko Widodo diadili terkait keaslian ijazahnya. Kedua, mereka mendesak DPR RI memproses pemakzulan Gibran.
Pembina forum menyebut ijazah Jokowi belum dibuktikan keasliannya menurut pandangan mereka. Pernyataan itu disampaikan di depan peserta dan anggota dewan. Jokowi sendiri berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Terkait Gibran, forum menilai penyetaraan ijazah dari luar negeri bermasalah secara hukum administrasi. Mereka meminta DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat. Proses itu diharapkan berlanjut ke mekanisme pemberhentian sesuai Pasal 7B UUD 1945.
Forum juga menyebut aksi penurunan foto sebagai pesan simbolis. Menurut mereka, penurunan foto menggambarkan tuntutan agar Gibran turun dari jabatan. Pesan itu disampaikan terbuka di depan peserta audiensi.
Rujukan Putusan MK dan MA
Forum mendasarkan tuntutan pada dua putusan pengadilan. Menurut keterangan mereka, dasar pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Dasar kedua adalah putusan Mahkamah Agung bernomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Putusan MA itu berkaitan dengan surat keterangan ijazah SMA Gibran. Artikel tentang pembatalan suket ijazah sudah membahas dampak administratifnya. Keputusan tersebut menjadi rujukan massa dalam menuntut proses politik lanjutan.
Namun, mekanisme pemakzulan bukan urusan sederhana. DPR RI harus menempuh prosedur konstitusional yang melibatkan MK. DPRD DIY tidak memiliki hubungan kelembagaan langsung untuk meneruskan tuntutan itu ke DPR RI.
Karena itu, DPRD DIY menyatakan akan meneruskan aspirasi melalui fraksi dan partai politik masing masing. Jalur itu ditempuh karena keterbatasan kewenangan lembaga daerah. Aspirasi tetap tercatat sebagai bagian dari proses politik.


