Respons Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penurunan foto tidak pantas. Menurutnya, foto presiden dan wakil presiden berkaitan dengan simbol kenegaraan. Perlakuan terhadap simbol itu perlu memperhatikan ketentuan.
Sultan menyampaikan pendapat itu usai rapat paripurna di DPRD DIY pada Rabu siang. Ia mengaku tidak hafal detail aturan soal pemasangan foto. Namun, secara pribadi ia menilai tindakan tersebut tidak sepantasnya dilakukan selama wapres belum turun.
Pernyataan Sultan menjadi rujukan penting karena posisinya sebagai kepala daerah dan tokoh budaya. Sikapnya menyeimbangkan dukungan pada aspirasi masyarakat dengan penghormatan pada simbol negara. Nada itu cukup berbeda dari sikap sebagian peserta aksi.
Sejumlah pihak menilai pernyataan Sultan tepat. Mereka menekankan bahwa kritik politik bisa disampaikan tanpa menurunkan simbol kenegaraan. Pendapat lain menilai aksi simbolis justru bagian dari kebebasan berekspresi.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Bantahan DPRD DIY soal Inisiatif Dewan
DPRD DIY membantah aksi penurunan foto merupakan inisiatif anggota dewan. Wakil Ketua DPRD menyatakan peristiwa itu berawal dari teriakan peserta audiensi. Menurutnya, anggota dewan tidak menginstruksikan tindakan tersebut.
Bantahan itu disampaikan karena ada kesan sebagian peserta melihat keterlibatan dewan. Dalam rekaman, seorang anggota Komisi A memang merespons permintaan massa. Respons itu kemudian ditafsirkan berbeda oleh publik.
DPRD DIY juga menegaskan foto sudah dipasang kembali setelah audiensi. Langkah itu diambil untuk mengembalikan keadaan ruangan. Namun, tidak dijelaskan apakah ada evaluasi terhadap prosedur audiensi.
Reaksi Publik dan Etika Simbol Negara
Reaksi publik terbelah. Sebagian mendukung karena menilai aksi itu bentuk kekecewaan terhadap proses hukum. Sebagian lain menganggapnya berlebihan dan berpotensi menyinggung simbol negara.
Diskusi soal etika simbol negara sebenarnya bukan hal baru. Aturan pemasangan foto presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam ketentuan pemerintahan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu biasanya diselesaikan secara administratif.
Dalam konteks politik, aksi simbolis sering dipakai untuk menarik perhatian. Efektivitasnya bergantung pada bagaimana publik membaca pesan. Bila pesannya kabur, perhatian bisa berpindah ke kontroversi tindakan itu sendiri.
Perdebatan juga menyentuh batas antara kritik dan penghormatan lembaga. Kritik terhadap pejabat publik dilindungi hukum, tetapi cara penyampaian tetap menjadi sorotan etika. Garis itu sering kabur dalam praktik politik sehari hari.
Kaitannya dengan Sidang Ijazah
Aksi di Yogyakarta berlangsung sehari sebelum sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jokowi dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam perkara tudingan ijazah palsu. Agenda itu menjadi perhatian media nasional.
Kabar mengenai kesaksian Jokowi di sidang ijazah menjadi artikel tersendiri. Dalam sidang, ia membantah tuduhan terkait keaslian dokumen pendidikannya. Ia juga menyebut tuduhan itu merusak reputasinya.
Forum Kebangsaan DIY menjadikan sidang tersebut sebagai rujukan waktu. Mereka menyebut tuntutan disampaikan sambil menunggu hasil persidangan. Namun, proses pengadilan tetap berjalan dengan mekanisme pembuktian sendiri.
Publik perlu membedakan antara klaim dalam aksi massa dan fakta yang terbukti di pengadilan. Keduanya sering bercampur dalam pemberitaan. Disiplin verifikasi menjadi kunci agar informasi tidak menyesatkan.
FAQ Seputar Aksi di DPRD DIY
Apa yang terjadi di DPRD DIY?
Massa Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat audiensi di Ruang Banggar pada Rabu 4 November 2026. Foto dipasang kembali setelah acara selesai.
Apa tuntutan massa?
Mereka meminta Presiden ke-7 Joko Widodo diadili terkait ijazah dan mendesak DPR RI memproses pemakzulan Gibran melalui mekanisme konstitusional.
Bagaimana respons pemerintah daerah?
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai aksi itu tidak pantas selama wapres masih menjabat. DPRD DIY menyatakan penurunan foto bukan inisiatif anggota dewan.
Baca juga
- Viral Nusantara: Nothing Siapkan Perangkat AI Tanpa Layar
- Berita Viral: Netflix Uji Tab AI Discover Berbasis Mood
- Viral Hari Ini: Bus Transjakarta Berasap di Koridor 10
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


