Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Gibran Ajukan Mundur kepada Prabowo

10 November 2026 • zul • 46 kali dibaca
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam foto resmi 2024
Sekretariat Negara Republik Indonesia, public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional Indonesia kembali bergolak setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Niat itu disampaikan dalam pertemuan sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers sore harinya dan menegaskan bahwa Presiden tidak menolak niatan itu.

Pengumuman ini keluar di tengah tekanan parlemen yang menguat setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas milik Gibran. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR meneken usulan hak menyatakan pendapat. Situasi itu membuat posisi Wakil Presiden menjadi sorotan harian, baik di ruang rapat maupun di panggung demonstrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada surat pengunduran diri resmi yang dibacakan di depan publik. Istana memakai kata niatan, bukan keputusan final. Perbedaan istilah itu penting karena menentukan kapan mekanisme konstitusional pergantian wakil presiden mulai berjalan.

Apa yang disampaikan Istana soal niat mundur Gibran

Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, menurutnya, Gibran menyatakan niat mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Tata Atur
Iklan

Kutipan lengkapnya: “Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang.” Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip detikNews.

Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden menolak niat tersebut. Menurutnya, tidak benar Prabowo menyampaikan penolakan. Dalam diskusi itu, Presiden banyak memberikan saran kepada Wakil Presiden, termasuk soal langkah hukum yang sedang berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan itu menunjukkan bahwa jalur hukum masih menjadi pilihan, meski keputusan politik sudah diucapkan di depan Presiden.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Mengapa niat mundur muncul sekarang

Tekanan utama datang dari polemik ijazah yang berlarut. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas, sementara Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menjadi rujukan dalam sengketa yang sama. Kedua putusan itu memberi dasar bagi DPR untuk mendorong penyelidikan lebih jauh.

Di parlemen, sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi meneken usulan hak menyatakan pendapat. Angka itu cukup untuk membuat agenda politik DPR bergerak ke arah penggunaan hak konstitusional, bukan sekadar pernyataan sikap. Pembahasan internal fraksi pun berlangsung cepat.

Istana menyatakan menghormati langkah DPR. Menteri Sekretaris Negara menegaskan hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional yang tidak bisa dilarang. Namun pemerintah juga meminta publik menunggu proses resmi, bukan membaca situasi dari potongan pernyataan.

Di luar parlemen, tekanan jalanan ikut mengeras. Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR dan Tugu Tani, membawa spanduk yang menuntut pertanggungjawaban. Aksi itu membuat lalu lintas di sekitar Senayan dan Balai Kota terganggu sepanjang siang.

Politik nasional dan tekanan parlemen yang mengapit Gibran

Politik nasional hari ini bergerak di dua jalur sekaligus: jalur konstitusional di DPR dan jalur hukum di pengadilan. Keduanya bertemu pada satu nama yang sama. Karena itu, setiap pernyataan pejabat kecil sekalipun langsung dibaca sebagai sinyal arah koalisi.

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR yang diatur konstitusi dan tata tertib lembaga. Jika ditempuh sampai akhir, hak itu bisa berujung pada rekomendasi politik, termasuk penilaian terhadap pejabat negara. Namun jalan proseduralnya panjang dan butuh dukungan suara yang solid.

Sejumlah demonstran menuntut agar Gibran lebih dulu menjelaskan dokumen pendidikannya. Di sisi lain, pendukungnya menilai tekanan itu berlebihan karena proses hukum masih berjalan. Dua narasi itu kini bertemu di ruang publik yang sama, tanpa penengah yang disepakati.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga