Mekanisme pergantian wakil presiden menurut UUD 1945
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur apa yang terjadi bila jabatan wakil presiden kosong. MPR wajib menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Aturan itu dikutip CNN Indonesia dalam penjelasan soal mekanisme pergantian.
Artinya, pengunduran diri tidak otomatis mengangkat pengganti. Presiden harus mengajukan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya melalui sidang paripurna. Proses ini melibatkan negosiasi antarpartai, karena komposisi MPR mencerminkan hasil pemilu.
Secara historis, MPR pernah memilih wakil presiden dalam situasi kekosongan jabatan. Pengalaman 2001 menunjukkan mekanisme itu bisa berjalan, meski konteks politiknya jauh berbeda. Karena itu, publik kini menunggu apakah skenario serupa akan diulang dengan tata cara yang sama.
Hingga Selasa malam, belum ada nama calon yang diajukan. Istana juga belum menyebut jadwal pertemuan dengan pimpinan MPR. Semua pihak menegaskan akan mengikuti aturan, tetapi persiapan politik di belakang layar hampir pasti sudah dimulai.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Gibran tetap bekerja dan hadir di Istana Negara
Meski niat mundur sudah disampaikan, Gibran tetap menjalankan agenda kenegaraan. Ia hadir dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, mendampingi Presiden Prabowo. Kehadiran itu menjadi perhatian karena berlangsung beberapa jam setelah pertemuan pagi.
Pemerintah menegaskan pelayanan publik tidak terganggu. Prasetyo mengatakan Presiden tetap memimpin rapat terbatas, termasuk membahas antisipasi bencana hidrometeorologi dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan. Agenda pemerintahan berjalan seperti biasa, kata dia.
Namun suasana di Istana Wakil Presiden berbeda. Beberapa jam setelah pernyataan Istana, halaman gedung di Jalan Kebon Sirih itu tampak lengang. Empat orang berunjuk rasa di pintu belakang, menuntut pertanggungjawaban atas polemik yang berlangsung.
Reaksi politik dan apa yang ditunggu publik
Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak tidak berandai-andai soal posisi Wakil Presiden. Ia menekankan agar pernyataan politik tidak memperkeruh situasi yang sedang sensitif. Sikap itu sejalan dengan garis partai yang menunggu proses resmi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui isi pertemuan. Ia menyatakan apa yang disarankan Presiden kepada Wakil Presiden sebaiknya dihormati. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, seperti dilaporkan ANTARA.
DPR menyebut banyak aspirasi lintas fraksi ingin membicarakan masalah Wakil Presiden. Artinya, tekanan tidak datang dari satu partai saja. Konfigurasi itu membuat keputusan Gibran dibaca sebagai respons terhadap akumulasi tuntutan, bukan semata masalah hukum pribadi.
Bagi publik, yang paling ditunggu adalah kejelasan jadwal dan dokumen resmi. Tanpa itu, kabar pengunduran diri mudah bercampur dengan spekulasi tentang posisi kabinet, koalisi, dan masa depan agenda legislasi. Ketidakpastian itu sendiri sudah punya dampak politik.
Apa yang diketahui dan apa yang belum terkonfirmasi
Yang sudah diketahui: Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo pada 10 November 2026, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam, dan Istana membantah kabar bahwa Presiden menolak niatan tersebut. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN.
Yang belum terkonfirmasi: bentuk dan isi surat pengunduran diri, tanggal efektif berhentinya Gibran, serta apakah permohonan ke PTUN diajukan sebelum atau sesudah keputusan resmi. Dua nama calon pengganti yang akan diajukan Presiden juga belum diumumkan.
Selain itu, belum ada keterangan resmi soal pembagian tugas Wakil Presiden selama masa transisi. Istana hanya menyatakan Gibran tetap bekerja seperti biasa. Rincian agenda, kewenangan, dan akses terhadap dokumen negara belum dijelaskan.
SuaraLutim akan memperbarui artikel ini setelah ada dokumen resmi atau pernyataan langsung dari Gibran. Latar politiknya bisa ditelusuri lewat artikel puluhan anggota DPR meneken usul HMP dan desakan pemakzulan Gibran yang mengeras.
FAQ soal pengunduran diri Wakil Presiden
Apakah Gibran sudah resmi mundur?
Belum. Istana menyebut Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri, bukan menyerahkan surat resmi. Proses konstitusional baru berjalan setelah ada keputusan dan pemberitahuan resmi kepada lembaga terkait.
Siapa yang akan menjadi wakil presiden jika Gibran berhenti?
Belum ditentukan. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya dalam sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
Apakah polemik ijazah berhenti setelah pengunduran diri?
Tidak otomatis. Proses di PTUN dan pembahasan di DPR punya jalur masing-masing. Pengunduran diri bisa mengurangi tekanan politik, tetapi tidak menghapus perkara hukum yang sudah berjalan.
Yang perlu dicatat, dinamika ini masih berlangsung. Setiap pernyataan pejabat bisa mengubah arah pemberitaan dalam hitungan jam, sehingga pembaca sebaiknya merujuk pada dokumen dan keterangan resmi.
Baca juga
- Berita Indonesia: Menhub Desak 8 Rangkaian KRL Baru
- Berita Viral: Puting Beliung Jember Rusak 231 Rumah
- Viral Nusantara: Anthropic Beli Turbin Gas 3,4 Miliar
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


