Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Hak Menyatakan Pendapat Gibran Menggulir

11 November 2026 • zul • 46 kali dibaca
Gedung MPR, DPR, dan DPD di kompleks parlemen Senayan, Jakarta
Public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional kembali memanas di Senayan. Puluhan anggota DPR menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan surat usulan itu sudah diserahkan ke pimpinan Dewan pada Selasa 10 November 2026. Langkah ini membuka jalur baru setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan tersebut.

Apa itu hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR yang diatur dalam konstitusi dan tata tertib Dewan. Hak ini dipakai untuk menyampaikan sikap resmi parlemen atas persoalan yang dianggap penting bagi negara.

Berbeda dari hak angket yang berfokus menyelidiki kebijakan, hak menyatakan pendapat lebih menekankan penilaian politik atas suatu keadaan. Karena itu, usulan ini sering disebut sebagai pintu menuju langkah politik yang lebih berat, termasuk pemakzulan.

Untuk bisa bergulir, usulan harus memenuhi syarat jumlah pengusul dan disetujui dalam rapat paripurna. Sampai berita ini ditulis, prosesnya masih berada pada tahap penyerahan dokumen dan pembahasan mekanisme antarfraksi.

Tata Atur
Iklan

Hak ini berbeda dari hak interpelasi yang meminta keterangan pemerintah atas suatu kebijakan. Hak menyatakan pendapat dipakai ketika DPR menilai ada persoalan yang menyangkut kepentingan negara dan tidak cukup diselesaikan lewat keterangan menteri.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

50 anggota DPR meneken usulan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota sudah menandatangani usulan tersebut. Menurut dia, surat usulan telah disampaikan ke pimpinan DPR dan penandatangan datang dari berbagai fraksi.

“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani seperti dikutip detikNews, Selasa 10 November. Ia menyebut mayoritas fraksi ikut serta dalam pengusulan itu.

Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS, Yanuar Arif, juga membentangkan tulisan bertema Gibran mundur atau dimundurkan setelah rapat paripurna. Ia menyebut aksi itu sebagai penyampaian aspirasi karena paripurna tidak menyediakan sesi interupsi.

Puan: pimpinan akan memproses

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat. Menurut dia, tindak lanjut akan dibahas setelah pembukaan masa sidang, termasuk soal siapa yang akan menjalankan dan bagaimana mekanismenya.

Puan menyatakan akan mendengarkan masukan dari seluruh fraksi dan komisi sebelum mengambil langkah. Ia juga meminta semua pihak menunggu proses yang berjalan sesuai konstitusi.

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia. Menurutnya, masukan sudah mulai diterima sejak masa reses.

Pembukaan masa sidang II tahun sidang 2026-2027 sendiri berlangsung Selasa pagi setelah reses sejak 9 Oktober. Agenda prioritas DPR untuk periode ini disampaikan dalam pidato ketua, sementara pembahasan usulan hak menyatakan pendapat belum masuk agenda resmi paripurna.

Pemicu: putusan MA soal suket ijazah

Dorongan penggunaan hak ini menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan atas surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal.

CNA.id mencatat putusan tersebut bernomor 742 K/TUN/2026. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara pendidikan menengah atas.

Dua putusan itu menjadi dasar bagi sejumlah fraksi untuk menilai persoalan bukan lagi sekadar administrasi. SuaraLutim juga sudah membahas pembatalan suket ijazah SMA Gibran saat putusan MA pertama kali mencuat.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga