Sikap fraksi partai
PKS menjadi fraksi paling terbuka mendorong hak menyatakan pendapat. Mardani menegaskan DPR wajib menindaklanjuti putusan MA, terlepas dari keputusan Gibran soal jabatannya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi masyarakat dan telah berkomunikasi dengan fraksi lain. Menurut dia, hak menyatakan pendapat merupakan pilihan paling rasional saat ini.
Dari Golkar, Sekjen Sarmuji menilai putusan MA bisa dibaca sebagai penugasan kepada DPR untuk menggunakan hak tersebut. Anggota Komisi II dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai hak menyatakan pendapat lebih tepat dibanding hak angket karena kedua lembaga peradilan sudah memutus. PKB disebut masih mempertimbangkan dengan saksama.
NasDem meminta niat mundur Gibran diproses sesuai mekanisme konstitusi. Menurut fraksi itu, proses politik tidak perlu diperpanjang dan harus diselesaikan lewat jalur yang tersedia.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Politik nasional: mundur atau dimakzulkan
Dinamika politik nasional pekan ini bergerak di dua jalur sekaligus, yakni pengunduran diri dan proses parlemen. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut dan lebih banyak memberi saran. Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati proses politik yang berjalan di DPR.
Di sisi lain, sejumlah fraksi menilai pengunduran diri tidak menghapus kewajiban parlemen menindaklanjuti putusan MA. Karena itu, hak menyatakan pendapat tetap didorong meski Gibran sudah menyampaikan niat mundur. SuaraLutim mencatat niat mundur Gibran kepada Prabowo dalam laporan sebelumnya.
Tekanan juga datang dari luar parlemen. Akhir pekan lalu digelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, yang menuntut penyelesaian politik atas persoalan ini. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie yang hadir meminta pimpinan partai segera menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Jika proses berlanjut, mekanisme konstitusi tidak berhenti di DPR. Keputusan parlemen akan menjadi pintu bagi pembahasan di MPR, sehingga hasil akhirnya bergantung pada dukungan politik lintas fraksi, bukan hanya jumlah tanda tangan pengusul.
Istana dan Yusril soal langkah hukum Gibran
Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali. Ia mengaku mendapat saran itu dari Prabowo dan menyebut presiden sudah seperti ayah baginya.
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah itu tidak berguna. Menurut dia, putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA juga sudah final sehingga tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK.
Yusril menjelaskan bahwa tergugat dalam putusan MA adalah Dirjen Kemendikdasmen, sehingga Gibran tidak berada dalam posisi sebagai pihak tergugat intervensi. Ia juga menilai gugatan di PTUN berpotensi dihentikan karena objek sengketa sudah tidak ada.
Sikap berbeda datang dari Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia menyebut rencana langkah hukum Gibran perlu dihormati dan menilai proses di PTUN bisa berjalan berbarengan dengan proses politik di DPR.
Apa yang diketahui dan belum terkonfirmasi
Yang sudah diketahui, sekitar 50 anggota DPR menandatangani usulan hak menyatakan pendapat dan menyerahkannya ke pimpinan Dewan pada 10 November 2026. Pimpinan DPR menyatakan akan memproses setelah mendengar masukan fraksi.
Yang belum terkonfirmasi, jumlah pasti pengusul dan komposisi fraksinya, karena angka yang beredar masih berdasarkan keterangan anggota. Dukungan delapan fraksi yang disebut SindoNews juga belum dikonfirmasi resmi oleh pimpinan DPR.
Belum ada keputusan apakah usulan akan dibawa ke rapat paripurna dan kapan waktunya. Status pengunduran diri Gibran juga belum jelas, karena mekanisme dan syaratnya masih menjadi perdebatan di kalangan anggota Dewan.
FAQ Seputar Hak Menyatakan Pendapat
Apakah hak menyatakan pendapat sama dengan pemakzulan?
Tidak sama. Hak ini adalah pintu awal. Pemakzulan hanya bisa terjadi bila proses politik di parlemen berlanjut dan memenuhi syarat konstitusi.
Apakah Gibran sudah resmi mundur?
Belum. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden, tetapi belum ada keputusan resmi dan mekanismenya masih dibahas.
Mengapa DPR tetap memproses meski Gibran ingin mundur?
Sejumlah fraksi menilai putusan MA tetap harus ditindaklanjuti secara politik, terlepas dari keputusan Gibran soal jabatannya.
Baca juga
- Berita Viral Hari Ini: 906 Ribu Serangan Siber Bank RI
- Viral Hari Ini: Claude Ikut Rapat di Google Meet Kantor
- Viral Nusantara: Robot Gemini 2.5 Sortir Onderdil Mercedes
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


