Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: MPR Pilih Wapres Baru 2 Desember 2026

14 November 2026 • zul • 53 kali dibaca
Gedung MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta
Davidelit, domain publik, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional memasuki babak baru setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD memutuskan paripurna digelar Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan itu diambil pada Jumat, 13 November, sehari setelah surat pengunduran diri Gibran diterima lembaga itu. Paripurna tersebut akan memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden terpilih dalam satu agenda.

Penetapan itu menutup spekulasi soal berapa lama kursi wakil presiden akan kosong. MPR sebenarnya memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses, tetapi pimpinan majelis memilih jalur cepat. Alasannya, tekanan publik dinilai terlalu besar untuk dibiarkan berlarut. Keputusan diambil dalam rapat tertutup di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan hasil rapat dalam konferensi pers di lokasi yang sama. Ia menyebut empat keputusan diambil sekaligus dalam satu forum. Menurut dia, seluruh fraksi dan kelompok DPD sepakat mempercepat tahapan tanpa mengubah prosedur yang diatur tata tertib. Detikcom mencatat keempat keputusan itu disampaikan langsung oleh Muzani seusai rapat.

Politik Nasional: Empat Keputusan Rapat Gabungan MPR

Keputusan pertama adalah penetapan hari paripurna, yaitu Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan. Agenda rapat mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih. Menurut Muzani, ketiga tahap itu digabung dalam satu forum agar tidak ada jeda administratif yang panjang.

Tata Atur
Iklan

Keputusan kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama itu akan diverifikasi tim verifikasi MPR sebelum dibawa ke paripurna. Presiden diberi waktu 14 hari setelah menerima surat untuk menyerahkan nama.

Keputusan ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai salah satu pimpinan MPR. Tim itu bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon, mulai dari dokumen administrasi sampai rekam jejak. CNN Indonesia melaporkan jumlah itu setara 5 persen dari total anggota MPR.

Keputusan keempat, rapat gabungan membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota sama, 36 orang. Tim ini diketuai tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan unsur fraksi serta kelompok DPD. Tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden hasil pemilihan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Jadwal Paripurna dan Agenda Pemilihan

Paripurna 2 Desember menjadi titik akhir dari rangkaian yang dimulai sejak surat pengunduran diri Gibran masuk pada Kamis, 12 November. Kompas.com menulis MPR menetapkan jadwal itu untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Penetapan dilakukan lewat rapat gabungan, bukan lewat rapat paripurna biasa.

Menurut Muzani, pemilihan pada 2 Desember tidak akan memakan waktu lama karena hanya satu pasangan calon yang diajukan presiden. Mekanismenya mengikuti UUD 1945, di mana presiden mengusulkan calon dan majelis memilih serta mengesahkannya. Karena itu, agenda teknis paripurna lebih banyak bersifat penetapan daripada kontestasi terbuka.

Hari itu juga dipakai untuk pelantikan. Artinya, jika semua tahapan berjalan sesuai jadwal, kursi wakil presiden akan terisi kembali sebelum pertengahan Desember. Kumparan mencatat rapat gabungan memutuskan paripurna mengagendakan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan dalam satu rangkaian.

Surat ke Presiden dan Batas 14 Hari

Surat pemberitahuan kepada presiden dikirim pada hari yang sama dengan rapat gabungan. Isinya meminta kepala negara menyampaikan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi. Dua nama itu, bukan satu, agar majelis punya ruang memilih sesuai ketentuan.

Batas 14 hari dihitung sejak surat diterima, bukan sejak surat dikirim. Tenggat itu menjadi penentu apakah paripurna 2 Desember bisa digelar tepat waktu. Jika presiden terlambat menyerahkan nama, MPR harus menyesuaikan jadwal internal tanpa melanggar tata tertib.

Muzani menyebut presiden akan mempertimbangkan usulan partai politik atau gabungan partai pengusung saat menyusun dua nama itu. Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan soal seberapa besar pengaruh koalisi dalam pencalonan. Hingga Jumat malam, belum ada nama resmi yang diserahkan ke MPR.

Tim Verifikasi 36 Orang dan Tim Ad Hoc

Dua tim bentukan rapat gabungan bekerja paralel dengan tugas berbeda. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat calon, sementara tim ad hoc menyiapkan draf ketetapan MPR. Keduanya beranggotakan 36 orang dan melibatkan unsur fraksi maupun DPD.

Perbedaan utama ada pada pimpinan. Tim verifikasi dipimpin salah satu pimpinan MPR, sedangkan tim ad hoc dipimpin tiga Wakil Ketua MPR. Pembagian itu dimaksudkan agar proses pemeriksaan calon tidak bercampur dengan penyusunan dokumen politik.

Komposisi 36 orang disebut merepresentasikan proporsi kekuatan fraksi di majelis. Dengan begitu, keputusan tim diharapkan tidak menimbulkan tuduhan keberpihakan. Namun, MPR belum merinci siapa saja anggota kedua tim tersebut.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga