Mengapa MPR Tak Menunggu 60 Hari
Muzani menjelaskan MPR memiliki waktu hingga 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Namun, dalam pembicaraan antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama presiden, disepakati penyelesaian lebih cepat lebih baik. Pertimbangannya adalah stabilitas pemerintahan dan kepercayaan pasar.
Percepatan juga mengurangi risiko kekosongan jabatan yang berkepanjangan di tengah tekanan ekonomi. Nilai tukar rupiah sedang melemah dan sejumlah kebijakan fiskal menunggu kepastian politik. Pasar biasanya bereaksi negatif terhadap ketidakpastian kepemimpinan.
Meski dipercepat, MPR menegaskan tidak memangkas syarat calon. Verifikasi tetap dilakukan, hanya jadwal kerja tim yang dipadatkan. Menurut Muzani, harapan masyarakat terhadap penyelesaian cepat begitu besar sehingga penundaan dinilai tidak perlu.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Tahapan Menurut Tata Tertib MPR
Tata tertib MPR mengatur tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara berurutan. Tahap pertama adalah rapat gabungan yang menghasilkan keputusan jadwal dan pembentukan tim. Tahap berikutnya pemberitahuan resmi kepada presiden.
Pasal 134 Tata Tertib MPR menyebut pemberitahuan kepada presiden disampaikan paling lama 3 kali 24 jam setelah rapat gabungan. Surat itu dilengkapi jadwal paripurna dan daftar persyaratan calon. Setelah itu, presiden mengajukan calon paling lambat 14 hari sebelum paripurna.
Jika tahapan itu dihitung dari 13 November, maka 2 Desember masih berada di dalam koridor aturan. Sisa waktu dipakai untuk verifikasi, penyusunan ketetapan, dan konsolidasi fraksi. Hal ini menjelaskan mengapa MPR memilih tanggal tersebut, bukan tanggal yang lebih longgar.
Respons Partai dan Nama yang Beredar
Sejumlah partai mulai bersuara soal sosok pengganti Gibran. Ketua Umum PAN Zulhas menegaskan tidak mengajukan kadernya dan justru mengusulkan kader Partai Gerindra. NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, dengan catatan sosok terpilih harus cerdas dan berwawasan global.
PDIP menilai penentuan wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden. Partai itu memilih tidak mendorong nama sendiri ke ruang publik. Sikap serupa ditunjukkan sejumlah partai lain yang menunggu arahan koalisi.
Apa yang Diketahui
Yang sudah pasti, paripurna pemilihan digelar Rabu, 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen Senayan. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pada Jumat, 13 November, sehari setelah Gibran mengundurkan diri. MPR juga sudah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing 36 orang.
Yang juga diketahui, surat permintaan dua nama calon dikirim ke presiden pada hari yang sama. Presiden punya waktu 14 hari untuk menyerahkan nama. Setelah itu, verifikasi berjalan sebelum paripurna memilih dan melantik.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Nama calon wakil presiden belum diumumkan secara resmi. Sejumlah nama yang beredar di media sosial belum dikonfirmasi Istana maupun MPR. Komposisi anggota tim verifikasi dan tim ad hoc juga belum dirinci ke publik.
Selain itu, belum ada kepastian apakah presiden akan menyerahkan dua nama sebelum tenggat 14 hari. Waktu penyerahan nama akan menentukan apakah jadwal 2 Desember tetap bisa dipertahankan. Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi soal tanggal penyerahan.
Pernyataan partai soal kriteria calon juga masih bersifat umum. Belum ada kesepakatan koalisi yang diumumkan terbuka. Semua pihak menyatakan menunggu keputusan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
FAQ Seputar Pemilihan Wapres
Kapan paripurna pemilihan wakil presiden digelar?
Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda rapat mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon terpilih dalam satu forum.
Berapa lama presiden punya waktu menyerahkan nama?
Empat belas hari setelah surat MPR diterima. Presiden mengajukan dua nama calon, lalu MPR memverifikasi dan membawanya ke paripurna untuk dipilih serta disahkan.
Apakah MPR harus menunggu 60 hari?
Tidak. Batas 60 hari adalah tenggat maksimal, bukan kewajiban menunggu. Pimpinan MPR memilih menyelesaikan lebih cepat dengan alasan stabilitas politik dan tekanan publik.
Bagi pembaca yang ingin menelusuri latar peristiwa ini, SuaraLutim sudah merangkum kronologi pengunduran diri Gibran di depan MPR. Konteks soal tenggat pengajuan calon juga dibahas dalam artikel dua nama cawapres dan batas 14 hari.
Baca juga
- Politik Nasional: Prabowo ke KTT ASEAN lalu APEC Shenzhen
- Viral Nusantara: ChatGPT Wallet, Agen AI Bisa Belanja
- Berita Indonesia: KADI Selidiki Dumping Baja Belarus
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


