Usul Singapura Perluas Satgas ke Tingkat ASEAN
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengusulkan agar satuan tugas bersama diperluas ke tingkat ASEAN. Satgas itu sebelumnya dibentuk Singapura dan Indonesia bulan lalu untuk menyelidiki perusahaan terkait kebakaran.
Menurut usulannya, wadah regional bisa dipakai berbagi informasi dan bukti. Tujuannya memudahkan negara-negara menuntut pertanggungjawaban perusahaan penyebab asap. Gagasan ini melengkapi permintaan maaf dengan kerangka kerja sama yang lebih konkret.
Jika disepakati, mekanisme tersebut bisa menjadi terobosan karena penegakan hukum lintas batas selama ini lemah. Perusahaan yang beroperasi di satu negara sering sulit dituntut di negara yang terdampak. Pertukaran bukti menjadi kunci.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Konteks Hukum: Kesepakatan 2002 Tanpa Sanksi
Kawasan sebenarnya memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang disepakati pada 2002. Perjanjian itu mengikat secara hukum dan mewajibkan negara anggota menanggulangi kabut asap. Namun, perjanjian tersebut tidak memuat mekanisme penegakan oleh badan peradilan.
Perbedaan tafsir hanya bisa diselesaikan lewat negosiasi. Implementasinya juga berjalan lambat. Kantor koordinasi perjanjian di Jakarta baru dibuka pada April 2026, hampir seperempat abad setelah gagasan itu muncul.
Karena itu, permintaan maaf dan usul satgas regional lebih bersifat politik daripada hukum. Keduanya membuka ruang kerja sama, tetapi tidak otomatis menghadirkan sanksi. Efektivitasnya bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.
2,88 Juta Hektare dan Data Pemantau
Data pemantau deforestasi Nusantara Atlas yang dikutip kantor berita AFP menyebut sekitar 2,88 juta hektare lahan terbakar sepanjang 2026. Angka itu mencakup lahan di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Kebakaran disebut menghasilkan polusi udara yang membuat ratusan ribu orang sakit.
Luas tersebut belum tentu sama dengan angka resmi pemerintah. Metodologi pemantau independen dan pemerintah sering berbeda dalam mendefinisikan area terbakar. Perbandingan angka perlu dilakukan hati-hati.
Isu karhutla memang berulang setiap tahun dan menjadi sorotan lintas rubrik. Sebelumnya kami pernah membahas pembahasan kabut asap di KTT Manila serta langkah Singapura mengaktifkan subsidi kabut asap.
Apa yang Diketahui
Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura pada sidang pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Minggu, 15 November 2026. Ia menyebut kebakaran butuh hampir empat bulan dikendalikan dan asapnya melintasi batas negara.
Pemerintah melaporkan 17 konsesi dicabut, 26 perusahaan diselidiki, 11 didakwa, 23 menunggu pendakwaan, dan 104 diselidiki polisi. Sebanyak 71.000 personel dikerahkan, 16 petugas meninggal, dan dua helikopter hilang.
Singapura dan Indonesia sudah membentuk satuan tugas bersama bulan lalu. Perdana Menteri Singapura mengusulkan perluasannya ke tingkat ASEAN untuk berbagi informasi dan bukti.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Daftar perusahaan yang terkena tindakan belum dipublikasikan. Rincian status hukum masing-masing korporasi juga belum terbuka. Publik belum bisa memverifikasi klaim 104 perusahaan yang disebut diselidiki kepolisian.
Tanggapan resmi Malaysia atas permintaan maaf itu belum diumumkan secara luas. Pemerintah Malaysia belum menyampaikan pernyataan yang bisa dikutip langsung. Demikian pula soal kemungkinan pembahasan bilateral lanjutan.
Rencana lembaga baru pencegahan karhutla masih berupa kerangka. Belum ada nama, dasar hukum, maupun anggaran yang diumumkan. Rincian itu akan menentukan apakah pendekatan pencegahan benar-benar berubah.
FAQ Seputar Permintaan Maaf Prabowo
Kepada siapa Prabowo meminta maaf? Kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Permintaan maaf disampaikan di KTT ke-49 ASEAN di Manila.
Berapa perusahaan yang ditindak? Pemerintah menyebut 17 konsesi dicabut, 11 perusahaan didakwa, 23 menunggu pendakwaan, dan total 104 perusahaan diselidiki kepolisian. Daftar namanya belum dirilis.
Apakah ada sanksi hukum internasional? Perjanjian ASEAN 2002 tentang pencemaran asap lintas batas tidak memiliki mekanisme penegakan oleh badan peradilan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi.
Baca juga
- Viral Nusantara: Vulcan Gagal Orbit, 40 Satelit Hilang
- Viral Hari Ini: Gempa M7,1 Guncang Laut Banda Maluku
- Berita Viral: Supertanker 2 Juta Barel Tenggelam di Teluk
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


