Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Prabowo Soroti Kursi Bupati Rp100 M

14 November 2026 • zul • 26 kali dibaca
Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, domain publik, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional kembali menyorot mahalnya biaya kontestasi elektoral setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut kursi bupati bisa menelan Rp100 miliar dan kursi DPR Rp40 miliar sampai Rp50 miliar, meski modal sebesar itu belum menjamin kemenangan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Dalam pidato yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden itu, Prabowo menghubungkan mahalnya biaya politik dengan serangan buzzer yang ia terima setiap malam.

Apa yang disampaikan Prabowo di Palu

Prabowo menyampaikan pidato di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah, organisasi yang sejak lama menyoroti persoalan moral publik. Ia memulai bagian politik dengan mengaku heran melihat begitu banyak serangan buzzer yang mengarah kepadanya setiap malam. Setelah ditelusuri, menurut dia, serangan itu dibiayai pemodal dengan uang dalam jumlah besar.

Dari situ Presiden beralih ke persoalan demokrasi. Ia menegaskan ambisi politik adalah hal wajar, tetapi demokrasi tidak boleh menjadi sistem yang bisa dibeli, disandera, dan dikuasai kelompok bermodal besar. Menurut Prabowo, kekuasaan yang dibangun dari uang yang diperoleh secara tidak halal hanya akan melahirkan persoalan baru.

Pernyataan lengkapnya dikutip sejumlah media: demokrasi yang diinginkan bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli dan dikuasai mereka yang punya uang. Ia lalu melempar pertanyaan retoris tentang arah negara bila kontestasi politik hanya bisa diikuti mereka yang menyiapkan puluhan miliar rupiah (CNBC Indonesia).

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Politik nasional dan harga kursi yang disebut Presiden

Angka yang paling banyak dikutip adalah Rp100 miliar untuk kursi bupati di sejumlah daerah. Prabowo menyebut angka itu sebagai hasil mendengar laporan dari lapangan, bukan data resmi. Ia menambahkan, modal sebesar itu pun belum tentu berbuah kemenangan karena hasil pilkada ditentukan suara pemilih.

Untuk kursi DPR, Presiden menyebut rentang Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Angka itu disebut dalam konteks yang sama, yakni biaya yang harus disiapkan seseorang sebelum bertarung, tanpa jaminan kursi. Kombinasi dua angka tersebut menggambarkan betapa mahalnya pintu masuk ke arena legislatif dan eksekutif daerah.

Dalam pidatonya, Presiden membandingkan kondisi itu dengan cita-cita pendiri bangsa. Ia menyebut Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh yang berjuang untuk kepentingan umat, bukan untuk membeli kekuasaan. Perbandingan itu dipakai untuk menegaskan bahwa praktik politik berbiaya tinggi bertentangan dengan nilai perjuangan para pendiri (IDN Times).

Buzzer dibiayai uang besar dan narasi memecah belah

Bagian lain pidato menyoroti keberadaan buzzer yang bekerja sistematis. Prabowo mengatakan uang besar tidak hanya membiayai pendengung, tetapi juga membeli tokoh agar bersedia masuk dalam skenario memecah masyarakat. Ia menyebut praktik itu sebagai pengulangan pola divide et impera.

Menurut Presiden, pola tersebut membuat publik sulit menilai kebijakan secara jernih karena percakapan harian dipenuhi serangan yang diarahkan. Ia menilai skenario itu sudah keterlaluan dan tidak sejalan dengan kepentingan bangsa. Pernyataan ini disampaikan tanpa menyebut nama pemodal atau kelompok tertentu (CNN Indonesia).

Isu buzzer berbayar sebenarnya bukan hal baru di ruang digital Indonesia. Yang membuat pernyataan kali ini berbeda adalah posisi pembicaranya: seorang presiden yang mengaku menjadi sasaran. Pengakuan itu membuka ruang bagi publik untuk menuntut transparansi pendanaan aktivitas politik digital.

Tanggung jawab pemimpin partai dalam pembenahan

Prabowo menempatkan perbaikan sistem politik sebagai tanggung jawab kepemimpinan, terutama para ketua umum partai. Ia mengaku sudah membicarakannya dengan sejumlah pimpinan partai dan menanyakan kesediaan mereka melakukan koreksi terhadap penyimpangan.

Menurut Presiden, kesadaran di kalangan pimpinan partai mulai tumbuh. Ia menyebut hampir semua ketua umum yang diajak bicara memahami persoalan ini, meski belum ada kesepakatan konkret tentang langkah perbaikan. Pernyataan itu disampaikan tanpa merinci bentuk koreksi yang dimaksud.

Pernyataan tersebut bersinggungan dengan agenda politik nasional yang sedang berjalan, termasuk persiapan pemilihan wakil presiden oleh MPR pada 2 Desember 2026 (SuaraLutim). Dalam situasi politik yang cair, ajakan membenahi biaya kontestasi mudah tenggelam oleh agenda kekuasaan jangka pendek.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga