Politik nasional kembali hangat setelah Kabinet Bayangan bersama lembaga riset CELIOS merilis rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporan itu, kinerja kabinet diberi nilai 4,7 dari 10 oleh masyarakat umum dan 2,9 dari 10 oleh kelompok ahli. Survei yang sama mencatat 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Hasil riset ini dipaparkan secara daring pada 11 Oktober 2026.
Politik Nasional: Isi Rapor Kinerja Dua Tahun
Laporan bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran itu menyoroti sejumlah persoalan. Sorotan utamanya meliputi pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga komunikasi publik. IDN Times melaporkan Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan hasil riset tersebut secara terbuka. Penilaian diberikan oleh dua kelompok responden yang berbeda.
Presiden Prabowo Subianto memperoleh skor 2,8 dari 10 menurut kelompok ahli. Masyarakat umum memberi nilai 4,6 dari 10 untuk kinerja Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai 2,2 dari 10 oleh para ahli. Sementara itu, masyarakat umum memberi nilai 4,9 dari 10 untuk Wakil Presiden.
Angka-angka itu berada di bawah lima dari sepuluh pada hampir semua kategori. CELIOS menyebut kinerja pemerintahan mendapat catatan kritis pada masa dua tahun pertamanya. Penilaian ini dirilis menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2026. Sejumlah persoalan anggaran dan tata kelola menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Temuan lain menyentuh sisi kebatinan responden. Warta Ekonomi mengutip laporan itu menyebut 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres dengan kebijakan pemerintah. Sebanyak 67 persen di antaranya menyebut stres dipicu perilaku pejabat negara. Angka itu menjadi salah satu temuan yang paling banyak dibahas publik.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Metodologi Survei dan Batasannya
Pengambilan data berlangsung sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026. Responden masyarakat umum direkrut melalui pendekatan non-probability sampling dengan penayangan iklan di platform Meta. Sementara itu, responden ahli dihimpun lewat snowball sampling untuk menjangkau pemilik keahlian yang relevan. Laporan ini disusun Kabinet Bayangan bersama CELIOS.
Pendekatan non-probability membuat hasil survei tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi Indonesia. Metode tersebut juga tidak menyediakan margin of error layaknya survei acak. Karena itu, angka 4,7 atau 2,9 lebih tepat dibaca sebagai potret penilaian kelompok responden. Tempo menegaskan bahwa temuan ini berasal dari lembaga riset sipil, bukan survei resmi pemerintah.
Survei ini juga bukan satu-satunya evaluasi yang beredar. Sejumlah lembaga lain merilis penilaian serupa pada periode yang berdekatan. Perbedaan metode membuat angkanya tidak bisa diperbandingkan langsung. Publik pun diminta mencermati metodologi sebelum menyimpulkan arah opini.
Meski begitu, pola penilaian yang rendah tetap dianggap sinyal penting. Lembaga riset menyoroti masalah pelaksanaan program prioritas hingga komunikasi kebijakan. Ketimpangan dan keterbatasan lapangan kerja juga masuk dalam catatan. Isu-isu itu dinilai paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Respons dan Konteks Pemerintahan
Pemerintahan Prabowo sendiri sebelumnya menggelar evaluasi internal. DW mencatat Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Dalam arahan itu, ia menyatakan jajarannya bekerja keras menghadapi situasi global yang penuh pergolakan. Evaluasi tersebut ia sebut dilakukan untuk mempercepat program yang masih tertunda.
Presiden juga menyampaikan sejumlah persoalan yang belum tuntas. Ia menyebut masih rendahnya kesejahteraan guru, terbatasnya lapangan kerja, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan ekonomi. Menurutnya, persoalan itu menjadi alasan pemerintah dipilih untuk menyelesaikannya. Ia menegaskan evaluasi bukan sarana mencari kesalahan pihak lain.
Sidang kabinet itu menghasilkan sejumlah arahan lanjutan bagi kementerian dan lembaga. Presiden mengklaim lebih dari 108 masalah nasional telah diselesaikan dalam masa pemerintahannya. Klaim itu disampaikan tanpa rincian daftar masalah yang dimaksud. Karena itu, klaim tersebut masih butuh verifikasi data pendukungnya.
Di sisi lain, pemerintah berjanji menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi kebijakan. Pernyataan itu menjadi respons standar pemerintah terhadap sejumlah hasil survei publik. Namun bentuk penyesuaian kebijakannya belum diumumkan secara resmi. Publik menunggu langkah nyata setelah dua tahun masa pemerintahan.
