Tambang nasional kembali menjadi perbincangan setelah beredar peta yang menunjukkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Peta itu berasal dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Dokumen tersebut ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan mencabut Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Pada peta lampirannya, daratan inti Taman Nasional Ujung Kulon tidak diarsir sebagai wilayah pertambangan, sedangkan perairan di sekelilingnya diberi warna krem yang menandai WUP.
Kawasan itu dikenal sebagai habitat terakhir badak jawa yang masih hidup di alam liar. Karena itu, setiap dokumen yang menyebut Ujung Kulon dalam konteks pertambangan langsung menarik perhatian publik, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah Banten.
Kementerian ESDM sendiri menegaskan bahwa penetapan WUP bukan izin menambang. Juru bicara kementerian menyatakan sampai sekarang tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik di perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan taman nasional.
Tambang Nasional: Isi Kepmen yang Membuat Ujung Kulon Ramai
Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 membagi wilayah pertambangan Provinsi Banten menjadi tiga kategori. Ketiga kategori itu adalah Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara, sebagaimana dilaporkan Jawa Pos.
Pada peta lampiran, WUP ditandai warna krem, WPR berwarna kuning, dan WPN berwarna merah. Arsiran krem terlihat menutup sebagian daratan Banten dan hampir seluruh perairan yang mengelilingi Ujung Kulon. Media Indonesia menulis bahwa kawasan laut di sekitar taman nasional termasuk dalam area berarsir krem tersebut.
Menurut laporan IDN Times Banten, perairan sekitar Ujung Kulon masuk kategori WUP mineral logam. Kategori itu menunjukkan adanya identifikasi potensi geologi berupa mineral logam di wilayah tersebut, bukan tanda bahwa kegiatan penambangan sudah berjalan.
Kepmen juga mengatur bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. WIUP kemudian menjadi dasar pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada badan usaha melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Jejak Usulan Sejak 2013
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan punya dasar historis. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang meliputi perairan laut provinsi tersebut, lalu usulan itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten mengusulkan kembali wilayah yang sama melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Usulan itu kemudian masuk ke Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Penetapan itu diperbarui lewat Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026 yang sekarang menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian ketentuan dari keputusan 2022 tersebut, sesuai usulan pemerintah provinsi.
Alasannya, data potensi mineral dan batu bara perlu disesuaikan dengan perubahan tata ruang. Kementerian ESDM juga menilai keputusan lama sudah tidak dapat menjawab kebutuhan pengelolaan wilayah pertambangan, sebagaimana dikutip Media Indonesia.
Beda WUP, WIUP, dan IUP
Perbedaan tiga istilah ini menjadi inti dari perdebatan publik. WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Statusnya bukan izin, bukan persetujuan, dan bukan hak usaha.
WIUP adalah blok atau bagian wilayah yang ditetapkan dari WUP untuk ditawarkan sebagai wilayah usaha. Sebelum WIUP ditetapkan, pemerintah mempertimbangkan potensi sumber daya, kesesuaian tata ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
IUP baru keluar setelah WIUP ada, dan penerbitannya wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses itu mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, dan persetujuan lingkungan.
Dengan urutan itu, penetapan WUP maupun WIUP belum otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menambang. Kegiatan usaha baru dapat berjalan setelah izin terbit dan seluruh persyaratan dipenuhi, seperti dikutip detikcom dari keterangan jubir kementerian.


