Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Perairan Ujung Kulon Masuk Peta WUP

18 November 2026 • zul • 28 kali dibaca
Ilustrasi lanskap perairan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten
Foto: Hullie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Apa Kata Dinas ESDM Banten

Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy membenarkan adanya penetapan tersebut. Menurut dia, keputusan itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebelum ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa status WUP hanya menandai potensi yang ada. Pemanfaatan wilayah tetap dikembalikan ke Rencana Tata Ruang masing-masing kabupaten dan kota, serta bergantung pada PKKPR sebagai kunci penerbitan izin. Kementerian ESDM juga menyatakan penetapan itu tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi dan tidak mengurangi fungsi perlindungan taman nasional, seperti dikutip ANTARA.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Tata Atur
Iklan

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Badak Jawa dan Wacana Relokasi

Ujung Kulon adalah kawasan konservasi di Kabupaten Pandeglang yang juga tercatat sebagai situs warisan dunia. Kawasan ini menjadi rumah bagi populasi terakhir badak jawa yang hidup di alam liar, sehingga setiap perubahan kebijakan tata ruang di sekitarnya selalu dibaca dalam kaitannya dengan kelestarian satwa tersebut.

Pada November 2026, publik juga membahas wacana pemindahan sebagian badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Kementerian Kehutanan menyebut wacana itu sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya konservasi, sementara pemerintah daerah Banten menolak rencana tersebut.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai badak jawa adalah aset daerah yang harus tetap dipertahankan di habitat aslinya. Pemberitaan Jawa Pos pada hari yang sama juga mengangkat kecurigaan sejumlah pihak bahwa wacana relokasi berkaitan dengan potensi tambang emas di sekitar Ujung Kulon.

Kementerian ESDM tidak mengaitkan penetapan WUP dengan wacana relokasi. Dalam keterangannya, kementerian hanya menjelaskan dasar teknis dan historis penetapan wilayah pertambangan, tanpa menyinggung rencana pemindahan satwa.

Apa yang Diketahui

Perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Banten melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Kepmen itu ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan mencabut keputusan sebelumnya.

Daratan inti taman nasional tidak diarsir sebagai wilayah pertambangan, sedangkan perairan di sekitarnya masuk kategori WUP mineral logam. Kementerian ESDM menegaskan belum ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.

Penetapan WUP juga bukan izin. Penerbitan IUP tetap harus melewati tahapan WIUP, kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Belum ada dokumen yang menjelaskan secara rinci luasan perairan yang masuk WUP, jenis mineral logam yang diidentifikasi, dan nilai potensi ekonominya. Peta lampiran hanya menunjukkan kategori wilayah tanpa merinci angka sumber daya.

Belum ada pula perusahaan yang disebut akan mengajukan WIUP di perairan tersebut. Kementerian ESDM menyatakan tidak ada izin yang terbit, tetapi belum merinci apakah ada permohonan yang sedang diproses.

Kaitan antara penetapan WUP dan wacana relokasi badak jawa juga belum terkonfirmasi. Tudingan bahwa relokasi ditujukan untuk membuka jalan tambang merupakan kecurigaan pihak luar, bukan temuan resmi instansi mana pun.

FAQ Seputar WUP Ujung Kulon

Apakah Taman Nasional Ujung Kulon sudah menjadi area tambang? Tidak. Daratan inti taman nasional tidak masuk peta wilayah pertambangan. Yang diarsir sebagai WUP adalah perairan di sekitarnya, dan belum ada izin tambang yang terbit.

Kapan penetapan itu berlaku? Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Kepmen ini mencabut Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

Apakah WUP sama dengan izin menambang? Tidak. WUP adalah dasar perencanaan wilayah. Izin baru bisa terbit setelah WIUP ditetapkan dan seluruh syarat tata ruang serta lingkungan dipenuhi.

Yang Perlu Dipantau

Isu lain yang perlu diikuti adalah pembahasan tata ruang di Kabupaten Pandeglang. PKKPR menjadi pintu yang menentukan apakah potensi mineral di perairan itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau berhenti sebagai catatan peta. SuaraLutim juga mencatat pergerakan harga acuan nikel di Tambang Nasional: HMA Nikel Naik 0,76 Persen dan kebijakan mineral kawasan di Tambang Nasional: ASEAN Adopsi Deklarasi Mineral Kritis.

Yang paling penting bagi pembaca adalah membedakan tiga hal: penetapan wilayah, izin usaha, dan kegiatan penambangan. Tanpa izin dan tanpa persetujuan lingkungan, peta WUP tetap dokumen perencanaan yang tidak mengubah bentang alam Ujung Kulon.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.

Indeks berita Luwu Timur terbaru dari seluruh kecamatan ada di kanal berita Lutim.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga