Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Tujuh Terdakwa Korupsi Kukar Dituntut

17 November 2026 • zul • 35 kali dibaca
Aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai ilustrasi
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah jaksa membacakan tuntutan bagi tujuh terdakwa korupsi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa, 17 November 2026. Jaksa menuntut hukuman lima sampai 13 tahun penjara. Perkara ini menyangkut pemanfaatan lahan transmigrasi seluas ratusan hektare oleh sebuah grup perusahaan batu bara.

Tambang nasional: jaksa baca tuntutan tujuh terdakwa

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Letjen TNI Ali Said, kompleks Pengadilan Negeri Samarinda. Agenda hari itu adalah pembacaan surat tuntutan atau requisitoir. Majelis hakim dipimpin Jemmy Tanjung Utama dengan dua hakim anggota, Nur Salamah dan Risa Sylvia Noerteta. Belasan penasihat hukum dari masing-masing terdakwa hadir mendampingi.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menilai para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Keyakinan itu merujuk pada dakwaan subsider, bukan dakwaan primer. Karena itu jaksa meminta majelis membebaskan para terdakwa dari dakwaan utama. Untuk dakwaan subsider, jaksa menilai pembuktian sudah cukup.

Tuntutan bukan vonis. Putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim setelah mendengar pembelaan terdakwa. Agenda berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Dua terdakwa dijadwalkan menyampaikan pembelaan pada 19 November 2026, sedangkan lima lainnya pada 23 November 2026. ANTARA Kaltim mencatat jadwal lanjutan persidangan itu.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Siapa saja yang duduk di kursi pesakitan

Perkara ini menyeret tujuh orang terdakwa. Tiga di antaranya berasal dari jajaran direksi perusahaan pemegang izin tambang. Empat lainnya adalah mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2008 sampai 2012. Nama para terdakwa tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi.

Jaksa membagi tuntutan berdasarkan peran masing-masing. Terdakwa dari unsur direksi dinilai bertanggung jawab atas aktivitas penambangan di area yang bermasalah. Empat mantan pejabat dinilai menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam persetujuan perizinan. Pembagian peran itu menjadi dasar penentuan tinggi rendahnya tuntutan.

Empat mantan kepala dinas masing-masing dituntut lima tahun penjara. Mereka juga dibebani denda Rp500 juta dengan subsider kurungan 140 hari. Jaksa menilai mereka lalai menindaklanjuti teguran Kementerian Transmigrasi soal status lahan. Namun jaksa juga mencatat mereka belum menikmati keuntungan finansial dari kerugian negara.

Tuntutan tertinggi untuk mantan direktur utama

Mantan Direktur Utama grup perusahaan itu dituntut pidana penjara paling tinggi, yaitu 13 tahun. Jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider kurungan 190 hari. Posisinya dinilai paling bertanggung jawab atas keputusan operasional perusahaan. Tribun Kaltim melaporkan tuntutan itu dibacakan bergantian untuk tiap terdakwa.

Terdakwa lain dari jajaran petinggi perusahaan swasta dituntut 11 tahun penjara. Denda yang diminta juga Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan. Satu terdakwa direksi lainnya dituntut tujuh tahun penjara. Ia juga dibebani uang pengganti kerugian negara sebesar Rp696,9 miliar yang sudah disita.

Jaksa mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa yang mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan barang bukti. Pengembalian itu disebut sudah dilakukan selama proses persidangan. Namun jaksa tetap menilai perbuatan pokoknya terbukti. Karena itu tuntutan pidana badan tetap diajukan.

Kerugian negara dan selisih angka

Jaksa menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp6,85 triliun. Angka itu mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan para terdakwa menghambat program transmigrasi. Aktivitas tambang juga dinilai merusak kelestarian lingkungan di sekitar konsesi.

Sejumlah pemberitaan memakai angka berbeda. Kaltim Post menulis kerugian negara Rp6,16 triliun pada pemberitaan sebelumnya. Selisih itu muncul karena perbedaan tahap penghitungan dan dokumen yang dikutip. Angka Rp6,85 triliun adalah versi yang disebut jaksa dalam persidangan hari ini. Pembaca sebaiknya memperhatikan sumber tiap angka sebelum menyimpulkan.

Kerugian negara bukan satu-satunya fokus. Jaksa juga menyoroti hilangnya penerimaan negara dari aktivitas tambang di lahan yang statusnya milik Kementerian Transmigrasi. Lahan itu seharusnya dipakai untuk program pemukiman transmigran. Aktivitas tambang di atasnya dinilai menyalahi peruntukan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga