Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Tujuh Terdakwa Korupsi Kukar Dituntut

17 November 2026 • zul • 35 kali dibaca
Aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai ilustrasi
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Duduk perkara: izin tambang di atas lahan transmigrasi

Kasus ini bermula dari aktivitas penambangan batu bara di kawasan Separi, Kutai Kartanegara. Perusahaan disebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan. Namun area konsesinya diduga bersinggungan dengan lahan Hak Pengelolaan milik Kementerian Transmigrasi. Aktivitas di lahan itu disebut berjalan tanpa izin resmi dari kementerian.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, jaksa menyebut pembebasan lahan sekitar 302 hektare. Area itu mencakup 147 Sertifikat Hak Milik. Pembebasan disebut dilakukan tanpa akta jual beli yang sah dan tanpa melibatkan instansi berwenang. Dalil itu menjadi dasar penghitungan kerugian negara.

Persidangan perkara ini sudah berjalan sejak 28 Juli 2026. Jaksa telah menghadirkan 65 saksi dan enam ahli. Keterangan mereka dipakai menyusun konstruksi perkara dan menghitung kerugian. Korankaltim mencatat bahwa pembacaan tuntutan sempat ditunda karena berkas jaksa belum rampung.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Bantahan kubu terdakwa

Kuasa hukum salah satu terdakwa menilai tuntutan terlalu berat. Ia menyebut kliennya menjalankan kegiatan berdasarkan izin yang sah dari negara. Perusahaan juga disebut diawasi negara serta membayar royalti dan pajak. Karena itu ia menilai pertanggungjawaban pidana tidak tepat dibebankan kepada individu.

Kubu terdakwa juga sempat mempersoalkan jalannya penuntutan pada sidang perdana. Mereka menilai perkara sudah melewati batas waktu penuntutan. Ada pula yang berpendapat sengketa lebih tepat diselesaikan melalui jalur peradilan perdata. Majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Perdebatan itu akan diuji kembali dalam nota pembelaan. Jaksa diberi kesempatan menanggapi pledoi tersebut. Setelah itu majelis akan menjadwalkan pembacaan putusan. Belum ada tanggal resmi untuk putusan, tetapi prosesnya diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.

Mengapa perkara ini penting

Perkara ini menyentuh titik rawan tata kelola tambang di daerah. Izin usaha pertambangan kerap dinilai tumpang tindih dengan peruntukan lahan lain. Ketika konsesi bersinggungan dengan lahan negara, potensi kerugian negara dan konflik sosial meningkat. Kasus Separi menjadi contoh bagaimana tumpang tindih itu berujung ke pengadilan.

Selain itu, perkara ini menyeret pejabat daerah yang menjabat lebih dari satu dekade lalu. Hal itu menunjukkan penegakan hukum bisa menjangkau peristiwa lama bila bukti dan audit kerugian negara tersedia. Namun rentang waktu yang panjang juga menyulitkan pembuktian peran masing-masing pihak.

Publik menaruh perhatian pada besarnya angka kerugian negara. Nilai triliunan rupiah selalu memicu pertanyaan soal pemulihan aset. Uang pengganti, denda, dan penyitaan menjadi instrumen yang diuji dalam perkara ini. Artikel lain membahas dakwaan bos batu bara dengan kerugian Rp17,7 triliun dan pemeriksaan saksi korupsi batu bara oleh Kejagung. Pola persoalannya mirip: izin, lahan, dan penerimaan negara.

Apa yang diketahui dan belum terkonfirmasi

Yang diketahui, tujuh terdakwa menjalani sidang tuntutan pada 17 November 2026. Jaksa menuntut pidana lima sampai 13 tahun. Dakwaan subsider dinilai terbukti, dakwaan primer tidak. Pledoi dijadwalkan 19 dan 23 November. Kerugian negara versi jaksa Rp6,85 triliun, sementara sejumlah pemberitaan menyebut Rp6,16 triliun.

Yang belum terkonfirmasi, antara lain, besaran kerugian negara yang akan diadopsi majelis dalam putusan. Belum ada kepastian apakah seluruh terdakwa akan divonis bersalah. Durasi pidana yang dijatuhkan juga belum bisa diperkirakan. Jadwal putusan belum diumumkan pengadilan.

Hal lain yang belum jelas adalah status aset yang disita. Belum ada rincian resmi soal nilai total aset yang diamankan. Mekanisme pengembalian kerugian negara kepada kas negara juga belum diuraikan. Semua itu bergantung pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

FAQ Seputar Korupsi Tambang Kukar

Apakah tujuh terdakwa sudah divonis?

Belum. Sidang pada 17 November 2026 baru beragenda pembacaan tuntutan jaksa. Vonis akan dibacakan setelah nota pembelaan dan tanggapan jaksa selesai. Tuntutan bukan putusan akhir pengadilan.

Berapa kerugian negara dalam perkara ini?

Jaksa menyebut Rp6,85 triliun berdasarkan audit BPKP. Sejumlah pemberitaan sebelumnya menulis Rp6,16 triliun. Perbedaan angka berasal dari tahap penghitungan dan dokumen yang dikutip masing-masing pihak.

Apa pokok perkara korupsi tambang ini?

Perkara menyangkut penambangan batu bara di lahan Hak Pengelolaan milik Kementerian Transmigrasi di kawasan Separi, Kutai Kartanegara. Perusahaan memiliki izin usaha pertambangan, tetapi aktivitas di lahan transmigrasi disebut berjalan tanpa izin kementerian.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga