Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Vonis Korupsi Zirkon Dinilai Ringan

12 November 2026 • zul • 41 kali dibaca
Ilustrasi kristal zirkon berwarna cokelat kemerahan
Nkansah Rexford, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Vonis perkara korupsi tambang nasional komoditas zirkon di Kalimantan Tengah menuai sorotan karena jauh di bawah tuntutan jaksa. Majelis hakim menjatuhkan pidana enam tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi itu, sementara jaksa menuntut sembilan tahun. Jaksa Penuntut Umum menyatakan sedang mempertimbangkan upaya banding, seperti dilaporkan Tribun Kalteng.

Perkara ini mencakup penjualan zirkon, ilmenit, dan rutil dengan nilai kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp1 triliun. Enam orang duduk sebagai terdakwa dengan peran berbeda, mulai dari pejabat dinas, aparatur sipil negara, hingga pengurus perusahaan. Putusan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis.

Tambang Nasional: Vonis Enam Tahun Picu Pertanyaan

Hakim ketua menyatakan terdakwa mantan kepala dinas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut. Selain pidana badan, majelis menjatuhkan denda Rp1 miliar. Hukuman itu lebih ringan tiga tahun dibanding tuntutan jaksa.

Selisih antara tuntutan dan putusan menjadi perhatian karena perkara ini menyangkut tata kelola perizinan tambang. Jaksa menilai putusan belum mencerminkan beratnya dampak kerugian negara. Tuntutan awal jaksa berkisar enam sampai 12 tahun, demikian dilaporkan Pro Kalimantan. Mereka menyatakan akan mempelajari pertimbangan majelis sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Tata Atur
Iklan

Pengadilan belum merinci seluruh amar putusan untuk lima terdakwa lain dalam laporan awal yang dihimpun media. Sejumlah pengamat hukum menduga pertimbangan hakim mencakup pengembalian uang oleh terdakwa dan faktor lain yang meringankan. Namun alasan lengkapnya baru akan terbaca dari salinan putusan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Duduk Perkara dan Nilai Kerugian Negara

Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi dan rencana kerja serta anggaran biaya. Jaksa juga mendalami penjualan pasir zirkon yang diduga memakai dokumen perusahaan pemegang izin. Materialnya disebut berasal dari pembelian hasil penambangan ilegal di luar wilayah izin yang sah.

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan kerugian negara pada dua perusahaan yang terlibat. Salah satu perusahaan tercatat merugikan keuangan negara sebesar 59,38 juta dolar Amerika Serikat dan Rp38,49 miliar. Perusahaan lainnya menyebabkan kerugian Rp242,19 miliar menurut hasil audit yang sama. Rincian audit itu termuat dalam laporan Kalimantan Post.

Nilai total kerugian yang semula disebut mencapai Rp1,3 triliun menjadi dasar penyidikan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan pejabat dinas dan pengurus perusahaan sebagai tersangka pada akhir 2025. Dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada pertengahan 2026.

Peran Pejabat dan Pengusaha dalam Dakwaan

Jaksa mendakwa pejabat dinas karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan dan pengawasan izin. Menurut dakwaan, penyimpangan itu membuka ruang bagi penjualan mineral tanpa dasar dokumen yang sah. Pejabat tersebut juga diduga menerima aliran gratifikasi dari pihak perusahaan.

Direktur perusahaan didakwa karena membeli bahan baku dari penambangan ilegal dan mengolahnya menjadi produk yang dijual. Karyawan perusahaan disebut berperan dalam pengurusan dokumen dan administrasi penjualan. Seorang aparatur sipil negara di dinas yang sama didakwa membantu proses perizinan.

Dalam pembelaan, penasihat hukum pejabat dinas membantah kliennya mengetahui seluruh pelanggaran di lapangan. Mereka menyebut sejumlah temuan tidak pernah disampaikan kepada atasannya. Kuasa hukum juga menyinggung pengembalian uang Rp1,8 miliar sebagai bentuk iktikad baik kepada negara, seperti diberitakan Antara Kalteng.

Mengapa Putusan Ini Penting bagi Sektor Tambang

Zirkon, ilmenit, dan rutil termasuk mineral ikutan yang kerap luput dari pengawasan. Nilainya meningkat karena dipakai industri keramik, logam, dan bahan tahan panas. Ketika pengawasan lemah, perdagangan mineral ini mudah bercampur dengan hasil tambang tanpa izin.

Perkara di Kalimantan Tengah menunjukkan titik rawan dalam rantai perizinan, yaitu hubungan antara dinas teknis daerah dan perusahaan pemegang izin. Pengawasan yang longgar membuat dokumen resmi bisa dipakai untuk melegalkan material yang asalnya tidak jelas. Dampaknya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerusakan lingkungan di luar wilayah izin.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah memperketat evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tambang. Asosiasi menilai pengetatan itu perlu disertai kepastian jadwal agar perusahaan tidak kehilangan waktu produksi. Persoalan tata kelola izin menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan pusat dan daerah. Isu serupa juga dibahas dalam artikel Pushep ingatkan risiko wanprestasi RKAB.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga