Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Viral Nusantara: KPK Sita Rp2 Miliar dari Saksi BUMN

6 November 2026 • zul • 40 kali dibaca
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
musnahterinjak, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tiga Tersangka Sudah Ditahan

KPK menahan tiga tersangka pada 4 Agustus 2026. Dua di antaranya mantan pejabat di BUMN telekomunikasi, masing-masing menjabat direktur enterprise dan business service periode 2017 sampai 2019 serta senior general manager strategic sourcing operation periode 2012 sampai 2020. Satu tersangka lain berasal dari pihak swasta.

Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hingga Jumat, belum ada informasi baru soal penetapan tersangka tambahan. KPK juga belum menyampaikan jadwal persidangan. Fokus penyidikan saat ini adalah melengkapi pembuktian dan menelusuri aset yang diduga terkait perkara.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Mengapa Kasus Ini Penting

Digitalisasi SPBU adalah proyek yang tujuan awalnya memperkuat akuntabilitas distribusi bahan bakar. Jika proses pengadaannya dikondisikan, tujuan itu berbalik menjadi celah korupsi. Nilai proyek yang besar membuat setiap penyimpangan berdampak pada keuangan negara.

Kasus ini juga menyoroti hubungan antara BUMN dan vendor swasta. Penunjukan langsung, penggantian spesifikasi, dan pemberian uang kepada calon pesaing adalah pola yang berulang dalam banyak perkara pengadaan. Pengawasan internal dan audit menjadi kunci pencegahan.

Bagi publik, perkara ini menjelaskan mengapa pengadaan barang dan jasa sering menjadi titik rawan. Transparansi dokumen, pembukaan penawaran, dan pengumuman pemenang bukan formalitas. KPK pernah menyoroti sektor lain dalam artikel penggeledahan kantor Bea Cukai Semarang dan penggeledahan Djarum serta Bea Cukai Kudus.

Sorotan pada Tata Kelola Pengadaan BUMN

Perkara ini menambah daftar kasus korupsi yang berakar pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN. Pola yang berulang biasanya melibatkan penunjukan vendor, pengaturan spesifikasi, dan pemberian imbalan kepada pihak yang seharusnya bersaing secara sehat.

Pengadaan perangkat digital seharusnya mudah diaudit karena jejaknya berupa dokumen, kontrak, dan transaksi. Namun rantai pengadaan berlapis membuat tanggung jawab mudah tersebar. Setiap lapisan bisa berdalih hanya menjalankan instruksi pihak lain.

KPK menilai proyek digitalisasi SPBU justru dirancang memperkuat transparansi distribusi energi. Karena itu, pengondisian dalam prosesnya dinilai mencederai tujuan awal proyek. Pernyataan itu disampaikan lembaga tersebut saat mengumumkan penahanan tersangka.

Bagi masyarakat, hasil akhir perkara ini akan menjadi ukuran apakah pengadaan digital di BUMN benar-benar diawasi. Sebab, proyek serupa akan terus berjalan seiring kebutuhan modernisasi layanan publik. Pengawasan melekat, audit berkala, dan kanal pengaduan menjadi kunci agar pola yang sama tidak terulang.

Apa yang Diketahui

KPK menyita Rp2 miliar dari seorang saksi berinisial BR yang menjabat direktur utama BUMN transportasi. Penyitaan terkait perkara korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018 sampai 2023. Juru bicara KPK membenarkan penyitaan, sementara direktur penyidikan mengonfirmasi tanpa menyebut nominal.

Tiga tersangka sudah ditahan sejak 4 Agustus 2026, terdiri dari dua mantan pejabat BUMN telekomunikasi dan satu pihak swasta. Kerugian negara menurut BPK sedikitnya Rp322,18 miliar. Nilai proyek disebut maksimal Rp3,6 triliun.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

KPK belum menjelaskan asal uang Rp2 miliar dan kaitannya dengan aliran dana perkara. Belum diketahui pula apakah saksi tersebut akan dipanggil kembali atau statusnya berubah. KPK juga belum merinci apakah ada pihak lain yang diperiksa.

Jumlah kerugian negara masih bisa berubah karena penghitungan BPK dilakukan pada tahap tertentu penyidikan. Belum ada putusan pengadilan, sehingga semua tersangka masih dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

FAQ Seputar Kasus Digitalisasi SPBU

Berapa uang yang disita KPK? Rp2 miliar dari seorang saksi dalam penyidikan kasus digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018 sampai 2023.

Apakah saksi itu tersangka? Bukan. KPK menyebut statusnya saksi, sementara tiga tersangka lain sudah ditahan sejak 4 Agustus 2026.

Berapa kerugian negaranya? Menurut penghitungan BPK, sedikitnya Rp322,18 miliar dari proyek senilai maksimal Rp3,6 triliun.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga