Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Forum Industri Nikel Indonesia memproyeksikan produksi nikel olahan di dalam negeri turun 3,5 sampai 4 persen pada 2026. Proyeksi itu dibandingkan dengan capaian produksi nasional sepanjang 2025 yang menembus 2,5 juta ton nikel. Angka tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah, pada Rabu 14 Oktober 2026.
Apa yang Diproyeksi Forum Industri Nikel Indonesia
Forum Industri Nikel Indonesia atau FINI menghitung penurunan itu dari estimasi realisasi pengolahan industri nikel nasional saat ini. Menurut Arif, produksi olahan nikel pada 2026 akan menyesuaikan lebih dahulu sebelum proyek pemurnian baru mulai beroperasi. Penurunan itu disebut bersifat sementara, bukan tren jangka panjang, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Arif merinci bahwa capaian 2,5 juta ton nikel pada 2025 terdiri atas dua kelompok produk. Sebanyak 2,05 juta ton di antaranya berbentuk nickel pig iron, feronikel, dan matte. Sisanya sekitar 450 ribu ton diproduksi dalam bentuk produk hidrometalurgi, yaitu mixed hydroxide precipitate dan nikel sulfat.
Dua kelompok produk itu sama sama dikategorikan sebagai produk intermediate atau setengah jadi. Artinya, penurunan produksi menyentuh hampir seluruh rantai pengolahan nikel dalam negeri, mulai dari smelter rotary kiln electric furnace sampai fasilitas hidrometalurgi berbasis pelindian asam bertekanan tinggi.
Tambang Nasional: Basis Hitungan 2,5 Juta Ton
Angka 2,5 juta ton nikel pada 2025 menjadi basis perhitungan proyeksi tahun ini. Angka itu juga menjadi rujukan pemerintah ketika membahas arah industri pengolahan nikel nasional. Sebab, volume produksi setengah jadi yang besar berkaitan langsung dengan pasokan global dan harga komoditas.
Di sisi hulu, pemerintah sudah memangkas kuota produksi bijih nikel pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2026. Kuota yang disetujui bergerak di kisaran 250 juta sampai 260 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 379 juta ton, seperti dilaporkan Warta Ekonomi.
Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus menahan laju penurunan harga nikel dunia. Namun, pemangkasan kuota bijih juga mengurangi ruang pasokan bagi smelter yang kapasitas terpasangnya sudah terlanjur besar.
Di sisi lain, kebutuhan bijih nikel nasional dinilai jauh lebih tinggi bila seluruh smelter beroperasi optimal. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia pernah memperkirakan kebutuhan itu mencapai sekitar 415 juta ton per tahun. Angka tersebut berasal dari hitungan asosiasi, bukan angka resmi pemerintah.
Tekanan Pasokan Berlebih dan Wacana Moratorium
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai sebagian besar smelter nikel yang beroperasi masih menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, porsi itu berada di kisaran 50 sampai 60 persen dari produksi nasional.
Bahlil menyebut pasokan nikel saat ini telah melebihi kebutuhan pasar hingga sekitar 2,5 juta ton. Kondisi berlebih itu dinilai menjadi penyebab utama harga nikel di pasar internasional tertekan. Pemerintah pun membuka opsi pembatasan, termasuk moratorium smelter yang hanya memproduksi barang setengah jadi, seperti diberitakan ANTARA.
Wacana itu ditegaskan Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta. Ia mengatakan pemerintah akan memilih industri mana yang tetap didukung dan mana yang perlu dibatasi. Rekomendasi resmi terkait pembatasan itu disebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan pengendalian produksi diarahkan untuk menjaga harga dan penerimaan negara. Bahlil juga mengingatkan bahwa cadangan mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti komoditas pertanian.
