LUWU TIMUR — Antrean BBM subsidi masih menjadi persoalan di Luwu Timur meski sejumlah kebijakan penanganan telah diterapkan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan kuota BBM subsidi sebesar 30 persen untuk Sulawesi Selatan, dengan harapan pasokan di wilayah ini ikut menguat.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam setelah mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (14/9/2026). Rapat berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur.
Dalam forum itu, Irwan mengikuti pembahasan bersama Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto, Kadis Disdagkop-UMKP Senfry Oktavianus, Kasatpol PP Baharuddin, dan Kadis Perhubungan Syahmuddin. Agenda utamanya mengevaluasi pasokan, penyaluran, dan pengawasan BBM di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dukungan Lutim untuk Penambahan Kuota BBM Subsidi 30 Persen
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat. Usulan itu muncul setelah evaluasi menunjukkan peningkatan kebutuhan BBM di Sulawesi Selatan.
Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan setuju dengan penambahan kuota BBM subsidi, khususnya untuk Luwu Timur. Menurutnya, persoalan BBM yang terjadi di Sulawesi Selatan, terutama di Luwu Timur, telah memengaruhi aktivitas masyarakat.
Dampaknya bahkan dirasakan dalam aktivitas pemerintahan. Kondisi itu membuat persoalan antrean BBM tidak lagi hanya berkaitan dengan aktivitas warga saat mengisi bahan bakar, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari di kantor dan layanan publik.
Bagi daerah, tambahan kuota diharapkan bisa memangkas waktu tunggu kendaraan di SPBU. Dengan pasokan yang lebih longgar, konsumsi rumah tangga maupun usaha kecil dapat terlayani tanpa harus menumpuk pada jam-jam tertentu.
Gubernur: Antrean Mulai Terurai, tetapi Kebutuhan Evaluasi Berlanjut
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kondisi antrean mulai terurai. Namun, evaluasi terhadap kebutuhan pasokan dan kuota tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Menurut Andi Sudirman, salah satu faktor meningkatnya antrean adalah migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga. Peralihan itu membuat beban permintaan pada BBM subsidi bertambah besar dibandingkan perkiraan awal.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, pasokan BBM dari Pertamina disebut telah meningkat. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), suplai pada kondisi tertentu disebut telah mencapai 1.300 KL. Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengurai antrean karena terjadi peningkatan permintaan.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” kata Andi Sudirman.
Karena itu, Pemprov Sulawesi Selatan meminta Pertamina melakukan analisis terhadap pengaruh migrasi konsumen untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan. Usulan penambahan 30 persen pun disampaikan kepada pemerintah pusat.
Hingga rapat evaluasi tersebut berlangsung, pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Artinya, tambahan kuota belum menjadi kepastian, sementara antrean di lapangan masih harus dikelola setiap hari.
Mengapa Migrasi Konsumen Membebani BBM Subsidi
Selisih harga membuat sebagian pengendara beralih dari bahan bakar nonsubsidi ke jenis subsidi. Ketika peralihan itu terjadi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, volume permintaan bergeser lebih cepat daripada penyesuaian pasokan.
Di lapangan, pergeseran ini terlihat pada panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Jenis BBM yang sebelumnya lengang ikut ramai, sementara jalur subsidi menerima tambahan konsumen setiap hari.