Politik nasional hari ini ditandai pembentukan lembaga baru di sektor keuangan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dewan tersebut menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dibentuk pada 2006. Perubahan payung hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, yang menjadi dasar peresmian lembaga baru ini.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh presiden. Turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia.
Politik Nasional: Apa Itu DNKK
DNKK adalah dewan tingkat nasional yang mengoordinasikan kebijakan keuangan dengan orientasi baru. Jika lembaga sebelumnya menekankan inklusi atau kepemilikan rekening, lembaga ini diarahkan pada kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua dewan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai ketua harian, sementara jajaran pimpinan melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Sejumlah menteri masuk sebagai anggota. Struktur itu menempatkan kebijakan keuangan tidak hanya sebagai urusan satu kementerian, tetapi sebagai agenda lintas lembaga yang dikoordinasikan langsung dari istana.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Alasan Orientasi Diubah
Menurut Airlangga, orientasi lama terlalu berhenti pada keterlibatan masyarakat memiliki rekening. Ukuran itu dianggap belum cukup menggambarkan kualitas hidup finansial sebuah keluarga.
Pendekatan baru menekankan tiga hal, yaitu kesejahteraan finansial, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan. Ketiganya diukur pada tingkat keluarga sebagai unit ekonomi terkecil masyarakat.
Dalam laporan yang dikutip Sekretariat Negara, Airlangga menyebut keluarga menjadi titik perhatian karena kebijakan makro pada akhirnya harus terasa pada rumah tangga.
Perubahan itu juga menyangkut cara pemerintah mengukur keberhasilan. Kepemilikan rekening dianggap sebagai titik awal, bukan tujuan akhir, sehingga program diarahkan pada kemampuan keluarga mengelola risiko keuangan.
Angka Inklusi dan Literasi Keuangan
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat 69,57 persen.
Angka inklusi itu melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 93 persen pada 2029. Namun selisih antara literasi dan inklusi menunjukkan masih banyak masyarakat yang memakai layanan keuangan tanpa pemahaman memadai.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa saat ini terdapat 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Jaringan itu menjadi ujung pelaksanaan kebijakan di daerah, seperti dilaporkan Kompas.com.
Tugas dan Fokus Kerja
DNKK bertugas menyelaraskan kebijakan keuangan nasional dengan program kesejahteraan keluarga. Cakupannya meliputi literasi keuangan, akses pembiayaan usaha mikro, dan perlindungan konsumen.
Di daerah, pelaksanaan diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah daerah diminta menjadikan agenda itu bagian dari perencanaan pembangunan setempat.
Dewan juga diharapkan menjadi forum penyelesaian hambatan lintas sektor. Misalnya ketika program bantuan sosial, pembiayaan mikro, dan layanan perbankan berjalan sendiri-sendiri tanpa data yang terpadu.
Selain koordinasi, dewan perlu memastikan kebijakan tidak menambah beban baru bagi kelompok rentan. Bunga pembiayaan mikro, biaya administrasi, dan praktik penagihan menjadi bagian yang perlu diawasi bersama.
Kaitan dengan Program Pemerintah Lain
Pembentukan DNKK berlangsung di tengah perluasan program bantuan dan pembiayaan pemerintah. Beberapa inisiatif sebelumnya, seperti pendataan penerima bantuan sosial digital, menuntut data keuangan keluarga yang lebih rapi.
Dalam konteks itu, keberadaan dewan dinilai bisa membantu menyatukan basis data dan indikator. Namun efektivitasnya bergantung pada kualitas data yang dihimpun kementerian dan pemerintah daerah.
Pasar keuangan juga menaruh perhatian pada arah kebijakan ini. Sebelumnya, rubrik ini melaporkan denda OJK terhadap tiga emiten senilai Rp2,1 triliun serta aksi jual saham asing yang menembus Rp85 triliun, dua isu yang menunjukkan pentingnya kepercayaan pada sektor keuangan.
