Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memaparkan capaian penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak periode Januari sampai Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun. Angka itu mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Laporan disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pemerintah bahkan menargetkan penerimaan menembus Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal. Menurut Bahlil, tambahan itu akan membantu Menteri Keuangan menambal defisit subsidi bahan bakar minyak. Dengan begitu, surplus dari pos penerimaan negara bukan pajak diperkirakan sekitar Rp30 triliun. Pernyataan tersebut dikutip kantor berita ANTARA pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Yang menarik, capaian itu terjadi ketika produksi batu bara justru dipangkas. Pemerintah menekan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang disetujui Kementerian ESDM. Kebijakan itu diambil untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan di pasar dunia. Hasilnya, harga komoditas membaik dan nilai penerimaan negara ikut terangkat.
Tambang Nasional: PNBP Minerba Rp127,74 Triliun
Realisasi Rp127,74 triliun tersebut mencakup setoran dari komoditas batu bara, nikel, dan mineral lain. Angka ini belum memasukkan penerimaan dua bulan terakhir tahun 2026. Artinya, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melampaui target APBN jika harga komoditas bertahan.
Bahlil menyebut kenaikan penerimaan sebagai buah dari penataan kuota produksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mengejar volume sebanyak mungkin. Fokusnya kini bergeser pada nilai tambah dan pendapatan negara yang lebih besar dari setiap ton yang dikeruk.
Namun angka itu juga menunjukkan bahwa target Rp165 triliun belum tercapai. Selisih sekitar Rp37 triliun harus dikejar dalam dua bulan tersisa. Ekonom menilai target tersebut ambisius dan sangat bergantung pada harga batu bara serta nilai tukar rupiah. Pembahasan awal soal kenaikan ekspor minerba pernah diulas dalam artikel Tambang Nasional: Ekspor Minerba Naik, Nikel Rp467,55 T.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Klaim Rp160 Triliun dan Proyeksi Devisa
Sebelum laporan resmi itu, Bahlil sudah menyampaikan proyeksi yang lebih optimistis. Ia menyatakan penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba berpotensi melewati Rp160 triliun pada tahun ini. Proyeksi itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu malam, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz.
Pada kesempatan yang sama, ia memperkirakan devisa hasil ekspor batu bara melampaui target. Pemerintah mematok target devisa 27 miliar dolar Amerika Serikat, sementara realisasinya diramal mencapai 30 miliar dolar. Dengan kurs sekitar Rp18.000 per dolar, nilai itu setara Rp540 triliun.
Perlu dicatat, proyeksi dan realisasi adalah dua hal berbeda. Realisasi hingga Oktober baru Rp127,74 triliun, sedangkan angka di atas Rp160 triliun masih berupa keyakinan yang belum terbukti. Pembaca sebaiknya tidak mencampur keduanya saat menilai kinerja sektor ini. CNBC Indonesia juga mencatat bahwa target APBN yang dipakai dalam paparan berbeda tipis, yaitu Rp133,93 triliun.
Ekspor Batu Bara: Volume Turun, Nilai Naik
Data pemerintah menunjukkan volume ekspor batu bara Januari sampai September 2026 sekitar 343 juta ton. Angka itu turun dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 374 juta ton. Meski volume menyusut, nilai ekspornya justru meningkat dari sekitar 21 miliar dolar menjadi 23,71 miliar dolar Amerika Serikat.
Bahlil merangkum fenomena itu dengan kalimat singkat, barang produksi turun tetapi pendapatan naik. Menurutnya, kondisi tersebut membuktikan bahwa strategi pengaturan pasokan berjalan. Harga jual yang lebih baik menutup kehilangan volume.
Kantor berita ANTARA mencatat kutipan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Namun pemerintah belum merinci berapa kontribusi kenaikan harga terhadap tambahan penerimaan. Rincian semacam itu penting untuk memastikan lonjakan bukan sekadar efek kurs.
