LUWU TIMUR — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan masih ditemukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Luwu Timur. Kondisinya beragam, mulai dari ruang belajar yang belum dilengkapi meja dan kursi hingga fasilitas sekolah yang terdampak bencana dan membutuhkan perbaikan.
Temuan itu membuat pemerintah daerah bergerak memetakan kebutuhan secara lebih rapi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur mendorong pemanfaatan One Data Dikbud untuk mendata kondisi bangunan dan fasilitas sekolah secara terintegrasi.
Pemetaan tersebut dinilai penting karena kebutuhan perbaikan tidak seragam. Ada sekolah yang hanya kekurangan mobiler, ada pula yang membutuhkan revitalisasi bangunan.
Berita Lutim: Empat Ruang Kelas Baru Belum Berisi Mobiler
Salah satu contoh yang mencuat adalah kondisi di SMP Negeri 1 Tomoni Timur. Di sekolah itu terdapat empat ruang kelas baru (RKB) yang belum dilengkapi mobiler berupa meja dan kursi.
Kondisi tersebut membuat fasilitas yang sebenarnya sudah tersedia belum bisa dimanfaatkan secara ideal. Kegiatan belajar mengajar pun harus berjalan dengan penataan seadanya agar siswa tetap terlayani.
Dalam temuan sebelumnya, terdapat siswa yang harus belajar di lantai karena keterbatasan meja dan kursi. Kasus itu menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa masalah sarana pendidikan tidak selalu berkaitan dengan keberadaan bangunan.
Ruang kelas bisa berdiri lengkap dengan dinding dan atap, tetapi tetap belum siap dipakai tanpa meja dan kursi. Kekurangan mobiler inilah yang membuat sebagian siswa harus mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang jauh dari ideal.
Sorotan Fraksi di DPRD Luwu Timur
Persoalan fasilitas pendidikan juga disoroti DPRD Luwu Timur. Dalam sidang paripurna yang digelar Jumat (4/9/2026), sejumlah fraksi secara khusus mengungkap persoalan di sekolah-sekolah.
Fraksi PAN, misalnya, menemukan fasilitas sekolah di Tawakua yang terdampak longsor pada 2025. Fraksi itu meminta pemerintah memasukkan kebutuhan perbaikannya dalam Perubahan APBD 2026.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah kecamatan. Fraksi GPR menemukan kekurangan mobiler di hampir seluruh sekolah yang mereka kunjungi.
Berbagai temuan tersebut menunjukkan kebutuhan perbaikan sarana pendidikan tidak berkaitan dengan satu jenis fasilitas atau satu sekolah saja. Masalahnya tersebar, dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dinamika pembahasan anggaran di DPRD Luwu Timur dapat ditelusuri lewat laporan lima fraksi yang menyoroti APBD Lutim.
One Data Dikbud Jadi Dasar Menentukan Prioritas
Menjawab berbagai temuan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur mendorong satuan pendidikan memperbarui data kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Melalui platform One Data Dikbud, sekolah dapat memperbarui informasi mengenai kondisi bangunan dan fasilitas yang membutuhkan perhatian.
Data yang diperbarui mencakup kondisi ruang kelas, bangunan sekolah, hingga fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi riil di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, Raoda K, meminta kepala sekolah dan operator aktif memperbarui data sekolah secara real time.
“Saya harap kepala sekolah dan operator aktif memperbarui data sekolahnya di One Data secara real time,” kata Raoda.
Menurutnya, pembaruan data penting agar pemerintah memiliki gambaran kondisi sekolah secara akurat. Data tersebut kemudian menjadi acuan awal bagi dinas untuk melakukan verifikasi terhadap laporan kerusakan atau kebutuhan fasilitas sekolah.
“Ini penting menjadi acuan dinas melakukan verifikasi, lalu menganggarkan perbaikan atau pengadaan mobiler,” jelasnya.
Verifikasi Sebelum Anggaran Ditetapkan
Dengan mekanisme tersebut, kondisi sekolah yang dilaporkan tidak langsung menjadi dasar penganggaran. Dinas terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Pendekatan itu memberi dua manfaat. Pertama, anggaran diarahkan pada sekolah yang benar-benar membutuhkan. Kedua, jenis bantuan dapat disesuaikan, apakah berupa pengadaan meja dan kursi, perbaikan ruang kelas, atau revitalisasi bangunan.
Raoda menambahkan, pihaknya sejauh ini telah mendata sejumlah sekolah yang membutuhkan revitalisasi bangunan sebagai tindak lanjut atas masukan para kepala sekolah.
Pemetaan lewat One Data juga melengkapi temuan anggota dewan. Data lapangan dari dinas dan hasil pemantauan fraksi dapat saling menguatkan sebelum keputusan anggaran diambil.