Lima fraksi DPRD Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Catatan itu mencakup pengelolaan fiskal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA, pendapatan daerah, pendidikan, infrastruktur, hingga efektivitas pelaksanaan program. Pandangan akhir fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Gedung DPRD, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Lima fraksi yang menyampaikan pandangan akhir adalah NasDem, PDI Perjuangan, Gerakan Persatuan Rakyat atau GPR, Golkar, dan PAN. Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski demikian, persetujuan tersebut disertai catatan dan rekomendasi yang berbeda dari masing-masing fraksi. Perbedaan penekanan itu menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak berhenti pada angka, tetapi juga menyentuh kualitas pelaksanaan program. Berikut rangkuman pandangan kelima fraksi.
Catatan Lima Fraksi soal APBD Perubahan Luwu Timur
PAN Soroti SiLPA Rp21,64 Miliar
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Prima Eyza Purnama, menyoroti SiLPA sebesar Rp21,64 miliar. PAN meminta pemerintah mengevaluasi sumber dan penyebab SiLPA tersebut. Fraksi menilai hal itu penting agar tidak terjadi kondisi di mana anggaran tersedia, tetapi program untuk masyarakat tidak terlaksana.
Selain itu, PAN mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD tanpa membebani masyarakat. Fraksi juga meminta peningkatan kualitas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Bagi PAN, kualitas belanja menjadi ukuran sejauh mana anggaran daerah benar-benar bekerja untuk warga.
PDI Perjuangan: APBD Perubahan Harus Jadi Instrumen Korektif
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erick Estrada menempatkan APBD Perubahan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar penyesuaian anggaran. Fraksi ini juga menyoroti ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko fiskal daerah dalam jangka menengah.
Isu ketergantungan pada sektor tambang di Luwu Timur memang menjadi tema yang berulang dalam pembahasan kebijakan daerah. Ulasan mengenai sektor ini dapat dibaca pada kanal rubrik Tambang & Industri SuaraLutim. Fraksi PDI Perjuangan menilai diversifikasi ekonomi perlu didorong agar daerah memiliki sumber pertumbuhan selain pertambangan.
GPR Tekankan Efisiensi dan Sarana Pendidikan
Perhatian terhadap pelayanan publik muncul dalam pandangan Fraksi GPR. Juru bicara Rusdi Layong menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran agar program yang disesuaikan tetap menjawab kebutuhan masyarakat. GPR secara khusus mengingatkan pemerintah mengenai sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi gedung sekolah dan kebutuhan mobiler yang masih memerlukan perhatian.
Fraksi GPR menilai sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bidang yang tidak bisa ditunda penanganannya. Karena itu, keduanya perlu tetap menjadi prioritas ketika alokasi anggaran berubah di tengah tahun berjalan.
Golkar Minta Pengawasan Jalan Tarengge–Batas Malili
Fraksi Golkar melalui juru bicara Bangkit Revormansyah juga memberikan catatan terkait pelaksanaan program. Salah satunya adalah permintaan pengawasan intensif dan berkala terhadap pekerjaan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili. Fraksi menyebut waktu efektif pelaksanaan pekerjaan tersisa sekitar tiga bulan sehingga pengawasan menjadi krusial.
Permintaan itu berkaitan dengan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan di wilayah Desa Atue. Informasi mengenai pembangunan di tingkat desa dan kecamatan juga ditelusuri melalui kanal rubrik Desa & Kecamatan SuaraLutim.
NasDem Minta Rekomendasi DPRD Ditindaklanjuti
Fraksi NasDem melalui juru bicara Suwati meminta berbagai catatan dan rekomendasi DPRD yang telah disampaikan sebelumnya ditindaklanjuti pemerintah. NasDem juga menyoroti pemerataan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Bagi NasDem, rekomendasi legislatif sebaiknya memiliki jejak tindak lanjut yang dapat dievaluasi. Fraksi menilai hal itu penting agar pembahasan anggaran tidak berulang pada persoalan yang sama setiap tahun.