Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Politik

Luwu Timur: NasDem Minta APBD 2027 Perkuat Non-Tambang

6 November 2026 • Admin • 33 kali dibaca
Rapat paripurna DPRD Luwu Timur saat pembahasan pandangan fraksi atas APBD 2027
Dok. Luwuraya.com, rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Oktober 2026
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Luwu Timur sedang menyusun anggaran untuk tahun yang belum dimulai, dan salah satu pertanyaannya paling mendasar: seberapa lama daerah ini bisa bergantung pada pertambangan? Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta pemerintah daerah memanfaatkan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat ekonomi desa dan sektor non-tambang.

Dorongan itu disampaikan di tengah kontraksi sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi perhatian fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027. Pandangan tersebut dibacakan Iwan saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi NasDem pada Rabu (21/10/2026).

Fraksi menilai struktur ekonomi daerah perlu diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Bagi daerah yang selama puluhan tahun bertumpu pada nikel, pergeseran itu bukan pilihan retoris, melainkan soal ketahanan fiskal dan lapangan kerja.

Luwu Timur dan Sektor Non-Tambang dalam APBD 2027

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembenahan struktur ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Ketika pertambangan terkoreksi, sektor non-tambang harus mampu menjadi penopang,” kata Iwan dalam paparannya.

Tata Atur
Iklan

Pernyataan itu bersandar pada data yang dipaparkan fraksi. Ekonomi Luwu Timur pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 0,50 persen. Namun, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 9,86 persen pada periode yang sama.

Pada waktu bersamaan, sejumlah sektor lain mencatat pertumbuhan. Sektor konstruksi tumbuh 24,86 persen, industri pengolahan 18,8 persen, perdagangan 6,75 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,10 persen.

Sektor Pertumbuhan triwulan II 2026
Pertambangan dan penggalian -9,86 persen
Konstruksi +24,86 persen
Industri pengolahan +18,8 persen
Perdagangan +6,75 persen
Pertanian, kehutanan, dan perikanan +3,10 persen
Ekonomi daerah (total) +0,50 persen

Tabel itu menjelaskan dua hal sekaligus. Pertama, pertumbuhan ekonomi daerah nyaris datar karena sektor terbesarnya terkoreksi. Kedua, ada sektor yang tumbuh cukup cepat, terutama konstruksi dan industri pengolahan, meski keduanya belum cukup besar untuk menutup penurunan pertambangan.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Membaca Angka Sektoral dengan Hati-hati

Angka pertumbuhan sektoral perlu dibaca sesuai periode dan ukuran statistik yang digunakan. Pertumbuhan suatu sektor tidak serta-merta menunjukkan besarnya kontribusi sektor itu terhadap keseluruhan ekonomi daerah.

Contoh sederhananya begini: sektor yang nilainya kecil bisa tumbuh puluhan persen tanpa mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Sebaliknya, sektor raksasa yang turun beberapa persen bisa menyeret pertumbuhan total meski sektor lain tumbuh positif.

Karena itu, kesimpulan yang tepat bukan “pertambangan sudah tidak penting”, melainkan “ketergantungan pada satu sektor membuat daerah rentan ketika harga dan permintaan berubah”. Dua kalimat itu berbeda, dan perbedaannya menentukan arah kebijakan.

Bagi penyusun anggaran, implikasinya praktis. Jika ingin memperkuat sektor non-tambang, alokasi tidak cukup diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan singkat. Yang dibutuhkan adalah belanja yang menurunkan biaya produksi dan membuka pasar: jalan usaha tani, irigasi, listrik, pergudangan, serta akses pembiayaan.

Pandu Juara dan Kemandirian Ekonomi Desa

Fraksi NasDem meminta APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya memenuhi urusan administrasi pemerintahan. Program Pandu Juara menjadi salah satu perhatian fraksi.

Program itu diharapkan mendorong kemandirian ekonomi desa, mengembangkan komoditas unggulan lokal, dan memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Harapan semacam ini masuk akal karena desa adalah simpul produksi: di sanalah lahan, tenaga kerja, dan hasil panen berada.

Namun, BUMDes bukan lembaga yang otomatis berhasil ketika diberi modal. Sejumlah evaluasi di berbagai daerah menunjukkan masalah yang berulang: pengurus berganti tanpa serah terima, pembukuan tidak rapi, dan unit usaha yang dipilih tidak sesuai kebutuhan pasar.

Karena itu, penguatan BUMDes sebaiknya disertai pendampingan administrasi dan pengawasan berjenjang. Tanpa itu, penambahan anggaran hanya memindahkan persoalan ke tahun berikutnya.

Kemandirian desa juga bergantung pada konektivitas. Komoditas unggulan tidak akan berkembang jika biaya angkut lebih besar dari margin keuntungan. Di titik ini, belanja infrastruktur desa dan belanja pemberdayaan ekonomi tidak bisa dipisahkan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga