Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Politik

Luwu Timur: NasDem Minta APBD 2027 Perkuat Non-Tambang

6 November 2026 • Admin • 33 kali dibaca
Rapat paripurna DPRD Luwu Timur saat pembahasan pandangan fraksi atas APBD 2027
Dok. Luwuraya.com, rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Oktober 2026
ASM Group
Iklan

Infrastruktur, Sekolah, dan Program Multiyears

Fraksi NasDem juga meminta perhatian terhadap pembangunan jalan, fasilitas umum, dan rehabilitasi sekolah melalui perencanaan anggaran multiyears. Program 3 Kartu Sakti turut disebut sebagai program yang perlu tetap diperhatikan dalam penyusunan anggaran.

Skema multiyears memungkinkan proyek besar dikerjakan lintas tahun anggaran, sehingga tidak terpotong ketika tahun fiskal berganti. Bagi daerah dengan medan berat dan jarak antarkecamatan panjang, pendekatan itu masuk akal: jalan yang dibangun setengah jadi lebih merugikan daripada tidak dibangun sama sekali, karena rusak sebelum dimanfaatkan.

Namun, multiyears menuntut disiplin perencanaan. Kontrak harus memuat tahapan yang jelas, dan pengawasan harus berjalan pada setiap tahap, bukan hanya di akhir. Jika tidak, komitmen anggaran bertahun-tahun bisa menjadi beban fiskal tanpa hasil yang sebanding.

Rehabilitasi sekolah menyentuh persoalan yang lebih dekat ke warga. Di sejumlah daerah, kerusakan ringan yang dibiarkan berkembang menjadi kerusakan berat dalam dua sampai tiga tahun. Perbaikan awal jauh lebih murah daripada pembangunan ulang.

Tata Atur
Iklan

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh keberlanjutan program strategis,” ujar Iwan.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Ruang Fiskal 2027

Pandangan fraksi itu berada dalam kerangka anggaran yang ketat. Dalam dokumen KUA-PPAS 2027 yang disepakati Agustus 2026, pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,213 triliun dan belanja Rp2,263 triliun, dengan defisit sekitar Rp49,196 miliar.

Dengan struktur seperti itu, setiap usulan baru harus berhadapan dengan pilihan: menambah pendapatan, menggeser belanja, atau menunda program. Pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas masukan seluruh fraksi pada 22 Oktober 2026, dan pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya sebelum rancangan disepakati.

Fraksi NasDem menyatakan siap melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah. Fraksi berharap anggaran tersebut dapat mendukung penguatan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagi publik, tahapan ini penting diikuti karena pandangan fraksi adalah pintu masuk usulan warga. Apa yang tidak dibahas pada tahap ini biasanya sulit masuk pada tahap berikutnya.

Yang Perlu Diawasi Setelah Pandangan Umum

Pandangan umum fraksi bukan keputusan akhir. Karena itu, ada beberapa hal yang layak dipantau publik dalam pembahasan berikutnya:

  • Apakah usulan penguatan ekonomi desa diterjemahkan menjadi mata anggaran, bukan hanya pernyataan sikap.
  • Apakah program non-tambang mendapat alokasi yang sebanding dengan besarnya masalah yang ingin diselesaikan.
  • Apakah proyek multiyears disertai target tahapan yang bisa diperiksa.
  • Apakah program 3 Kartu Sakti tetap berjalan dengan sasaran penerima yang diperbarui.

Pembahasan APBD sering tampak teknis dan jauh dari keseharian. Padahal, di dalamnya diputuskan hal-hal yang sangat dekat: apakah jalan menuju kebun diperbaiki, apakah sekolah yang bocor ditambal, apakah kelompok tani mendapat alat.

Isu struktur ekonomi ini juga bersinggungan dengan pembahasan pajak daerah, seperti yang pernah dibahas dalam artikel dorongan Fraksi PAN memperkuat PAD dari MBLB, serta dengan catatan fraksi lain pada pembahasan sebelumnya, misalnya lima catatan NasDem saat APBD Perubahan 2026 disahkan.

Data pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi rujukan artikel ini bersumber dari paparan fraksi yang dipublikasikan Luwuraya. Pembaca yang ingin membandingkan dengan data resmi dapat merujuk publikasi Badan Pusat Statistik, dengan catatan periode dan cakupan wilayahnya berbeda.

FAQ: APBD 2027 dan Sektor Non-Tambang

Apa yang diminta Fraksi NasDem?

Pemerintah daerah diminta memanfaatkan APBD 2027 untuk memperkuat ekonomi desa dan sektor non-tambang, termasuk melalui Pandu Juara, penguatan BUMDes, infrastruktur, rehabilitasi sekolah, dan program 3 Kartu Sakti.

Seberapa besar kontraksi pertambangan?

Menurut data yang dipaparkan fraksi, sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi 9,86 persen pada triwulan II 2026, sementara ekonomi daerah tumbuh 0,50 persen.

Apakah pertumbuhan sektor lain menutup penurunan itu?

Belum. Konstruksi dan industri pengolahan tumbuh dua digit, tetapi pertumbuhan total tetap tipis. Angka pertumbuhan sektoral tidak sama dengan kontribusi sektor terhadap ekonomi daerah.

Kapan APBD 2027 ditetapkan?

Belum ada keterangan resmi dalam laporan yang dikutip artikel ini. Pembahasan masih berlanjut setelah jawaban pemerintah atas pandangan fraksi pada 22 Oktober 2026.

Sumber: Luwuraya.com (pemandangan umum Fraksi NasDem, 21 Oktober 2026) dan dokumen KUA-PPAS 2027 yang dipublikasikan sebelumnya. Angka pertumbuhan mengacu pada periode triwulan II 2026.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga