Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Rivaldi dan Strategi PAD di APBD 2027

7 November 2026 • Admin • 34 kali dibaca
Muhammad Rivaldi, Ketua Fraksi PAN Luwu Timur, saat menyampaikan pandangan fraksi atas APBD 2027
Dok. Jaeja.id, Muhammad Rivaldi, Ketua Fraksi PAN DPRD Luwu Timur
ASM Group
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tata Atur
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menaruh perhatian besar pada cara daerah mengumpulkan pendapatan, bukan hanya pada cara membelanjakannya. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Rabu (21/10/2026), Fraksi PAN meminta penyusunan APBD 2027 memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan program pemerintah tepat sasaran. Pandangan fraksi itu dibacakan Muhammad Rivaldi, Ketua Fraksi PAN yang juga Ketua Komisi III Bidang Pembangunan.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Daerah dengan ruang fiskal terbatas cenderung terjebak pada dua pilihan yang sama-sama tidak nyaman: menaikkan pungutan atau memangkas program. Fraksi PAN menawarkan jalur ketiga, yakni membenahi data dan tata kelola penerimaan lebih dulu, sebelum berbicara soal beban baru bagi warga.

PAN Luwu Timur dan Tiga Jalur Penguatan PAD

Dalam pandangan fraksinya, Rivaldi menyebut tiga langkah yang saling terkait. Pertama, pembaruan data pajak dan retribusi daerah, agar objek yang seharusnya tercatat tidak hilang dari perhitungan. Kedua, pengawasan penerimaan, supaya kewajiban yang sudah ditetapkan benar-benar masuk kas daerah. Ketiga, digitalisasi pembayaran, untuk mempersempit ruang kebocoran dan memudahkan wajib pajak.

Fraksi juga menilai evaluasi kontribusi badan usaha milik daerah serta pemanfaatan aset pemerintah perlu menjadi bagian dari strategi pendapatan. Aset yang menganggur, menurut pandangan itu, bukan sekadar catatan di neraca, tetapi biaya peluang yang ditanggung warga setiap tahun.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan dokumen perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam KUA-PPAS 2027, struktur anggaran mencakup pendapatan daerah sekitar Rp2,213 triliun dan belanja daerah sekitar Rp2,263 triliun, dengan defisit sekitar Rp49,19 miliar. Angka itu menjadi pagu awal yang kemudian dibahas bersama dewan.

Siapa Muhammad Rivaldi

Muhammad Rivaldi, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari daerah pemilihan Luwu Timur 5, yang meliputi Kecamatan Nuha dan Towuti. Dalam susunan alat kelengkapan dewan, ia menjabat Ketua Fraksi PAN, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, dan anggota Badan Anggaran. Kombinasi tiga posisi itu membuatnya terlibat pada tahap pengawasan program sekaligus tahap penetapan alokasi.

Susunan fraksi dan penempatan anggota mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, yang dipublikasikan lewat portal e-PPID Luwu Timur. Dokumen itu menjadi rujukan resmi saat membaca peta kerja fraksi di komisi, badan anggaran, bapemperda, badan musyawarah, hingga badan kehormatan.

Petani, Lansia, dan Pemerataan sebagai Prioritas

Pada sektor pertanian, Fraksi PAN meminta penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul berjalan berdasarkan data penerima yang tervalidasi. Menurut Rivaldi, anggaran yang dialokasikan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi harus berkontribusi terhadap peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani.

Pernyataan itu dikutip dari laporan Jaeja.id soal pandangan umum Fraksi PAN. Bagi daerah agraris seperti Luwu Timur, pergeseran dari bantuan ke produksi memang menentukan: bantuan bersifat musiman, sedangkan produktivitas menentukan pendapatan jangka panjang.

Fraksi juga menekankan pembaruan data penerima Kartu Lansia. Program perlindungan sosial yang bertumpu pada data lama berisiko melahirkan dua masalah sekaligus: warga yang berhak tidak terdaftar, sementara penerima yang kondisinya sudah berubah tetap masuk daftar. Transparansi penetapan penerima dan kemudahan akses layanan disebut sebagai syarat agar program itu berkelanjutan.

Pembangunan yang Menjangkau Semua Wilayah

Dalam pembangunan wilayah, PAN mendorong pemerintah memaksimalkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari desa hingga kabupaten. Fraksi juga menyinggung pemanfaatan Indeks Pembangunan Desa untuk mengidentifikasi wilayah tertinggal dan menentukan prioritas alokasi. Pendekatan berbasis kebutuhan dan data dinilai lebih adil daripada pola yang menumpuk anggaran pada wilayah tertentu.

Cara berpikir itu terhubung dengan kerja legislatif yang sudah berjalan. Fraksi PAN, misalnya, pernah menyoroti pentingnya lima anggotanya di Badan Anggaran mengawal pembahasan APBD 2027, sebagaimana diulas dalam artikel Lima Anggota Banggar Kawal APBD 2027. Sebelumnya, perhatian serupa diarahkan pada data penerima pupuk gratis, yang dibahas dalam artikel PAN Luwu Timur Kawal Data Pupuk Gratis di APBD 2027.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga