SUARALUTIM.COM, MANGKUTANA — Pemerintah Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, menggelar tes tertulis bagi calon perangkat desa pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak sembilan peserta mengikuti tahapan itu untuk memperebutkan tiga formasi jabatan. Berita Luwu Timur ini menandai dimulainya proses penjaringan yang menentukan siapa yang akan mengisi posisi pelayanan di tingkat desa.
Seleksi berlangsung di lingkungan pemerintah desa dan dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur serta unsur Kecamatan Mangkutana. Kehadiran dua pihak itu penting agar proses dinilai bukan hanya oleh desa, tetapi juga oleh pengawas di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Berita Luwu Timur: Tiga Formasi, Sembilan Peserta
Dari sembilan peserta, tiga formasi jabatan yang dibuka memiliki jumlah pelamar berbeda. Formasi Kaur Umum dan Tata Usaha diikuti dua peserta. Formasi Kepala Dusun Konde Mekar diikuti tiga peserta. Sementara formasi Kepala Dusun Puselemba diikuti empat peserta.
Komposisi itu memperlihatkan persaingan yang tidak merata. Ada formasi dengan dua pelamar, ada pula yang empat. Bagi desa, jumlah pelamar bukan ukuran kualitas; yang menentukan adalah kesesuaian kompetensi dengan tugas jabatan. Namun, jumlah peserta yang sedikit pada satu formasi menjadi catatan tersendiri, terutama bila desa membutuhkan pilihan yang lebih luas.
Kepala Desa Maleku, Juber Sangga, menyebut tes tertulis sebagai tahapan penting dalam penjaringan dan penyaringan. Ia berharap seluruh proses berjalan lancar, transparan, objektif, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua peserta.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti tahapan seleksi ini dengan baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Siapa pun yang nantinya terpilih, diharapkan mampu mengemban amanah, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta bersinergi dengan pemerintah desa demi kemajuan Desa Maleku,” ujarnya, dikutip Luwurayapos.com.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Transparansi dan Kompetensi sebagai Prioritas
Seleksi perangkat desa sering menjadi sorotan karena menyangkut jabatan yang dekat dengan warga. Kaur mengurus administrasi dan keuangan desa. Kepala dusun menjadi ujung tombak pelayanan di wilayah. Keduanya bersinggungan langsung dengan data kependudukan, program bantuan, dan penyelesaian persoalan harian.
Karena itu, transparansi bukan pelengkap. Pengumuman formasi, syarat, jadwal, dan hasil seleksi sebaiknya dapat diakses warga. Bila informasi hanya beredar di lingkaran terbatas, muncul dugaan bahwa proses berjalan tertutup, meskipun pelaksanaannya sebenarnya sesuai aturan.
Kompetensi juga perlu diuji secara proporsional. Tes tertulis mengukur pengetahuan dasar tentang pemerintahan desa, administrasi, dan pemahaman tugas. Namun, pekerjaan perangkat desa menuntut kemampuan lain: berkomunikasi dengan warga, mengelola data, menyusun laporan, dan menyelesaikan konflik kecil di tingkat dusun.
Karena itu, seleksi yang baik biasanya menggabungkan beberapa metode, misalnya tes tertulis, wawancara, dan penilaian pengalaman. Desa memiliki ruang untuk menyesuaikan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa Seleksi Perangkat Desa Menentukan Layanan
Desa adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Hampir semua urusan administratif dimulai di sana: surat keterangan, data keluarga, usulan bantuan, hingga pencatatan perubahan status penduduk. Bila perangkat desa tidak memahami prosedur, warga yang menanggung akibatnya — dari urusan yang tertunda sampai data yang keliru.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lihat Kementerian Desa dan PDT) menempatkan perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, termasuk syarat usia, pendidikan, dan proses seleksi.
Di Luwu Timur, kapasitas perangkat desa menjadi perhatian berulang. SuaraLutim pernah mencatat pembekalan bagi 125 anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam artikel 125 Anggota BPD Dibekali Tata Kelola Desa. BPD dan perangkat desa memiliki peran berbeda, tetapi keduanya menentukan kualitas tata kelola desa.
Di tingkat komunitas, inisiatif desa juga menentukan mutu tata kelola, seperti yang terekam dalam artikel 2 Desa Kejar Trofi Proklim Utama 2026. Persoalan lain yang kerap muncul adalah kesinambungan. Ketika perangkat desa berganti, pengetahuan tentang data dan prosedur bisa hilang bila tidak ada serah terima yang rapi. Karena itu, desa perlu memastikan ada dokumentasi tugas, arsip yang tertata, dan pendampingan bagi pejabat baru.


