Berita Indonesia hari ini: operasi pencarian dua pendaki yang hilang di Gunung Semeru resmi ditutup setelah tujuh hari tanpa hasil. Keduanya berusia 19 tahun, masing-masing berasal dari Sidoarjo dan Surabaya, dan dilaporkan mendaki tanpa izin resmi.
Berita Indonesia: Pencarian Pendaki Semeru Ditutup
Operasi berlangsung sejak 7 November 2026 dan berakhir pada hari ketujuh, Jumat, 13 November. Penutupan diumumkan pada Sabtu oleh tim SAR gabungan di Lumajang, Jawa Timur.
Menurut ANTARA, keputusan diambil setelah tim menyisir area yang diduga menjadi jalur perlintasan kedua pendaki, termasuk jalur di luar rute resmi.
Koordinator lapangan menyebut seluruh upaya telah dijalankan sesuai rencana operasi. Namun tanda-tanda keberadaan kedua pendaki tidak ditemukan sampai hari terakhir.
Pada hari terakhir, tim membagi kekuatan menjadi tiga unit pencarian. Unit pertama menyisir sisi barat Gunung Ayekayek seluas 1,39 kilometer persegi dengan metode ESAR Type I Hasty Search.
Unit kedua menyisir sisi timur gunung yang sama seluas 1,58 kilometer persegi dengan metode serupa. Unit ketiga memakai drone thermal dengan pola Parallel Search mencakup 4,3 kilometer persegi.
Liputan6 menulis seluruh unsur berkumpul pada pukul 18.00 WIB untuk evaluasi sebelum keputusan penutupan disampaikan kepada keluarga.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kronologi Singkat Pendakian Ilegal
Kedua pendaki dilaporkan hilang pada 7 November 2026. Laporan diterima Resort Pengelolaan Taman Nasional Ranu Pani sekitar pukul 14.37 WIB.
Keduanya diduga masuk melalui jalur tidak resmi saat kawasan Gunung Semeru berstatus ditutup untuk pendakian. Sepeda motor sewaan dilaporkan ditemukan di area ladang.
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru langsung mengerahkan tim awal, lalu operasi berkembang menjadi SAR gabungan dengan posko di Ranu Pani.
Operasi melibatkan sekitar 50 personel dari Basarnas, TNBTS, BPBD Lumajang, pos pengamatan gunung, pemandu terdaftar, TNI-Polri, relawan, dan warga setempat.
Perlengkapan yang dipakai mencakup drone thermal, peralatan mountaineering, jungle rescue, perbekalan medis, dan alat evakuasi.
IDN Times Jatim mencatat tantangan utama pencarian adalah tidak adanya catatan resmi pendakian. Jeda antara dugaan waktu masuk dan dimulainya operasi membuat area pencarian melebar.
Permintaan Maaf dan Pemantauan Lanjutan
Kepala Kantor SAR Banyuwangi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga karena kedua pendaki belum ditemukan. Ia menyebut seluruh potensi SAR telah dikerahkan.
Meski operasi ditutup, pemantauan tetap dilakukan. Operasi bisa dibuka kembali bila ada informasi atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan keduanya.
Keputusan penutupan juga telah disampaikan kepada pihak keluarga. Tim menyebut keputusan itu diambil melalui evaluasi bersama seluruh unsur SAR.
Pihak taman nasional menyatakan akan memberi sanksi daftar hitam kepada pendaki yang melanggar aturan. Kebijakan itu bagian dari penertiban jalur pendakian.
Gunung Semeru sendiri masih berstatus ditutup untuk aktivitas pendakian umum. Penutupan berkaitan dengan kondisi vulkanik dan pemulihan kawasan.
Sebelumnya, Banjir lahar Semeru terjang Lumajang dan Semeru erupsi 24 kali dalam sepekan menunjukkan gunung ini masih aktif secara vulkanik. Kombinasi status tertutup dan jalur ilegal menjadi faktor risiko yang berulang.
Keselamatan Pendakian dan Aturan Jalur
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya registrasi pendakian. Data pendaki membantu tim SAR menentukan titik awal pencarian dan memperkirakan jalur pergerakan.
Pendakian tanpa izin membuat operasi pencarian kehilangan titik acuan. Waktu pencarian menjadi lebih panjang dan risiko bagi petugas ikut meningkat.
Pendaki juga disarankan memantau status gunung, membawa alat komunikasi, dan mengikuti arahan pemandu terdaftar. Aturan itu bukan formalitas, melainkan bagian dari keselamatan.
Di sisi lain, penutupan jalur menuntut pengawasan yang konsisten. Tanpa penjagaan di titik masuk alternatif, larangan mudah dilanggar.
Pemerintah daerah dan pengelola taman nasional perlu menyiapkan sosialisasi yang jelas bagi pendaki lokal maupun luar daerah.
Untuk keluarga korban, ketidakpastian seperti ini menjadi beban tersendiri. Pemantauan lanjutan setidaknya memberi ruang harapan tanpa menutup proses hukum.


