Tambang Lutim — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, merespons persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar. Ia meminta PT Pertamina segera memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut.
Persoalan ini menyentuh langsung rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan gas melon untuk memasak setiap hari. Ketika pasokan di pangkalan menipis, antrean muncul dan harga di tingkat pengecer berpotensi naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan,” tegas Appi, Senin (14/9/2026).
Tambang Lutim: Distribusi Hingga Pangkalan Harus Diperiksa
Appi meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan dan kuota LPG 3 kg, tetapi juga melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jalur distribusinya. Menurutnya, persoalan kelangkaan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan barang. Distribusi hingga tingkat pangkalan resmi perlu diperiksa untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar dijual kepada kelompok masyarakat yang berhak dan sesuai dengan HET.
“Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak,” tutur Appi.
Wali Kota Makassar itu bahkan mendesak Pertamina segera turun ke lapangan dan melakukan investigasi total terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg. Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyimpangan dalam proses distribusi, terlebih LPG 3 kg merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi pemerintah.
“Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Beban Ganda bagi Rumah Tangga
Kelangkaan gas bersubsidi menciptakan beban ganda. Rumah tangga harus mengantre lebih lama, sementara sebagian warga terpaksa beralih ke tabung yang lebih besar atau membeli dengan harga lebih tinggi. Bagi pedagang kecil, kelangkaan membuat biaya operasional harian naik dan margin keuntungan menyusut.
Itulah alasan Wali Kota menempatkan persoalan ini sebagai kebutuhan dasar, bukan urusan dagang semata. Menurutnya, kebijakan subsidi dibuat untuk melindungi daya beli warga berpenghasilan rendah, sehingga salah sasaran dalam penyaluran sama artinya dengan membatalkan tujuan kebijakan itu sendiri.
“Karena ini menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari. Ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” sambung Appi.
Sinkronisasi dengan Kebijakan Energi Sulawesi Selatan
Persoalan LPG 3 kg, kata Appi, juga telah dibahas bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan pihak Pertamina dalam pembahasan mengenai solusi kebutuhan energi masyarakat, termasuk masalah antrean dan ketersediaan bahan bakar minyak di sejumlah wilayah. Ia menilai penanganan LPG 3 kg membutuhkan langkah bersama dan pengawasan yang kuat agar persoalan di tingkat distribusi tidak berujung pada beban tambahan bagi masyarakat.
“Ini memang butuh Satgas yang sangat kuat, secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan ketersediaan bagi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Isu energi memang sedang menjadi sorotan di beberapa daerah Sulawesi Selatan. SuaraLutim pernah membahas kelangkaan gas melon dan penyalurannya di kabupaten lain dalam artikel tentang listrik, LPG, dan BBM Pangkep yang disorot. Di Luwu Timur, pengalihan pemakaian LPG bersubsidi menjadi salah satu langkah yang diminta pemerintah daerah, seperti terlihat pada pembahasan permintaan menekan pemakaian LPG 3 kg subsidi.
Di sisi lain, kelompok masyarakat mampu diminta beralih ke LPG non-subsidi. Kebijakan itu sudah berjalan di sejumlah kalangan, sebagaimana diberitakan dalam artikel mengenai ASN dan karyawan PTVI yang memakai LPG non-subsidi.
Mengapa Pengawasan Pangkalan Menentukan
Pangkalan resmi adalah mata rantai terakhir sebelum gas bersubsidi sampai ke rumah tangga. Jika volume di pangkalan tidak sesuai peruntukan, warung dan pengecer bisa menjual tabung langka dengan harga lebih tinggi. Karena itu, pengecekan di tingkat pangkalan menjadi titik kendali yang paling efektif, bukan sekadar penambahan kuota di tingkat atas.
Pengawasan juga perlu menyentuh pencatatan pembeli. Aturan penggunaan LPG 3 kg menetapkan bahwa penyaluran diarahkan kepada rumah tangga dan usaha mikro tertentu. Tanpa pencatatan yang rapi, sulit membuktikan apakah gas bersubsidi memang sampai kepada warga yang berhak menerimanya.
Munafri menekankan pemerintah kota akan terus mendorong agar kebutuhan energi dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus memastikan tata kelola distribusi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari ketersediaan pasokan, penyaluran, hingga penjualan di tingkat pangkalan.
“Yang penting agar LPG 3 kg yang merupakan bersubsidi, tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran,” harap Appi.
Dampak Kelangkaan bagi Pedagang Kecil
Bagi warung makan dan pedagang jajanan, gas melon adalah modal kerja harian. Ketika tabung sulit didapat, mereka harus berkeliling mencari pangkalan atau membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi. Kenaikan itu jarang bisa diteruskan sepenuhnya ke harga jual karena pelanggan juga menahan pengeluaran.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pemerintah kota menempatkan pengawasan distribusi sebagai prioritas. Salah sasaran LPG bersubsidi tidak hanya merugikan negara dari sisi beban subsidi, tetapi juga memukul kelompok usaha yang paling rentan terhadap perubahan biaya. Ketika pasokan kembali normal, harga di tingkat pengecer diharapkan ikut turun dan antrean di pangkalan mereda.