Malili – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapannya memetakan sektor potensial daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi. Kesiapannya disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat, 18 September 2026.
Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menegaskan langkah itu sebagai respons atas arahan Presiden RI. “Pemkab Luwu Timur akan bergerak cepat mengidentifikasi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis, demi menyokong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029,” jelasnya.
Berita Luwu Timur: Arahan yang Dibawa Pulang dari Makassar
Rapat koordinasi itu diikuti kepala daerah beserta jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber tingkat nasional dan regional, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.
Sekda Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka kegiatan menjelaskan rakor diselenggarakan untuk membedah struktur ekonomi kawasan. Tujuannya agar setiap kepala daerah dapat mengidentifikasi tantangan lokal sekaligus menyamakan persepsi pembangunan regional.
“Sulawesi memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang sangat mumpuni. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola secara maksimal berbasis data konkret, serta diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah dan dukungan satu sama lain,” ujar Jufri.
Dua Pendekatan yang Diminta Wamendagri
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Presiden agar setiap kepala daerah mampu mengenali dan memetakan keunggulan komparatif wilayahnya. “Presiden meminta agar kita fokus mengidentifikasi sektor-sektor potensial di setiap daerah. Target utamanya adalah seluruh daerah memahami secara presisi langkah strategis apa yang harus dilakukan,” katanya.
Bima Arya menekankan dua pendekatan utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi, yakni dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Pendekatan produksi menyoroti kapasitas sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendekatan pengeluaran menekankan sisi permintaan dan daya beli masyarakat.
Dua sisi itu penting dibaca bersamaan. Daerah bisa saja memiliki komoditas unggulan, tetapi kalau pasar dan daya beli warganya lemah, pertumbuhan nilai tambah sulit berlanjut. Sebaliknya, daya beli yang tumbuh tanpa pasokan produksi lokal yang memadai akan mendorong uang keluar ke daerah lain.
Catatan BPS soal Belanja Publik
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran daerah. “Setiap rupiah belanja publik harus difokuskan untuk memicu produktivitas sektor unggulan serta meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu menyentuh persoalan yang sering muncul di banyak daerah: anggaran tersedia, tetapi belanjanya tidak selalu menyasar sektor yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Ketika alokasi menyebar rata tanpa prioritas, dampaknya pada pertumbuhan jadi tipis meski serapan anggaran tinggi.
Bagi Luwu Timur, catatan tersebut relevan karena struktur ekonomi kabupaten ini sangat terpusat pada satu sektor. Menggeser sebagian fokus belanja ke sektor yang lebih beragam menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana, terutama karena sektor unggulan saat ini menyumbang penerimaan besar bagi daerah.