PANGKEP – Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona III Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie Kota Parepare, Selasa (15/9/2026). Dalam forum itu, penguatan pasokan dan distribusi menjadi salah satu isu utama yang dibahas bersama sejumlah kepala daerah.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Oki Hermawan, menyampaikan arahan terkait kondisi inflasi Sulawesi Selatan terkini. Ia memaparkan bahwa inflasi Sulawesi Selatan per Agustus 2026 tercatat 2,86 persen.
Angka tersebut dinilai masih perlu mendapat perhatian bersama karena berada sedikit di atas target indikatif 2,33 persen, sementara target nasional berada di 2,51 persen. Selisih itu menjadi dasar bagi TPID di zona III untuk memperkuat langkah pengendalian.
Luwu Timur dan Peta Inflasi Sulawesi Selatan
Dalam paparannya, Oki Hermawan menjelaskan bahwa komoditas perikanan menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Selatan dengan andil 17,22 persen. Padahal, provinsi ini memiliki potensi kelautan yang besar sehingga persoalan tersebut justru dinilai sebagai peluang untuk penguatan pasokan ke depan.
“Potensi kelautan Sulsel sangat besar, sehingga komoditas ikan ini menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana pasokannya bisa kita jaga dan perkuat,” ujar Oki Hermawan.
Menurutnya, tingginya animo masyarakat terlihat saat Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada kegiatan itu, stok ikan dilaporkan habis dalam waktu sekitar 30 menit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan distribusi dan produksi agar pasokan tidak cepat kosong saat permintaan melonjak.
Persoalan pasokan dan distribusi pangan bukan hanya urusan zona selatan. SuaraLutim mencatat kebijakan energi dan pangan juga menjadi sorotan di daerah lain, termasuk melalui laporan tentang usulan penambahan kuota BBM subsidi yang dibahas sejumlah daerah.
Lima Langkah Tindak Lanjut yang Disepakati
Bupati Pangkep M. Yusran Lalogau yang hadir langsung menyatakan siap mendukung lima langkah tindak lanjut hasil forum. Langkah pertama adalah penguatan data stok melalui website Sigap Surplus, sehingga ketersediaan pangan bisa dipantau lebih cepat dan akurat.
Langkah kedua adalah pembakuan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Dengan standar pelaksanaan yang ajeg, kegiatan itu diharapkan tidak lagi bergantung pada momentum tertentu dan bisa berjalan lebih terencana di tiap daerah.
Langkah ketiga adalah mitigasi El Nino. Gejala cuaca ekstrem perlu diantisipasi lebih awal karena berdampak langsung pada produksi pertanian dan pasokan pangan di pasar.
Langkah keempat adalah pemanfaatan data upwelling BMKG untuk kepentingan nelayan. Data itu membantu nelayan memperkirakan daerah tangkapan yang lebih produktif sehingga hasil melaut lebih optimal dan biaya operasional lebih terkendali.
Langkah kelima adalah penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas cabai merah di Pangkep. Kerja sama lintas daerah dinilai penting karena pasokan cabai sering berpindah mengikuti musim panen masing-masing wilayah.