Penguatan Pasokan dan Distribusi Jadi Kunci
Forum HLM TPID Zona III dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai kabupaten dan kota. Tampak hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Since Erna Lamba yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir pula perwakilan Bupati Sidrap Patahangi Nurdin, Sekretaris Daerah Barru Andi Syarifuddin, Sekretaris Daerah Enrekang Muh. Zulkarnain Kara, serta Asisten II Pinrang Abdul Rahman Mahmud. Forkopimda Parepare, pejabat pimpinan tinggi pratama, Kepala BPS dan Bulog se-Zona III, pimpinan Bank Sulselbar, SBM Fuel and Gas, Direktur PAM Tirta Karajae, para camat, Ketua Hiswana Migas, dan anggota TPID Zona III juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Keterlibatan banyak institusi itu memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan satu instansi saja. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, bank sentral, badan pusat statistik, Bulog, pelaku usaha energi, dan pengelola layanan publik.
Membaca Penyebab Inflasi di Tingkat Daerah
Inflasi daerah umumnya bersumber dari dua hal, yaitu kenaikan harga pangan bergejolak dan kenaikan harga yang diatur pemerintah. Karena itu, data per komoditas menjadi penting supaya intervensi tidak salah sasaran.
Komoditas perikanan yang menyumbang andil besar di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa persoalan pasokan bisa terjadi pada komoditas yang justru melimpah di wilayah ini. Perbedaan waktu tangkap, kondisi cuaca, dan rantai distribusi menjadi faktor yang perlu dibaca lebih rinci.
Di sisi lain, Gerakan Pangan Murah yang cepat kehabisan stok menunjukkan permintaan masyarakat terhadap harga yang lebih terjangkau cukup besar. Program semacam ini efektif meredam gejolak harga sesaat, tetapi tetap perlu didampingi penguatan produksi dan distribusi jangka panjang.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Perum Bulog menjalankan sejumlah program terkait stabilisasi pangan dan intervensi pasar. Informasi prakiraan cuaca dan data kelautan yang dipakai dalam mitigasi El Nino dan pemanfaatan upwelling bagi nelayan juga menjadi bagian dari layanan lembaga terkait.
Peran Zona III dalam Koordinasi Antardaerah
Pembagian TPID ke dalam beberapa zona dimaksudkan agar koordinasi berjalan lebih cepat. Kabupaten dan kota dalam satu zona umumnya memiliki karakteristik pasar yang mirip sehingga persoalan harga bisa dibahas dengan data pembanding yang relevan.
Dengan pola itu, kepala daerah tidak perlu menunggu forum provinsi untuk menyelesaikan masalah yang bersifat lokal. Kesepakatan yang sudah dibahas di tingkat zona bisa langsung dibawa pulang dan diterjemahkan menjadi kebijakan di masing-masing daerah.
Yang paling menentukan justru kesediaan berbagi data. Tanpa data pasokan yang terbuka antar daerah, koordinasi mudah berhenti pada pernyataan komitmen tanpa tindakan nyata di lapangan.
Mengapa Data Stok Harus Terbuka
Persoalan klasik dalam pengendalian harga pangan adalah keterlambatan informasi. Ketika data stok baru diketahui setelah harga naik, intervensi yang dilakukan hanya mampu menahan laju kenaikan, bukan mencegahnya.
Penguatan data stok melalui satu kanal terpadu membantu pemerintah daerah mengetahui posisi ketersediaan barang sebelum gejolak terjadi. Data itu juga menjadi dasar untuk menentukan kapan operasi pasar perlu digelar dan berapa besar volume yang disiapkan.
Bagi pedagang, keterbukaan data dapat mengurangi spekulasi. Ketika semua pihak tahu jumlah stok yang tersedia, penimbunan menjadi kurang menguntungkan dan harga lebih mudah bergerak sesuai permintaan riil.
Kerja Sama Antardaerah untuk Komoditas Cabai
Cabai merah termasuk komoditas yang harganya paling cepat bergejolak. Satu daerah bisa surplus pada musim panen, sementara daerah tetangga justru kekurangan pada periode yang sama.
Kerja Sama Antar Daerah memungkinkan pasokan berpindah lebih cepat tanpa melalui rantai perdagangan yang terlalu panjang. Pola ini juga menekan biaya transportasi karena jarak antar kabupaten dalam satu zona relatif dekat.
Untuk Pangkep, penguatan kerja sama pada komoditas cabai merah sejalan dengan program daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Komitmen Bupati Pangkep untuk mendukung langkah tindak lanjut forum menjadi penanda bahwa kebijakan pangan akan dijalankan lintas sektor, bukan hanya oleh satu dinas.
Nelayan dan Data Kelautan
Pemanfaatan data upwelling bagi nelayan menyentuh sisi hulu produksi perikanan. Ketika nelayan memiliki gambaran yang lebih baik soal lokasi tangkapan, waktu melaut bisa lebih efisien dan hasilnya lebih terukur.
Efisiensi itu berujung pada pasokan yang lebih stabil di pasar. Persoalan harga ikan yang mengganjal inflasi Sulawesi Selatan tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi hilir, tetapi juga dari kemampuan produksi di laut.
FAQ: Inflasi Daerah dan Peran TPID
Apa itu TPID?
TPID adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, forum koordinasi antara pemerintah daerah, bank sentral, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga di wilayah. Di Sulawesi Selatan, TPID dibagi dalam beberapa zona kerja, salah satunya Zona III.
Berapa inflasi Sulawesi Selatan per Agustus 2026?
Berdasarkan pemaparan dalam HLM TPID Zona III, inflasi Sulawesi Selatan per Agustus 2026 tercatat 2,86 persen, berada di atas target indikatif 2,33 persen dan target nasional 2,51 persen.
Komoditas apa yang paling menyumbang inflasi?
Komoditas perikanan menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Selatan dengan andil 17,22 persen. Karena itu, penguatan pasokan dan distribusi hasil laut menjadi salah satu fokus tindak lanjut forum.
Bagi daerah, hasil HLM TPID menjadi rujukan dalam menyusun langkah pengendalian harga. Penguatan data stok, pembakuan operasi pasar, dan kerja sama antardaerah adalah tiga hal yang bisa langsung dieksekusi tanpa menunggu anggaran baru.
Perkembangan kebijakan ekonomi dan pasokan pangan di wilayah Sulawesi Selatan bisa diikuti melalui kanal ekonomi dan UMKM SuaraLutim. Referensi berita: Pedomanrakyat.com.