MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Pertamina (Persero) menyiapkan layanan inovasi Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. Layanan itu disiapkan sebagai salah satu upaya menambah akses masyarakat dalam mendapatkan BBM sekaligus mengurai kepadatan antrean di sejumlah SPBU. Pembaca di Luwu Timur dapat mencermati pola layanan ini karena kebijakan BBM provinsi berpengaruh pada pasokan daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar dan jajaran Pertamina melihat langsung proses pengisian BBM di layanan Modular SPBU tersebut, Senin (14/9/2026). Peninjauan itu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan penanganan antrean yang sudah berjalan beberapa hari.
Sebanyak tiga unit Modular SPBU disiapkan khusus untuk melayani kendaraan roda dua atau sepeda motor. Kehadiran layanan ini diharapkan memberi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan proses pelayanan yang lebih tertib.
Luwu Timur dan Kebijakan BBM: Cara Kerja Modular SPBU
Dalam penerapannya, pengisian BBM di Modular SPBU kawasan CPI menggunakan sistem pelat nomor ganjil dan genap. Untuk pengisian Pertalite ditetapkan maksimal 3 liter per kendaraan. Aturan itu dibuat agar layanan tetap merata bagi banyak pengendara.
“Di sini ada tiga modular. Untuk pengisian maksimal 3 liter,” ujar Andi Sudirman.
Gubernur juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan pengisian BBM di Modular SPBU CPI untuk mengikuti ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban selama berada di lokasi.
“Masyarakat yang ingin mengisi BBM silakan datang ke Kawasan CPI dengan menerapkan antrean yang tertib dan disiplin,” katanya.
Mengapa Layanan Diarahkan ke Sepeda Motor
Kendaraan roda dua punya porsi besar dalam antrean harian di SPBU. Volume tangki yang kecil membuat pengendara motor lebih sering mengisi bahan bakar, sehingga keberadaan jalur khusus bisa mengurangi tumpukan di jalur utama.
Dengan memisahkan layanan roda dua, kendaraan roda empat dan angkutan barang dapat dilayani di SPBU reguler tanpa harus bersaing di barisan yang sama. Pola pemisahan semacam ini lazim dipakai untuk menaikkan kapasitas pelayanan tanpa membangun fasilitas baru yang besar.
Batasan maksimal 3 liter Pertalite menjadi instrumen lain. Pembatasan volume membuat satu pengendara tidak menghabiskan jatah harian, sehingga jumlah pengendara yang terlayani dalam satu hari bisa lebih banyak.
Modular SPBU sebagai Solusi Sementara
Modular SPBU sifatnya lebih fleksibel dibandingkan pembangunan SPBU permanen. Unitnya dapat ditempatkan di titik yang dinilai padat, lalu dipindahkan bila kebutuhan berubah. Karena itu, layanan ini cocok dipakai pada periode ketika antrean meningkat tajam.
Meski demikian, penambahan titik layanan hanya menyelesaikan sebagian persoalan. Tanpa tambahan pasokan yang memadai, pemindahan antrean bisa terjadi dari satu titik ke titik lain. Karena itu, pemerintah provinsi tetap mengusulkan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat.
Kaitan dengan Kondisi BBM di Luwu Timur
Kebijakan penanganan antrean di Sulawesi Selatan dijalankan serentak di kabupaten dan kota. Di Luwu Timur, sistem ganjil-genap pembelian BBM bersubsidi sudah berlaku sejak 10 September 2026 di seluruh SPBU, seperti dijelaskan dalam artikel ganjil-genap BBM di Luwu Timur.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan kuota BBM 30 persen untuk Sulawesi Selatan. Dukungan itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersama Gubernur Sulawesi Selatan, sebagaimana diberitakan dalam laporan kuota BBM subsidi diusulkan naik 30 persen.
Selain itu, pengawasan penyaluran di lapangan terus dilakukan, termasuk melalui sidak ke SPBU yang pernah diberitakan dalam artikel Bupati sidak SPBU Ussu, ganjil-genap ketat. Kombinasi pengaturan pembelian dan pengawasan menjadi dua alat utama yang tersedia bagi daerah saat menunggu tambahan kuota.
Bagi pelaku usaha kecil di Luwu Timur, kepastian pasokan bahan bakar berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang. Angkutan hasil bumi, pengiriman bahan bangunan, hingga kendaraan operasional usaha bergantung pada kelancaran pengisian di SPBU.
Pelajaran dari Layanan Modular untuk Daerah Lain
Pola layanan modular memperlihatkan bahwa penambahan kapasitas bisa dilakukan tanpa menunggu pembangunan besar. Daerah dengan titik antrean tertentu dapat memakai pendekatan serupa bila dianggap layak secara operasional.
Kuncinya ada pada pemilihan lokasi dan aturan main yang jelas. Titik layanan harus berada di tempat yang mudah dijangkau, sementara aturan volume dan ganjil-genap harus diumumkan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Pendekatan itu juga menuntut kesiapan petugas. Layanan tambahan tanpa pengaturan lapangan yang rapi justru bisa menciptakan antrean baru di jalan masuk kawasan.