SUARALUTIM.COM, MALILI – Sebanyak 616 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilantik dalam jabatan fungsional. Pelantikan itu berlangsung di Malili, Jumat (16/10/2026), dan menjadi salah satu pelantikan terbesar di Luwu Timur pada tahun ini.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin langsung pengambilan sumpah dan janji jabatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa jabatan fungsional yang diemban bukan sekadar kenaikan status administrasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan peran dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah kabupaten menargetkan setiap formasi fungsional terisi oleh aparatur yang benar-benar bekerja sesuai kompetensi bidangnya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dijawab dengan cepat dan tepat.
Berita Luwu Timur: Pelayanan Publik Jadi Ukuran Keberhasilan
Irwan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program kerja. Menurutnya, kualitas pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat adalah ukuran yang paling jujur. Karena itu, seluruh ASN diminta bekerja optimal di setiap tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah.
“Ini bukan tanggung jawab yang kecil, tetapi tanggung jawab yang besar karena kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Luwu Timur. Untuk apa ada amanah jika tidak dijalankan,” tegas Irwan dalam arahannya kepada para pejabat fungsional yang dilantik.
Ia juga mengingatkan bahwa keluhan warga sering muncul bukan karena tidak ada program, melainkan karena layanan tidak sampai pada waktu dan cara yang tepat. Karena itu, ia meminta setiap pejabat fungsional memperkuat kerja sama lintas unit dan terus meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa Itu Jabatan Fungsional dan Mengapa Penting
Jabatan fungsional adalah jabatan yang tugasnya melekat pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berbeda dari jabatan struktural yang berorientasi pada posisi kepemimpinan, jabatan fungsional menuntut penguasaan kompetensi teknis, misalnya analis, perencana, auditor, perawat, guru, penyuluh, atau pengelola data.
Karena itu, pelantikan 616 ASN dalam jabatan fungsional bukan sekadar penyesuaian administrasi kepegawaian. Pelantikan ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan teknis tertentu, sekaligus membuka jenjang karier berbasis kinerja dan kompetensi.
Yang Berubah Setelah Pelantikan
- Kejelasan tugas. Setiap pejabat fungsional memiliki uraian pekerjaan dan target yang terukur, sehingga penilaian kinerja lebih objektif.
- Jenjang karier. Kenaikan pangkat mengikuti capaian angka kredit dari pekerjaan nyata, bukan semata masa kerja.
- Klaim kompetensi. Bidang pekerjaan yang membutuhkan sertifikasi, seperti kesehatan dan pengadaan, menuntut bukti pelatihan berkelanjutan.
Layanan dari Desa sampai OPD
Pelantikan itu dihadiri Sekretaris Daerah Luwu Timur Ramadhan Pirade, Direktur RSUD I Lagaligo, para asisten dan staf ahli, Kepala Kantor Kementerian Agama Luwu Timur, para rohaniawan, serta kepala organisasi perangkat daerah. Kehadiran lintas instansi itu menunjukkan bahwa beban pelayanan tidak berada di satu OPD saja.
Dalam praktik sehari-hari, warga paling sering berhubungan dengan layanan di tingkat desa dan kecamatan: surat keterangan, pencatatan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga pendampingan usaha kecil. Kualitas layanan di titik-titik itu ditentukan oleh kompetensi aparatur yang bertugas langsung.
Luwu Timur sudah beberapa kali menempatkan penguatan aparatur sebagai bagian dari agenda pemerintahan. SuaraLutim sebelumnya melaporkan bagaimana 125 anggota BPD dibekali tata kelola desa, serta catatan BKN terhadap manajemen talenta ASN di Luwu Timur. Selain itu, DPRD dan pemerintah kabupaten bergerak menuntaskan empat Ranperda strategis yang salah satunya menyentuh tata kelola pelayanan.
