Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Pemerintahan

Luwu Timur: Kejari dan ABPEDNAS Bahas Program BPD Desa

10 November 2026 • Admin • 39 kali dibaca
Audiensi pengurus ABPEDNAS di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, 9 November 2026
Dok. Input Rakyat (inputrakyat.co.id), audiensi pengurus ABPEDNAS di Kejari Luwu Timur, 9 November 2026
ASM Group
Iklan

MALILI — Luwu Timur mencatat satu langkah penguatan tata kelola desa lewat jalur hukum. Kejaksaan Negeri Luwu Timur menerima audiensi pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Luwu Timur di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri, Senin (9/11/2026). Pertemuan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan, didampingi Kepala Seksi Intelijen Deri Fuad Rachman.

Audiensi itu bukan forum seremonial. Dari keterangan yang dipublikasikan, Kajari meminta ABPEDNAS memiliki program kerja yang jelas dan konkret, sekaligus meminta penjelasan teknis operasional atas rencana kegiatan. Pengurus ABPEDNAS menyampaikan bahwa rincian program belum dapat dipaparkan secara final dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Luwu Timur: Audiensi ABPEDNAS di Kantor Kejari

ABPEDNAS adalah wadah yang menghimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di Luwu Timur, BPD tersebar di desa-desa yang jumlahnya ratusan, dengan kapasitas dan pengalaman yang tidak seragam. Sebagian anggota BPD sudah lama menjabat, sebagian baru mengikuti pelatihan dasar setelah pelantikan.

Keberadaan asosiasi semacam ini penting karena BPD bekerja di titik yang jarang terlihat: membahas rancangan peraturan desa, menyepakati APBDes, dan mengawasi kinerja kepala desa. Ketika kapasitas anggotanya lemah, fungsi itu mudah berubah menjadi formalitas tanda tangan.

Tata Atur
Iklan

Karena itu, audiensi di kejaksaan bukan hal yang biasa. Kejaksaan bukan lembaga yang mengurusi organisasi profesi, tetapi memiliki kewenangan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan pendampingan hukum. Pertemuan itu menjadi jalur bagi ABPEDNAS untuk memastikan programnya tidak bersinggungan dengan persoalan hukum.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Apa yang Diminta Kajari Sebelum Program Berjalan

Dalam pertemuan, Kajari menyampaikan bahwa ABPEDNAS perlu memiliki program kerja yang jelas dan konkret di lapangan. Program itu dinilai menjadi landasan pengakuan atas eksistensi kelembagaan asosiasi. Ia juga meminta gambaran teknis operasional atas program yang direncanakan.

Permintaan itu masuk akal. Organisasi yang bergerak di ranah keuangan desa harus bisa menjelaskan apa yang dikerjakan, siapa pelaksananya, dan dari mana sumber dananya. Tanpa penjelasan teknis, kegiatan berisiko dinilai sebagai usaha mengumpulkan dana tanpa dasar kegiatan yang jelas.

Pengurus ABPEDNAS menyampaikan bahwa rincian program belum dapat dipaparkan secara final. Mereka menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kejaksaan menyarankan konsolidasi internal jajaran anggota dan pematangan konsep teknis dilakukan lebih dulu.

Kajari juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik atau bersentuhan dengan keuangan negara dan daerah wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurutnya, kepatuhan itu diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta mencegah benturan kepentingan.

UU Desa dan Posisi BPD dalam APBDes

Untuk memahami mengapa persoalan ini sensitif, perlu melihat posisi BPD dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, termasuk dalam pembahasan dan penetapan APBDes. BPD juga memiliki fungsi mengawasi kinerja kepala desa.

Artinya, BPD memegang dua peran sekaligus: mitra dalam menetapkan anggaran dan pengawas dalam pelaksanaannya. Dua peran itu menuntut pemahaman atas dokumen anggaran, kemampuan membaca laporan, dan keberanian menanyakan hal yang tidak sesuai.

Di banyak desa, fungsi pengawasan berjalan tidak seimbang dengan fungsi penetapan. Anggota BPD lebih sering dilibatkan pada tahap tanda tangan, sementara pengawasan pelaksanaan jarang dilakukan. Padahal, di tahap pelaksanaan itulah risiko penyimpangan muncul.

Karena itu, program penguatan kapasitas BPD menjadi relevan. Di Luwu Timur, pelatihan tata kelola desa bagi 125 anggota BPD pernah digelar dan dibahas dalam artikel 125 anggota BPD dibekali tata kelola desa. Persoalannya, pelatihan sekali tidak cukup untuk mengubah kebiasaan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga