Lutim, SuaraLutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan menelaah kembali keterkaitan antara program prioritas dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah itu dilakukan melalui kegiatan Penyampaian dan Konsolidasi Hasil Reviu dan Penelaahan Program Prioritas (KP1) RPJMD di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Selasa (22/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ramadhan Pirade, dan dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Luwu Timur, Kamal Rasyid, bersama jajaran perangkat daerah. Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan program di tingkat organisasi perangkat daerah dengan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.
Luwu Timur dan Tahap Penguatan Implementasi RPJMD
Dalam siklus perencanaan daerah, dokumen RPJMD menjadi rujukan utama penyusunan rencana kerja perangkat daerah setiap tahun. Karena itu, keterhubungan antara program yang dijalankan dan sasaran dokumen harus dijaga, terutama saat kondisi keuangan daerah menuntut prioritas yang lebih tajam.
Konsolidasi ini tidak berhenti pada penyampaian hasil reviu. Forum juga diarahkan untuk menyelaraskan kembali pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah agar agenda pembangunan tidak berjalan dalam jalur masing-masing. Setiap program diharapkan punya keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan dan bisa diukur perkembangannya.
Menurut Sekda Ramadhan Pirade, konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi harus dijaga. Perangkat daerah diminta memastikan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor arah pembangunan yang sudah ditetapkan, sehingga hasilnya terasa bagi masyarakat.
Apa Itu Reviu dan Penelaahan Program Prioritas
Reviu dan penelaahan program prioritas adalah mekanisme untuk memeriksa apakah program yang direncanakan masih relevan dengan kebutuhan daerah. Proses ini mencakup penilaian kesesuaian sasaran, ketepatan indikator, serta kelayakan target yang dipasang pada dokumen perencanaan.
Hasil reviu menjadi bahan konsolidasi bersama perangkat daerah. Tujuannya bukan menambah beban administrasi, melainkan memastikan program yang dijalankan tidak tumpang tindih, tidak keluar dari prioritas, dan bisa dievaluasi dengan data yang tersedia.
Bapperida menempatkan langkah ini sebagai bagian dari pengendalian pembangunan. Setelah reviu, tahapan berikutnya adalah memastikan setiap perangkat daerah memahami kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD, termasuk saat menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.
Data Akurat sebagai Dasar Pengendalian
Sekda menekankan pentingnya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam proses pengendalian. Data tidak hanya dipakai menggambarkan capaian, tetapi juga menjadi dasar mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah tindak lanjut ketika pelaksanaan program belum sesuai sasaran.
Dalam konteks itu, konsolidasi diarahkan membangun kesamaan persepsi antarlembaga, terutama dalam penggunaan data, indikator, dan target program. Tanpa kesamaan persepsi, capaian yang dilaporkan berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah kabupaten juga mendorong pemanfaatan data lintas sektor, misalnya data kependudukan, pendidikan, dan kesehatan, agar perencanaan program lebih tepat menyasar kelompok sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan praktik perencanaan berbasis bukti yang dipakai banyak daerah.
