Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: 51 Persen Rumah Sakit Kendalikan AMR

12 November 2026 • zul • 41 kali dibaca
Ilustrasi deretan kapsul antibiotik berwarna hijau
Sage Ross, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Peran Dokter dan Pasien

Wakil Menteri Kesehatan mengingatkan dokter agar meresepkan antibiotik sesuai indikasi medis. Ia menegaskan tidak semua pasien demam membutuhkan antibiotik karena sebagian besar disebabkan virus. Pesan itu disampaikan berulang karena kebiasaan lama sulit diubah.

Dari sisi pasien, permintaan antibiotik untuk penyakit ringan masih sering terjadi. Edukasi publik dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak menyembuhkan infeksi virus. Apotek juga diminta tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep.

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelumnya menyatakan perang terhadap AMR dan mengimbau masyarakat tidak membeli antibiotik tanpa resep. Penegakan aturan itu menghadapi tantangan karena praktik penjualan bebas masih ditemukan. Pengawasan berlapis diperlukan agar kebijakan tidak hanya berlaku di fasilitas besar. Di sisi lain, cakupan imunisasi yang merata membantu menurunkan kebutuhan pengobatan infeksi.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Langkah Berikutnya

Kementerian Kesehatan mulai memasukkan uji kepekaan antibiotik dan peta pola kuman ke dalam penilaian akreditasi. Langkah itu membuat rumah sakit memiliki insentif langsung untuk memperbaiki praktik. Tanpa akreditasi, rumah sakit menghadapi kendala dalam layanan dan kerja sama dengan penjamin biaya.

Pemerintah juga memperluas pemantauan bakteri prioritas dunia. Bakteri seperti Acinetobacter baumannii dan Enterobacterales resisten karbapenem menjadi perhatian utama. Keduanya termasuk kelompok kritis yang membutuhkan antibiotik lini terakhir.

Ke depan, pengendalian AMR akan dinilai dari tiga hal: cakupan rumah sakit yang melapor, ketersediaan laboratorium daerah, dan penurunan peresepan tanpa indikasi. Ketiganya saling terkait dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan. Diperlukan anggaran, pelatihan, dan pengawasan berkelanjutan.

Pengawasan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan

Pengawasan penggunaan antibiotik dilakukan melalui audit resep dan evaluasi pola kuman. Tim PPRA rumah sakit memeriksa apakah jenis, dosis, dan lama pemberian sesuai pedoman. Temuan audit kemudian dibahas dengan dokter penanggung jawab pasien.

Pendekatan itu dinilai lebih efektif daripada larangan umum karena memberi ruang perbaikan. Dokter tetap membutuhkan kewenangan klinis untuk kasus infeksi berat. Yang dikejar bukan pengurangan penggunaan secara membabi buta, melainkan ketepatan indikasi.

Di fasilitas kecil, keterbatasan tenaga menjadi kendala utama. Banyak puskesmas belum memiliki dokter spesialis mikrobiologi klinik. Karena itu, jejaring laboratorium rujukan dan telekonsultasi menjadi jalan tengah yang lebih realistis.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan antibiotik lini pertama. Jika pasokan langka, dokter cenderung beralih ke antibiotik spektrum luas yang mempercepat resistensi. Ketersediaan obat dan pengendalian mutu harus berjalan bersama.

Partisipasi masyarakat melengkapi upaya itu. Pasien perlu menyelesaikan dosis yang diresepkan dan tidak menyimpan sisa antibiotik untuk dipakai sendiri. Kebiasaan kecil ini berpengaruh besar terhadap kecepatan munculnya kuman kebal obat.

Pengawasan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan

Pengawasan penggunaan antibiotik dilakukan melalui audit resep dan evaluasi pola kuman. Tim PPRA rumah sakit memeriksa apakah jenis, dosis, dan lama pemberian sesuai pedoman. Temuan audit kemudian dibahas dengan dokter penanggung jawab pasien.

Pendekatan itu dinilai lebih efektif daripada larangan umum karena memberi ruang perbaikan. Dokter tetap membutuhkan kewenangan klinis untuk kasus infeksi berat. Yang dikejar bukan pengurangan penggunaan secara membabi buta, melainkan ketepatan indikasi.

Di fasilitas kecil, keterbatasan tenaga menjadi kendala utama. Banyak puskesmas belum memiliki dokter spesialis mikrobiologi klinik. Karena itu, jejaring laboratorium rujukan dan telekonsultasi menjadi jalan tengah yang lebih realistis.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan antibiotik lini pertama. Jika pasokan langka, dokter cenderung beralih ke antibiotik spektrum luas yang mempercepat resistensi. Ketersediaan obat dan pengendalian mutu harus berjalan bersama.

Partisipasi masyarakat melengkapi upaya itu. Pasien perlu menyelesaikan dosis yang diresepkan dan tidak menyimpan sisa antibiotik untuk dipakai sendiri. Kebiasaan kecil ini berpengaruh besar terhadap kecepatan munculnya kuman kebal obat.

FAQ Seputar Pengendalian AMR

Apa itu AMR?

Resistensi antimikroba adalah kondisi ketika kuman tidak lagi merespons obat, sehingga infeksi menjadi lebih sulit diobati.

Berapa rumah sakit yang sudah menjalankan PPRA?

Sebanyak 1.635 rumah sakit atau 51 persen telah melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.

Apa target pemerintah?

Sebanyak 80 persen rumah sakit menjalankan program pada 2029 dan 60 persen rumah sakit pemerintah patuh pada standar peresepan antibiotik.

Laporan ini menunjukkan bahwa pengendalian AMR di Indonesia sudah bergerak, tetapi belum merata. Angka 51 persen adalah titik awal, bukan hasil akhir. Keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan daerah menyediakan laboratorium dan tenaga terlatih, sebagaimana menjadi perhatian dalam berita indonesia hari ini.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga