Berita Indonesia soal upah kembali mencuat setelah penetapan upah minimum provinsi 2027 belum juga dilakukan padahal tenggat sudah lewat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut penyebabnya dua hal: Dewan Pengupahan Nasional periode baru belum terbentuk dan survei kebutuhan hidup layak belum dijalankan.
Menurut ketentuan yang berlaku, UMP seharusnya ditetapkan paling lambat 60 hari sebelum masa berlakunya pada 1 Januari 2027. Hitungan itu menempatkan tenggat pada 1 November 2026. Hingga 3 November, belum ada rapat penetapan yang digelar.
Keterlambatan ini bukan sekadar urusan administrasi. Dewan pengupahan di daerah menunggu panduan nasional sebelum membahas angka masing-masing provinsi. Tanpa panduan, proses di daerah ikut tertunda dan kepastian upah bagi pekerja menjadi kabur menjelang akhir tahun.
Berita Indonesia: Mengapa UMP 2027 Belum Ditetapkan
Said Iqbal menjelaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Nasional periode 2022 sampai 2026 berakhir sekitar satu bulan lalu. Susunan anggota baru belum ditetapkan, sehingga belum ada forum resmi untuk membahas dan merekomendasikan angka upah minimum.
Pembentukan dewan baru memerlukan keputusan presiden. Tanpa keputusan itu, menurut Said, menteri ketenagakerjaan tidak punya lawan bicara tripartit yang sah untuk membahas formula dan angka. Kondisi ini membuat proses penetapan kehilangan pijakan kelembagaan.
Persoalan kedua adalah survei kebutuhan hidup layak. Data itu menjadi salah satu rujukan dalam menghitung upah yang layak. Bila survei belum dilakukan, pembahasan angka hanya bersandar pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa gambaran pengeluaran riil pekerja di lapangan.
CNN Indonesia melaporkan hal serupa dengan mengutip pernyataan Said dalam konferensi pers daring pada Selasa, 3 November. Menurut dia, kekosongan dewan membuat pemerintah belum memiliki forum nasional untuk membahas penetapan upah minimum.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Tenggat 1 November dan Sisa Waktu untuk UMK
Aturan menetapkan UMP ditetapkan paling lambat 60 hari sebelum berlaku. Karena upah baru berlaku 1 Januari 2027, tenggatnya jatuh pada 1 November 2026. Tanggal itu sudah lewat tanpa penetapan resmi.
Untuk upah minimum kabupaten dan kota serta upah minimum sektoral, tenggatnya 40 hari sebelum berlaku, yaitu 20 November 2026. Menurut CNN Indonesia, pemerintah masih memiliki waktu sekitar 17 hari sejak 3 November untuk menetapkan kedua jenis upah tersebut.
Jeda antara dua tenggat itu penting. UMK dan UMSK dibahas di tingkat kabupaten dan kota dengan rujukan UMP provinsi. Bila UMP belum keluar, dewan pengupahan daerah tidak punya batas bawah yang jelas untuk menghitung angka mereka sendiri.
Dalam praktik, keterlambatan biasanya diikuti penetapan yang dipercepat di akhir. Pola itu berisiko karena ruang konsultasi dengan serikat pekerja dan pengusaha menyempit, sementara keputusan tetap harus diambil sebelum tahun anggaran berganti.
Usulan Kenaikan 7,5 sampai 9,5 Persen
KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 sampai 9,5 persen untuk UMP, UMK, dan upah minimum sektoral. Usulan itu disampaikan sejak September dan dibawa kembali dalam pembahasan terbaru.
Perhitungannya memakai formula lama, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Menurut Antara, Said Iqbal menilai aturan yang dipakai masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
Untuk indeks tertentu, KSPI memakai angka 0,9 yang berada di batas atas rentang 0,5 sampai 0,9. Dengan rata-rata inflasi 3,20 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,43 persen pada periode Oktober 2025 sampai September 2026, hasil agregatnya sekitar 7,7 persen.
Angka itu bukan keputusan. Usulan serikat pekerja masih harus dibahas dalam forum tripartit dan ditetapkan oleh gubernur masing-masing provinsi sesuai mekanisme yang berlaku. Sampai ada penetapan resmi, angka 7,5 sampai 9,5 persen tetap berstatus usulan.
Pengecualian Maluku Utara 23 Persen
Said Iqbal menyebut ada pengecualian untuk Maluku Utara. Dengan formula yang sama, kenaikan di provinsi itu bisa mencapai 23 persen karena pertumbuhan ekonominya di atas 20 persen dan inflasinya sekitar 5 persen.
Namun angka 23 persen juga memunculkan pertanyaan tentang daya tahan pengusaha setempat. Kenaikan upah sebesar itu menuntut kenaikan produktivitas dan penyesuaian harga, terutama bagi usaha kecil yang tidak punya ruang margin lebar.
